BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

budaya-demokrasi-menuju-masyarakat-madani

Standar Kompetensi : Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani.
Kompetensi Dasar :

(1) Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi
: (2) Mengidentifikasi cirri-ciri masyarakat madani.
: (3) Menganalisis demokrasi di Indonesia sejak Orla, Orba, dan reformasi.
: (4) Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

1. PENGERTIAN DAN BUDAYA DEMOKRASI
1.1. Pengertian Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata ‘demos’ (rakyat) dan ‘kratos’ (kekuasaan). Demokrasi oleh Abraham Lincoln, Presiden AS 1863 adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
(1) Dari rakyat: pemerintahan suatu negara mendapatkan mandat dari rakyat. Mandat itu bisa diperoleh melalui pemilihan umum.
(2) Oleh rakyat: pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat. Meskipun dalam kenyataan ada pemerintah tetapi mereka dipilih oleh rakyat.
(3) Untuk rakyat: hasil dari demokrasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi rakyat.

1.2. Demokasi sebagai Pandangan Hidup
Sebagai pandangan hidup, demokrasi berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya dimiliki oleh warga yang mengingingkan kehidupan berdemokrasi. Menurut John Dewey, ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap WN yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan.

Keyakinan akan hal ini sekaligus meniadakan bahwa sistem lain (seperti aristokrasi atau pemeirntahn yang dipegang oleh sekelompok orang atau monarki yakni pemerintahan yang dipeang oleh raja) tidak cocok.
Demokrasi sebagai pandangan hidup berarti:
(1) Kita memandang bahwa rakyat (dan hak asasinya) menjadi hal penting yang harus dijamin.
(2) Kita memandang bahwa proses pengambilan keputusan mestinya berdasarkan kehendak rakyat.
(3) Kita memandang pada tujuan menyejahterakan rakyat.budaya-demokrasi1

1.3. Demokrasi sebagai Nilai dan Budaya
Sebuah demokrasi disebut sebagai sebuah budaya kalau didasarkan pada pengakuan akan nilai-nilai yang mendasarinya. Nilai-nilai demokrasi oleh Rusli Karim adlaah : inisiatif, toleransi, disposisi resiprositas, komitmen, kecintaan terhadap keterbukaan, tanggungjawab, serta kerjasama. Sementara itu Zamroni menulis bahwa nilai dari demokrasi adalah: toleransi, terbuka dalam berkomunikasi, bebas mengemukakan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, saling menghargai, mampu mengekang diri, menunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak bergantung pada orang lain.

Menurut Henry B. Mayo, ada 8 nilai demokrasi: pengakuan dan penghormatan atas kebebasan, pemajuan ilmu pengetahuan, penegakan keadilan, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, pergantian penguasaan secara tertaur, penjamin perubahan secara damai dama masyarakat, penyelesaikan pertikaian secara damai.budaya-demokrasi2

1.4. Demokrasi sebagai Sistem Politik
Apabila demokrasi telah menjadi pandangan hidup dan sudah membudaya maka agar lebih memiliki kekuatan hukum perlu dibentuk sistem. Sistem ini dibangun karena dilandasi oleh beberapa prinsip berikut seperti ditulis oleh Lyman Tower Sargent tentang prinsip yang secara umum diangga penting dalam demokrasi yaitu:
(1) Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
(2) Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara.
(3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yagn diakui dan dipakai oleh warga negara.
(4) Suatu sistem perwakilan
(5) Susatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.
Ciri utama sistem demokrasi adalah:
(1) Tegaknya hukum di masyrakat (law enforcement)
(2) Diakuinya hak-hak asasi manusia (HAM) oleh setiap anggot amasyharakat.
Dengan pemahaman di atas maka dibentuk dalam sistem yang menjamin bahwa budaya demokrasi dan pandangan hidup demokrasi itu dapat menjamin terwujudnya kehidupan yang baik. Untuk itu maka dibutuhkan beberapa hal berikut ini:
(1) Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
(2) Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
(3) Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah. Di sini prinsip yang dikembangkan adalah rule of law yang meliputi 4 unsur:
– Pengakuan Hak asasi manusia
– Pemisahan atau pembagian kekuasaan (trias politica)
– Pemerintahan menurut hukum
– Peradilan administrasi dalam perselisihan.
Dalam hukum, ketentuan rule of lawa mencakup:
– Supremasi hukum dalma arti hukum lebih utama dari kekuasaan.
– Kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before law)
(4) Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-undang negara. Lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus memenuhi beberapa kriteria
(a) Pemerintah yang bertanggungjawab, transparan, bersih, dan berdedikasi tinggi.
(b) DPR mewakili semua golongan dan kepentingan.
(c) Pers yang bebas dan terbuka untuk umum.
(d) Lembaga peradilan yang indepdenden.
(e) Menjamin perubahan sosial secara damai bukan melalu coup d’etat atau tirani minoritas.
(f) Membatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas.
(g) Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar hingga batas toleransi persatuan bangsa.
(h) Menjamin tegaknya keadilan.

1.5. Demokratisasi
Demokratisasi adalah proses mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik dalam kehidupan bernegara. Miriam Budiarjo menyatakan bahwa dalam sistem politik demokrasi perlu dibentuk lembaga-lembaga demokrasi untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Contoh: pemerintah, partai politik, pers, DPR, lembaga peradilan. Proses demokrasi ini diharapkan menjadi prioritas karena mengandung beberapa hal berikut ini:
(1) Proses perubahan bersifat damai.
(2) Proses perubahan bersifat evolutif.
(3) Proses perubahan yang terus menerus.budaya-demokrasi4

Sayangnya kerap proses alamiah di atas tidak berjalan mulus sehingga menggunakan proses revolutif. Pada prinsipnya, proses ini akan memakan korban hal mana tidak diiginginkan bersama. Demokrasi tidak bisa dilaksanakan di luar budaya yang harusnya diutamakan dan nilai yang diperjuangkan. Pengalaman sejarah ini mestinya mengajarkan kepada pemerintah yang otoriter untuk mengadakan otokritik diri demi menghindari proses revolutif yang dalam banyak hal memiliki resiko yang besar.

II. Masyarakat Madani (Civil Society)

Untuk dapat berjalannya demokrasi, tidak sekedar ada lembaga demokrasi tetapi terutama didasarkan pada kesadaran masyarakat yang melaksanakan dan menghidupi prinsip dan budaya demokrasi dalam hidupnya. Masyarakat ini disebut madaniah, civilized, civil society (masyarakat sipil, masyarakat warga, masyarakat beradab atau berbudaya).

Masyarakat yang menghidupi nilai-nilai tersebut disebut masyarakat ‘mudun’ atau ‘madaniyah’ yang artinya berperadaban. Juga istilah madaniah bisa berarti kota. Jadi artinya masyarakat kota. Sebagai kota, madinah sebelumnya adalah disebut Yatsrib. Namun sejak Nabi Muhammad SAW, disebut madinah. Ia merujuk kepada sebuah proklamasi untuk mendirikan dan membangun masyarakat berperadaban di kota itu. Dasar-dasar masyarakat madani inilah, yang tertuang dalam sebuah dokumen “Piagam Madinah” yang didalamnya menyangkut antara lain wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi, tanggung jawab social dan politik, serta pertahanan, secara bersama.masyarakat-madani1

Istilah masyarakat madani sering diartikan sebagai terjemahan dari civil society, tetapi jika dilacak secara empirik istilah civil society adalah terjemahan dari istilah latin, civilis societas, yang mula-mula dipakai oleh Cicero (seorang orator dan pujangga dari Roma), pengertiannya mengacu kepada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Masyarakat sipil disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (Political Society) yang memiliki kode hukum sebagai dasar hidup.

Substansi dari masyarakat Madani, ditandai oleh kesadaran diri (self consciousness), keterikatan pada norma dan hukum, kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), keswadayaan (self supporting).

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia harus dibentuk dan didukung oleh unsur penting yang ada di dalamnya:
1. Adanya Wilayah Publik yang Luas. Free Public Sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan – kekuatan di luar civil society.
2. Demokrasi. Demokrasi adalah prasayarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara.
3. Toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
4. Pluralisme. Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasayarat lain bagi civil society. Menghargai dan menerima perbedaan.
5. Keadilan social. Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.

Pilar Penegak Masyarakat Madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas.

1. Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang tertindas.
2. Pers. Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan warga negaranya.
3. Supremasi Hukum. Setiap warga negara , baik yang duduk dipemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk kepada aturan atau hukum. Sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan mahasiswa) yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur moral force untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah
5. Partai Politik. Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.masyarakat-madani4

Indikator indentitas karakter masyarakat madani:
(1) Partisipatif. Ia selalu mengambil bagian dalam setiap setiap kegiatan dan tidak menyerahkan seluruhnya kepada pemerintah.
(2) Otonom: mandiri, tidak bergantung pada pemerintah.
(3) Tidak bebas nilai tetapi punya keterikatan pada nilai.
(4) Merupakan bagian dari sistem dengan struktur non dominatif (plural). Masyarakat madani adalah bagian dari komponen negara.
(5) Termanifestasi dalam organisasi.

III. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi merupakan salah satu indikator terwujudnya masyarakat madani. Tetapi tidak semua praktik demokrasi merupakan perwujudan dari masyarakat madani. Hal itu dapat terlihat dari perjalanan demokrasi di Indonesia.

3.1. Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
Menurut UUD 1945, seharusnya Indonesia menganut Demokrasi Pancasila. Tetapi sejak November 1945 – Juli 1959, dilaksanakan demokrasi parlementer yang bersifat liberal. Pada periode ini masyarat diberi peluang / kebebasan (liberty) sebesar-besarnya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Hal ini lebih nyata terlihat saat terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS 1949 – 1950). Pada tahun 1950-1959 dengan UUD 1950, kembali dilaksanakan demokrasi liberal dengan multi partai.

Mengapa demokrasi parlamenter bersifat liberal? Karena kebebasan yang besar diberikan kepada setiap WN untuk berserikat, berkumpul, berorganisasi. Partai bermunculakn bak cendawan di musim hujan. Demokrasi parlamenter seperti ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
(1) sistem multi partai,
(2) pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas (voting),
(3) seringnya jatuh bangun kabinet karena mosi tidak percaya dari parlemen serta
(4) maraknya demontrasi untuk mendukung atau menjatuhkan pemerintahan.
Hal positif
(1) Adanya kebebasan warga negara berkumpul dan berserikat.
(2) Individu sangat diberikan perhatian.
(3) Dilaksanakan pemilu pertama tahun 1955 (masa Kabinet Burhanudin Harahap) yang merupakan pemilu terbersih sepanjang sejarah.
Negatif
(1) Tidak adanya kestabilan politik. Dalam waktu 7 tahun terdapat 11 kabinet.
(2) Kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan kemerdekaan tidak menjadi perhatian.
(3) Demkorasi liberal tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila yang menekankan persatuan.

3.2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
Kenyataan demokrasi Parlamenter – Liberal telah melahirkan kesadaran perlu kembali lagi kepada semangat UUD 1945. Hal itu terwujud dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang intinya:
1. Menetapkan pembubaran konstituante
2. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.
Disebut Demokrasi Terpimpin karena bagi Soekarno hal itu sejalan dengan sila ke4, ‘kerakyatan yang dipimpin oleh hijmat kebijaskaanan dalam permusyarawatan / perwakilan”. Terpimpin bagi Soekarno artinya dipimpin oleh pemimpin besar revolusi.

Ciri-ciri demokrasi terpimpin:
(1) adanya partai penguasa/partai mayoritas,
(2) keputusan politik mutlak ditangan presiden,
(3) pembatasan hak politik rakyat
Hal positif
(1) Adanya kestabilan politik karena kekuasaan terpusat pada Presiden.
(2) Terbentuknya MPRS dan DPAS.
Hal negatif
(1) Adanya sentralisasi kekuasaan.
(2) Kekuasaan presiden tidak terkontrol (malah ia mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup).
(3) MPR yang berada di bawah presiden.
(4) Demokrasi terpimpin cenderung otoriter.

3.3. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966 – 1998)
Dengan adanya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 dan penunjukkan A.H Nasution pada tanggal 12 Maret, maka Soeharto menjadi Presiden RI.. Sejak saat itu muncul orde baru yang membedakan dirinya dari Orde Lama, masa sebelumnya.

De Jure, demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang berjalan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD’45. Namun dalam pelaksanaan dilaksanakan sehingga menghasilkan ciri sebagai berikut:
(1) adanya partai penguasa/golongan mayoritas,
(2) keputusan politik mutlak ditangan presiden: 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998
(3) pembatasan hak politik rakyat (hanya 3 partai politik dengan dominasi Golkar).
(4) diberlakukannya asas tunggal pancasila dan
(5) dominasi militer dalam pemerintahan (dwi fungsi ABRI).
Sepintas, model demokrasi orde baru lebih baik. Hal itu karena terdapat beberapa ciri menonjol yang bisa dilihat sebagai hal positif.
(1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
(3) Pelaksanaan kebebasan yang ‘bertanggungjawab’
(4) Mewujudkan rasa keadilan.
(5) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
(6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
(7) Meunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.
(8) Kesejahteraan dan kemakmuran sangat menonjol.
Demokrasi masa Orde Baru dianggap gagal karena:
(1) Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada.
(2) Rekrutmen politik yang tertutup.
(3) Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
(4) Pengakuan HAM yang terbatas.
(5) Tumbuhnya KKN yang merajalela.
(6) Peran media massa sangat terbatas dan terkontrol.

3.4. Demokrasi Era Reformasi
Dengan menjadi presiden 21 Mei 1999, Habibie mengawali sebuah masa reformatif. Selanjutnya pemilu 7 Juni 1999 berhasil memberi gairah baru dalam dinamika politik dengan lahirnya partai politik besar seperti: PDIP, Golkar, PPP, PKB, PAN, dan PBB.budaya-demokrasi3

Proses berlanjut dengan pemilihan presiden secara terbuka oleh MPR yang melahirkan duet K.H Abdurahman WAhid dan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan wapres yang dilantik pada tanggal 30 Oktober 1999.

Pada tahun 2004 dilaksanakan pemilu yang memilih DPR dan DPRD (5 April 2004) dan pemilihan langsung presiden pada 5 Juli 2004 dan dilanjutkan pemilihan tahap kedua apda 20 September 2004 yang menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wapres 2004 – 2009.
Ciri-ciri demokrasi era reformasi
(1) Multipartai
(2) Pemilihan langsung kepala pemerintahan
(3) Supremasi hukum
(4) Pembagian kekuasaan lebih tegas
(5) Kebebasan politik raykat (kebebasan berpendapat dan informasi publik dan pers).

IV. Pemilihan Umum sebagai Perwujudan Demokrasi
Salah satu pilar dari demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil. Untuk itu pemilu perlu dikembalikan kepada esensinya yang sebenarnya.
Fungsi Pemilu
(1) Prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi pemerintahan.
(2) Legitimasi politik. Pemerintah yang terbentuk melalui pemilu menjadi pilihan rakyat sehingga memiliki keabsahan.
(3) Mekanisme pergantian elit politik.
(4) Pendidikan politik. Pemilu menjadi pendidikan politik karena pemilu bersifat langsung, terbuka, dan massal.
Prinsip demokrasi dalam pemilu.Syarat-syarat pemilu demokrasit smenrutu Eep Saifullah Fatah:
1. Adanya kekuasaan membentuk tempat penampungan bagi aspirasi masyarakat
2. Adanya pengakuan hak pilih universal.
3. Netralitas birokrasi
4. Perhitungan suara yang jujur
5. Penghitungan suara yang jujur.
6. Rekrutmen yang terubka bagi para calon
7. Adanya kebebasan pemilih menentukan calon.
8. Adanya komite atau panitia yang independen.
9. Adanya kekuasaan bagi kontestan dalam berkampanye.

V. Perilaku yang Mendukung Tegaknya Prinsip-Prinsip Demokrasi
5.1. Perilaku yang mendukung prinsip demokrasi
1. Menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati.
2. Menghargai orang lain yang berbeda pendapat dan tidak memusuhinya.
3. Berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah secara damai bukan dengan kekerasan.
4. Menerima kekalahan secara dewasa
5. Memberi pendapat, kritik, ide, masukan bagi tegaknya demokrasi.
6. Bertanggungjawab atas apa yang dikemukakan dan dilakukan secara bebas
7. Menangani tindakan kriminal sesuai jalur hukum bukan main hakim sendiri.masyarakat-madani3

5.2. Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Sekitar
(1) Di lingkungan keluarga
– Menghargai pendapt orang tua dan saudara
– Bertanggungjawb atas perbuatannya
– Musyawarah untuk pembagian kerja
– Bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada
– Bersedia untuk menerima kehadiran saydara-saudara sendiri.
– Terbuka terhadap suatu masalah.
(2) Di lingkungan masyarakat
– Mau mengakui kesalahan yang telah dibuat
– Menghormati pendapat orang lain yang berbeda
– Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan
– Bersedia hidup bersama dengan semua warga negara tanpa membeda-bedakan
– Tidak merasa benar atu menang sendiri dalam berbicara dengan warga lain
– Menaati peraturan lingkunan dan hukum yang berlaku
– Melibatkan diri dalam upaya memecahkan persoalan bersama
(3) Penerapan budaya demokrasi di lingkunan sekolah
– Menaati disiplin sekolah
– Menerima dengan ikhlas hasil kesepakatan
– Menghargai pendapat teman
– Bersedia bergaul dengan teman sekolah tanpa diskriminasi
– Menerima teman yang berbeda latar belakang.
– Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah.
5.3. Penerapan Demokrasi dalam Kehidupan Bernegara
(1) Berani bertanggungjawab terhadap sikap dan perbuatan yagn dilakukan
(2) Tidak memberi contoh perilaku kekerasan kepada warga.
(3) Tidak saling menghujat, memfitnah, mengatakan buruk kepada sesama pemimpin.
(4) Sikap terbuka dan tidak berbohong kepada publik.
(5) Sikap mengedepankan kedamaian masyarakat.
(6) Perilaku taat pada hukum dan peraturan perundang-undangan.
(7) Mengutamakn musyawarah untuk menyelesaikan masalah kenegaraan.
(8) Memiliki rasa malu dan bertanggungjawab kepada public.
(9) Pemimpin bersedia mendengar dan menghargai pendapat warganya.
(10) Bersedia menerima kekalahan secara dewasa dan ikhlas.
VI. Tugas
Budaya demokrasi dapat menjadi momen bagi para siswa untuk memilih apakah mengikuti Ujian Semester atau membuat makalah. Bagi yang membuat makalah:
1. Memilih topik /judul sesuai materi yang dibahas.
2. Membuat outline
3. Membuat artikel / karya tulis sekitar 10 lembar
4. Susunan Makalah
(1) Pembukaan / Pengantar
(2) Permasalahan yang hendak dibahas.
(3) Dasar Pemikiran (buku atau artikel pendukung).
(4) Jalan Keluar atau Alternatif
(5) Penutup
5. Topik / judul yang bisa dibuat: