SISTEM PEMERINTAHAN

 SISTEM PEMERINTAHAN

Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

Kompetensi Dasar

  1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.
  2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Indonesia.
  3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yagn berlaku di Indonesia dan negara lain.

Indikator Hasil Pencapaian Belajar

Siswa dapat:

  1. mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai negara
  2. mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
  3. menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
  4. menguraikan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945.
  5. membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945.
  6. menguraikan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia
  7. membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain

I.     BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1.1.      Pengertian

 

Demokrasi secara hariah menekankan pada peran serta masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem yang memungkinkan semua aspek dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dengan itu dibutuhkan sistem pemerintahan yang bisa mengakomodir semua kepentingan.

Hal itu sejalan dengan Henry B. Mayo yang merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi yakni: (1) menyelesaikan perseleisihan dengan damai dan melembaga, (20 menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat, (3) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, (4) membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf mínimum (5) mengakui adanya keanekaragaman (diversity), dan menjamin tegaknya keadilan.

Sistem pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini adalah merupakan proses koordinasi (coordinating), pengendalian (steering), pemengaruh (influencing), dan penyeimbang (balancing) setiap interaksi.

1.2.      Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yangmengatur alat-alat perlengkapan negara dan hubungan antara alat-alat perlengkapan itu.

1.2.1. Bentuk Klasik

  • Ajaran Plato (429-347)

Ada lima bentuk pemerintahan yakni: aristokrasi (dipegang oleh kaum cendekiawan), timokrasi (dipegan oleh orang yang ingin mencapai kemasyuran dan kehormatan),  oligarki (dipegang oleh golongan hartawan / kaya), demokrasi (dipegan oleh rakyat jelata), tirani (dipegang oleh kaum tiran orang yang sewenang-wenang).

  • Dibagi dalam 2 kategori penting yakni jumlah orang yang memrintah dan kualita spemerintahan. Ada 6 bentuk pemerintahan yakni: monarki (dipegang satu orang untuk kepentingan umum/baik), tirani (dipegang satu orang untuk kepentingan pribadi/buruk), aristokrasi (dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum/baik), oligarki (dipegang sekelompok cendekiawan demi kepentingan pribadi/buruk), Politeia (dipegang oleh seluru rakyat demi kepentingan umum/baik), Demokrasi (dipegang oleh seluruh rakya tdemi kepentingan sebagian/buruk).
  • Ajaran Polybios (2040122 SM). Disebut juga teori siklus yakni dari

MONARKI      TIRANI    ARISTOKRASI      OLIGARKI    DEMOKRASI    OKHLOKRASI

 1.2.2. Bentuk Pemerintahan Monraki (Kerajaan)

  • Monarki Absolut: pemerintahan dalam satu negara yang dikepalai secara absolut oleh seorang ratu atau raja. Contoh Louis XIV: l’etat c’est moi (negara adalah aku).
  • Monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh undang-undang.
  • Monarki Parlamenter: Kekuasaan yang dikepalai oleh raja dengan menempatkan parlamen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Inggris, Belanda, Malaysia, Spanyol).

1.3.3. Bentuk Pemerintahan Republik

  • Republik Absolut: pemerintahan bersifat diktator tanpa pembatasan kekuasaan. Parlamen ada tetapi hanya secara simbolis.
  • Republik Konstitusional: Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tetapi dibatasi oleh konstitusi.
  • Republik Parlamenter. Presiden sebagai kepala negara. Pemerintahan berada di tangan parlamen. Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari eksekutir.

1.3.      Sistem Pemerintahan

1.3.1. Sistem Parlamenter

  • Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

Adalah sistem atau keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antarlembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislatif dalam menjalankan pemerintahan negara.Contoh negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

(2) Induk Sistem Pemerintahan Parlementer

(a)  Kepala Negara (raja/ratu, Presiden)

(b) Parlemen. Awalnya adalah penasihat raja (pangerang / bangsawan).

(c) Perdana menteri dan para menteri.

      (3) Ciri-Ciri

  • Raja / ratu dalah kepala negara.
  • Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
  • Badan legislatif dipilih dalam pemilihan umum.
  • Eksekutif bertanggungjawab kepada legilslatif.
  • Dalam sistem dua partai, PM adlaah partai pemenang. Yang lainnya sebagai oposisi.
  • Bagi banyak partai, harus dibentuk kabinet secara koalisis.
  • Dalam keadaan genting, kepala negara dapat memberhentikan kabinet.
  • Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan

  • Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan cepat karena eksekutif dan legislatif satu.
  • Sistem/garis  pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas/transparan
  • pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet menjadikan kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan

Kerugian

  • Masa waktu kabinet tidak bisa diprediksi (tergantung mosi dari anggota parlamen).
  • Kabinet dapat menguasai parlemen.
  • Parlamen jadi tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif.
  • Sistem Pemerintahan Parlamenter Inggris
  • Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Bahkan, Inggris disebut sebagai The Mother of Parliaments (induk parlemen).
  • Sistem pemerintahan didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Pokok sistem pemerintahan:
  • Inggris adlaah negara kesatuan (unitary state) atau United Kongdom yang terdiri atas: England, Scotland, Wales, Irlandia Utara).
  • Parlamen atau badan perwkilan terdiri dari dua bagian (bicameral) yaitu House of Commons (majelis rendah yang dipilih oleh rakyat) dan House of Lords (majelis tinggi dari para bangsawan). House of Commons punya kuasa yang lebih besar / Perdana Menteri.
  • Ada dua partai yaitu Parti Buruh dan Partai Konservatif.
  • Raja hanya sebagai kepala negara. Raja tak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong)

1.3.2. Sistem Pemerintahan Presidensial

  • Pengertian
  • Dalam sistem presidencial, badan eksekutif dan legislatif bersifat independen. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.
  • Sistem ini terdapat di USA yang mempertahankan ajaran Montesqueiu tentang tiga kekuasaan: legislatif, eksekutif, yudikatif. Ada check and balance yang menekankan separation of power.
  • Ciri-ciri sistem pemerintahan presidencial
  • Penyelenggara negara adalah presiden yang sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan.
  • Kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden.
  • Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlamen karena tidak dipilih oleh parlamen.
  • Presiden tidak bisa membubuarkan parlamen.
  • Parlamen memiliki kekuasaan legislatif dan menajbat sebagai lembaga perwakilan.
  • Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan

  • Badan eksekutif lebih stabil daripada parlamenter.
  • Masa jabatan eksekutif jelas (4 – 5 tahun)/
  • Program kerja disesuaikan dengan masa jabatan.
  • Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk eksekutif.

Kekurangan

  • Kekuasaan eksekutif bisa mutlak karena tidak ada pengawasan dari parlamen.
  • Sistem pertanggungjawban kurang jelas.
  • Pembuatan kebijakan publik adalah hasil tawar menawar eksekutif-legislatif.
  • Sistem Pemerintahan Presidensial di Amerika Serikat

 AS adalah negara republik dengan bentuk federasi (federal) yang terdiri dari 50 negar abagian (state).

  • Kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden yang menjadi kepala negara dan pemerintahan.
  • Kekuasaan legislatif berada di parlemn atau kongres. Kongres terdiri dari 2 bagian (bikameral) yakni Senat dan Badan Perwakilan (The House of Representatives). Anggota senat dipilih dari negara bagian (2 per negara bagian). Masa jabatan senat 6 tahun tetapi 2/3 diperbaharui tiap dua tahun seperti badan perwakilan.
  • Menganut sistem dwipartai yaitu Parti Demokrat dan Partai Republik.
  • Pemilu menganut sistem distrik.

1.3.3. Sistem Pemerintahan Referendum

  • Referendum berasal dari kata ‘refer’ yang berarti mengembalikan. Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada pengawasna secara langsung dari rakyat terutama terhadap kebijakan yagn telah, sedang, atau yagn akan dilaksanakn oleh legislatif atau yudikatif.
  • Sistem referendum adalah variasi dari sistem presidensial dan parlamenter. Rakayt terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang. Ada tiga macam referendum:
  • Referendum Obligatoir atau referendum wajib. Persetujuan rakyat bersifat wajib terhadap sebuah UU.
  • Referendum Fakultatif: hak warga negara untuk mengadakan evaluasi atas sebuah undang-undang yang telah dilaksanakan.
  • Referendum Konsultatif: menyangkut soal teknis.
  • Keuntungan dan kerugian

Keuntungan:

  • Rakyat ikut serta dalam setiap masalah.
  • Kedudukan pemerintah stabil

Kerugian

  • Tidak setiap masalah dapat diseleisakn oleh rakyat.
  • Sistem ini tidak bisa dilaksanakan jika terdapat banyak perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif menyangkut kebijakan public.

II.               PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA

2.1.          Menurut UUD 1945

  • Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) melainkan distribution of power). Artinya pembagian kekuasaan menurut Montesquieu tidak dilaksanakan secara tegas dan tajam.
  • Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi luas.
  • Bentuk pemerintahan republic. Sistem pemerintahan presidensial
  • Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.
  • Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
  • Parlamen terdiri dari dua bagian (bikameral) yaitu DPR dan DPD.
  • Kekuasaan yudikatif dilaksanakn oleh Mahkama Agung dan badan peradilan di bawahnya: Pengailan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

2.2.          Beberapa variasi

  • Presiden sesekali dapat diberhentikan oleh MPR (DPR dan DPD).
  • Dalam pengangkatan pejabat negara, Presiden perlu mendapatkan persetujuan DPR.
  • Dalam pembuatan kebijakajn seperti perjanjian internasional, pemberian gelar dan kehormatan, perlu persetujuan DPR.
  • Parlamen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran).
Periode Jenis Konstitusi (UUD) Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan
18 Agt 1945 –

27 Des 1949

a. 18 Agt 1945 – 14 Nop1945 UUD 1945 Kesatuan Republik Kabinet Presidensial
b. 14 Nop1945 – 27 Des 1949 UUD 1945 Kesatuan Republik Kabinet Parlementer
27 Des 1949 – 17 Agt 1950 UUD RIS 1949 Serikat/Federal Uni Republik Kabinet Parlementer
17 Agt 1950 – 5 Juli 1959 UUDS 1950 Kesatuan Republik Kabinet Parlementer
5 Juli 1959 – Sekarang
a. Orde Lama 5 Juli 1959 – 11 Maret 1966 UUD 1945 Kabinet Presidensial (DemokrasiTerpimpin)
b. Orde Baru 11 Maret 1966 – 21 Mei 1998 Kabinet Presidensial (Demokrasi Pancasila)
c. Orde Reformasi

21 Mei 1998 – Sekarang

UUD 1945 empat kali amandemen: 1999-2002 Kabinet Presidensial

2.3.          Sistem Pemerintahan Menurut Amandemen

  1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
  2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
  3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
  4. Kabinet atau memteri-menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
  5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan anggota DPD merupakan anggota MPR.
  6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (pasal 24 ayat 2 ***)

2.4.          Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Kelemahan
Pernyataan bahwa Indonesia negara berdasar hukum dan konstitusional. Produk hukum belum memihak rakyat
MPR dapat memberhentikan Presiden dan Wapres MPR sarat dengan muatan politis sehingga tidak melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya
Presiden tidak bisa dijatuhkan DPR dan Presiden tidak dapat membubarkan DPR Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh
Pemerintahan stabil Bila menteri tidak kompeten akan merugikan negara.

III.       PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN RI DAN NEGARA LAIN

 

3.1.      Pengaru Suatu Sistem Pemerintahan yang Dianut Suat Negara terhadap Negara lain

Faktor yang memengaruhi sistem pemerintahan suatu negara dalah

3.1.1. Faktor Sejarah

Proses terbentuknya sebuah negara akan berpengaruh terhadap sistem pemerintahan. Hal itu bisa disebabkan oleh:

  • Cessie atau Penyerahan atau mandate. Negara terjadi karena suatu wilayah diserahkan keapda salah satu negara yang kalah dalam PD 1 berdasarkan perjanjian tertentu.
  • Anexatie / Kolonial (pencaplokan / penguasaan).
  • SEparatise ( pemisahan).

3.1.2. Faktor Ideologi

Ideologi merupakan produk kebudyaan suatu masyareakat. Karena itu sistem pemerintahan berkaitan dengan ideologi yang melatarbelakanginya.

  • Fasisme atau fascio atau kelompok atau brisan-barisan tempur. Pemerintah fasis ingin mempersatukan seluruh dunia menjadi satu tenaga atau kekuatan bersama.
  • Individualisme: perjuangan menuju kebebasan. Tujuan negara dalam sistem pemerintahan ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan hidupnya sebagai penjaga malam (nachtwarkerstaat).
  • Komunisme (sejarah manusia merupakan sejarah perjuangan melawan kelas antara kaum borjuis dan kaum proletariat / melarat).

Di negara yang berideologi liberal, pada umumnya diterapkan sistem pemerintahan demokrasi kosntitusional dengan sistem presidencial maupun parlamenter dan lebih dari satu parpol. Negara berideologi komunias, pada umumnya menerapkan sistem pemerintahan demokrasi rakyat (diktator proletariat) dengan sistem presidencial yang hanya terdiri dari satu partai

3.2.          Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan negara lain

(Lihat dalam kolom berikut)

IV.             SIKAP WARGA NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, maka terdapat usaha terus menerus untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen yang hingga kini sudah dilaksanakan 5 kali memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem ketatanegaraan kita.

Tetapi, kesuksesan akan sangat bergantung pada partisipasi warga negara. Dengan demikian keikutsertaan dalam menaati apa yang sudah ditetapkan merupakan sebuah hal yang positif. Hanya dengan demikian sistem yang ada dapat menjamin kehidupan bersama.

  1. Efektivitas sebuah sistem ketatanegaraan tergantung pada partisipasi wagra negara.
  2. Sistem pemerintahan

Untuk itu dibutuhkan beberapa sikap. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan R.I.

  • Bangga dan mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.
  • Menaruh harapan bahwa dengan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis akan tercipta masyarakat yang demokratis sesuai dengan cita-cita dari para pendiri bangsa dan negara Indonesia.

Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara

  1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat
  2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah
  3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak
  4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional
  5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang bai,d engan jalan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga menjadi agent of changes.

Tugas Akhir

Untuk melaksanakan Ujian (Baik Small Test, Mid Test, maupun Final Test), siswa dapat memilih salah satu dari dua cara berikut ini.

  1. Ujian Tertulis. Bentuk soal adalah Uraian / Essay Test. Test bertujuan menguji kemampuan menganalisis kehidupan berbangsa dan bernegara dan menetapkan sikap dan perilaku yang tepat.
  2. Ujian dengan membuat makalah atau Paper. Siswa dapat berkonsultasi dengan guru untuk memilih salah satu topi yang bisa diangkat dalam karya ilmiah.
  3. Tema yang diajukan misalnya:
    • Indonesia, negara Timokrasi (Plato)?
    • Indonesia antara Demokrasi dan Okhlokrasi.
    • DIY Yogyakarta, Monarki Konstitusional?

Catatan: Tema harus sesuai dengan pembahasan materi.