Separatisme, Belajar dari Konflik di Asia Tengah

Separatisme, Belajar dari Konflik di Asia Tengah

(Kompas, 10 Mei 2004).

SEPARATISME kembali mencakar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini terjadi (lagi) di Ambon, Maluku. Peringatan Hari Ulang Tahun RMS oleh Front Kedaulatan Maluku/Republik Maluku Selatan (FKM/RMS), yang notabene sudah diketahui, berakhir dengan korban jiwa. Belum lagi menghitung terbukanya kembali luka lama akibat konflik etnis-religius yang barusan berkurang rasa sakitnya. Terlepas apakah dibonceng atau tidaknya Tragedi 25 April, aksi separatisme kembali mengusik kebersamaan kita. Ia menambahkan barisan aksi serupa di Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Karena itu beralasan apabila Presiden Megawati Soekarnoputri mengajak “saudara-saudara yang masih lebih senang meneruskan cita-cita pemisahan diri untuk kembali hidup sebagai satu keluarga sebangsa dan setanah air” (Kompas, 2/5). Sambutan Presiden pada Maulid Nabi Muhammad sekaligus mengingatkan, “jika Indonesia terpecah belah akibat gerakan separatis, akan timbul negara-negara kecil, lemah, sehingga tidak mampu bertahan dalam percaturan kehidupan antarbangsa.” Bukan maksud tulisan ini membenarkan pelbagai kepincangan yang bersembunyi di balik upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lebih tidak lagi sekadar menerima pelbagai “trik” hasil permainan di belakang layar oleh mereka yang bakal “mengail di air keruh”. Sebaliknya, tulisan ini ingin meneropong aksi separatisme dalam konteks Asia Tengah yang dapat digunakan sebagai cermin untuk melihat tampang wajah Indonesia apabila ia membiarkan diri dipermainkan pelbagai aksi separatisme. ASIA Tengah merupakan sebuah sebutan untuk lima negara eks Uni Soviet, yang terletak antara Rusia dan Asia Timur. Mereka adalah Kazakstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Turkmenistan. Berpijak pada iming-iming menjadi negara yang bebas merdeka, mereka memproklamasikan kemerdekaan pada awal dekade sembilan puluhan. Namun, apa yang terjadi pascakemerdekaan? Membangun sebuah negara tidak sekadar idealisme. Dibutuhkan pelbagai sarana sambil memperhitungkan krisis yang bakal terjadi. Selama pendudukan Uni Soviet, misalnya, tidak pernah terjadi pergunjingan tentang batas antardaerah. Kini menjadi sebuah problem. Batas negara bukan saja menjadi ajang konflik bilateral, tetapi bahkan menjadi momok yang melumpuhkan perekonomian, oleh pelbagai aksi korupsi di perbatasan, mengeruk siapa pun yang sempat lewat. Roda perekonomian menjadi “kempis” dan pengangguran pun menjadi-jadi, yang menjadi momok pelbagai konflik sosial. Ada konflik lain lagi tentang kekayaan alam. Negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakstan, dan Turkmenistan dianugerahi kelimpahan minyak dan gas. Diperkirakan di sekitar Laut Kaspian terkandung tidak kurang dari 240.000 juta barrel minyak bumi. Uzbekistan masih dilimpahi kemujuran oleh melimpahnya sumber gas. Hal tersebut bakal menjadikan negara-negara itu bangkit dari keterpurukan ekonomi. Kemujuran itu tidak dialami Kirgistan dan Tajikistan. Karena itu, keduanya nyaris “dilirik” negara lain. Meski ada konflik, hal itu dapat diatasi. Pendapatan per kapita kedua negara itu relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan per kapita negara tetangganya, Uzbekistan, Kazakstan, dan Turkmenistan. Meskipun demikian, keduanya dianugerahi kelimpahan air: yang menyatu dalam dua sungai besar, yakni Amu Darya dan Syr Darya, darinya berharap hidup negara-negara lain. Menyadari kenyataan itu, Kirgistan dan Tajikistan menjadikan air sebagai “senjata”. Di satu pihak, mereka mengharapkan negara-negara yang kelimpahan sumber migas berbagi rezeki atau “menukarnya” dengan air. Sebuah harapan yang tidak mudah dipenuhi. Lantas mereka membelokkan aliran sungai. Selain untuk kegiatan pertanian, juga untuk membangun sumber tenaga listrik. Hal inilah yang menimbulkan protes dan konflik bilateral: antara Kirgistan dan Kazakstan oleh mengeringnya Laut Aral; Kirgistan dan Uzbekistan oleh konflik di lembah Fergana; antara Tajikistan dan Kirgistan oleh pembagian aliran Sungai Syr Darya; dan antara Turkmenistan dan Uzbekistan dalam mengatur aliran Sungai Amu Darya. NEGARA-negara Asia Tengah masih memiliki problem lain yang tak kalah runyam. Melimpahnya kekayaan alam telah mendorong Amerika Serikat (AS)-dan negara-negara Eropa lain-untuk “membantu” menjaga keamanan di kawasan itu. Sebuah basis militer langsung dibangun pasca-11 September di Uzbekistan, dengan maksud (katanya) “melindungi” negara-negara dari serangan kelompok Al Qaeda yang datang dari Afganistan. Selain itu, kelompok fundamentalis, Hizbut-Tahrir di negara itu, dikategorikan sebagai antek Osama bin Laden. Lengkaplah sudah alasan untuk menerima kehadiran Amerika Serikat di negara itu. Kehadiran basis militer itu, meski di satu pihak memberikan jaminan keamanan (secara fisik), pada saat yang sama memunculkan kecemasan. Selain membantu kepentingan AS, juga untuk mendukung Presiden Islam Karimov yang terkenal sangat otoriter. Protes-protes terhadap pelbagai kepincangan sosial digolongkan sebagai kegiatan yang mengganggu keamanan. Penyelewengan hak asasi manusia seakan tidak dihiraukan AS sejauh kepentingannya tidak terganggu. Tak pelak, idealisme kemerdekaan sebagaimana didengung-dengungkan pascapendudukan Uni Soviet tidak terwujud. Kini negara itu bukan saja berada di bawah “pengawasan” AS, tetapi juga “dijajah” oleh putra mereka sendiri. PENGALAMAN pahit negara-negara eks Uni Soviet menjadi cermin dalam menatap wajah NKRI apabila akhirnya terjerumus dalam pelbagai godaan separatisme. Pertama, negara bukan saja menjadi lemah oleh keterpecahannya dalam negara-negara kecil, tetapi juga akan memunculkan konflik-konflik baru yang berkaitan dengan perbatasan. Laut dan selat yang selama ini menjadi “jembatan” penghubung antara sesama sebangsa dan setanah air bakal menjadi jurang pemisah. Pengalaman negara-negara di Asia Tengah menunjukkan bahwa idealisme tentang kemerdekaan bukanlah satu-satunya jalan keluar. Malah, kemerdekaan yang terlampau diagung-agungkan dalam kenyataan hanya berganti kulit luar. Kini bangsa itu bukan saja jauh dari idamannya, malah membawa mereka kepada sebuah model penjajahan baru. Indonesia karena itu perlu menjadikan pengalaman keterpecahan Uni Soviet sebagai guru dalam meretas sebuah kehidupan yang lebih kekeluargaan dan harmonis. Kedua, mempertahankan NKRI, sebagai tujuan, hendaknya tidak hanya bertumpu pada alasan historis. Bagaimanapun kita tidak sekadar mengulang sejarah. Yang perlu dilakukan adalah mengaktualisasikan sejarah agar dapat diaplikasikan bagi kita yang hidup di awal milenium ketiga ini. Sejarah, misalnya, menceritakan bahwa bangsa ini lahir berkat kebesaran tokoh-tokohnya, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan kawan-kawan. Bagi mereka, bangsa adalah sebuah keluarga besar. Pelbagai tendensi yang bernuansa SARA disingkirkan demi memberi tempat kepada persaudaraan sejati. Kita berbeda-beda tetapi tetap satu: Bhinneka Tunggal Ika. Di atas perjuangan mereka terukirlah sejarah yang kita banggakan sampai kini. Akan tetapi, kini, mengapa gerakan separatisme begitu mudah merebak? Jawabannya tentu sangat beragam. Tetapi bukan tidak mungkin kalau hal itu muncul sebagai reaksi akibat ketiadaan figur pemimpin yang mengayom, yang patriotis, berdiri di atas semua golongan. Pemimpin yang tidak mengorbankan rakyat demi tujuan politis terselubung. Sebaliknya, pemimpin yang karena cinta akan bangsa dan Tanah Air bahkan mengorbankan dirinya. Bung Karno harus menerima kenyataan pahit ketika harus “dibuang” ke Ende dan Bengkulu. Pada saat yang sama Bung Hatta dan Sjahrir diasingkan ke Boven Digul dan Bandaneira. Pengorbanan dan amanat cinta mereka yang memungkinkan bangsa menulis dengan tinta emas, sejarahnya, menjadi sebuah bangsa yang juga adalah keluarga besar. Rumah bangsa melindungi semuanya. Karena itu, maraknya gerakan separatisme, seperti dari Papua, Nanggroe Aceh Darussalam, dan kini Ambon, bukan tidak mungkin menjadi indikasi jauhnya bangsa ini dari ideal pemimpin bangsa yang nasionalis dan patriotis. Lebih disayangkan lagi kalau tragedi yang mengorbankan tidak sedikit jiwa tidak berdosa adalah hasil “permainan” kelas tinggi.

Robert Bala. Diploma Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian. Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s