(1) Antara Kekuasaan dan Budaya Bisu

Antara Kekuasaan dan Budaya Bisu

Tragedi Lela yang menelan 3 korban jiwa (MG dan dua anaknya) masih menyimpan duka mendalam. Rasa tak percaya masih saja menghantui tidak sedikit orang. Siapa pun tentu susah sekali membayangkan bahwa kasus itu bisa terjadi. Lebih lagi, kisah itu bisa tersimpan begitu rapi dalam kurun waktu yang lebih lama. Ada apa di baliknya?

ilustrasiBukan maksud tulisan ini mempersalahkan siapa pun. Kasus ini sudah berada di ranah hukum. Proses ini harus dihormati. Karenanya upaya membentuk opini sambil membeberkan kejahatan adalah tindakan yang tidak terpuji karena disanaada ‘penghakiman’ sebagai proses keadilan itu dilewatkan.

Tetapi itu tidak berarti membuat kita terdiam apalagi harus membisu. Sebaliknya perlu upaya menyikapinya dan menjadikannya sebagai pembelajaran, hal mana menjadi latar belakang diselenggarakannya misa dan diskusi dengan tema ‘Membongkar Budaya Bisu’ yang diprakarsai Forum Peduli Tragedi Lela, pada Minggu, 24 Februari 2013 yang dihadiri tidak kurang 300 peserta.

Perbantahan

Tragedi Lela yang mengejutkan saat bersamaan menghadirkan perbantahan, demikian Paul Rahmat, SVD, direktur Vivat International Indonesia dalam renungannya pada misa di Aula Marsudirini Jakarta.  Di satu pihak ada kerinduan yang begitu mendalam yang mendorong keluarga untuk mencari dan terus mencari keberadaan putrinya terkasih.

Meski akhirnya yang dicari ditemui (atau lebih tepat diketemukan) hanya dalam bentuk (meminjam istilah Rendra) ‘tulang-tulang berserakan’, tetapi hal itu tetap menggembirakan. Paling kurang sebuah ketidakpastian dan prasangka itu sudah tersibak. Tenaga sia-sia pun tidak perlu lagi dikeluarkan untuk mencari seseorang yang sudah akan diketemukan hidup.

Sayangnya, hal itu tidak mudah disambut. Ada aneka pertimbangan yang intinya menempatkan nama baik, citra institusi, dan aneka pertimbangan lainnya di atas pertimbangan kemanusiaan. Rupaya paham, lebih baik satu orang mati untuk semua daripada membongkarnya yang tentu saja mencederai lebih banyak orang (atau lebih tepat lebih banyak kepentingan).

Kesan itu tentu tidak kosong karena isu itu ternyata sudah diketahui dua tahun sebelumnya. Pertanyaannya: mengapa suasana bungkam itu diperpanjang bahkan setelah berita yang mendekati kebenaran itu mestinya sudah dipercayai?

Situasi bak memakan buah simalakama bisa saja masuk dalam ‘petimbangan’. Bisa saja terpikir, itu adalah perbuatan pribadi tanpa kaitannya sama sekali dengan sebuah institusi. Pertimbangan itu bisa saja benar. Apalagi mengaitkan dengan dua kali terjadinya pengguguran (atau keguguran) itu. Sampai di sini kita bisa angkat jempol. Kesalahan pribadi tidak boleh dikaitkan dengan lembaga.

Tetapi bila hal itu diterima, ada pertanyaan lain yang lebih menggelitik. Begitu permisifkah (atau sudah dianggap lumrah) ruang orang sekitar pelaku karena membiarkan atau paling kurang memberi peluang untuk terjadinya hal itu? Begitu ‘cerdas dan lihaikah’ sang pelaku sehingga sangat rapi menutupi atau indikasi hal itu tidak terbaca sedikit pun oleh orang yang ada di sekitarnya?

Sangat disayangkan kalau pertimbangan itu dijadikan alasan. Seakan dilupakan korban bayi itu? Apakah mereka harus turut ‘didiamkan’? Inilah sebuah kontradiksi yang patut disayangkan. Atas nama nama baik dan citra, ‘malekat kecil’ itu harus ditutup suaranya saat ia mestinya berteriak protes atas ketidakadilan.

Kesadaran inilah yang membuat hati kita terus tersayat lebih-lebih lagi ketika isu itu sudah tersibak dua tahun sebelumnya. Sebuah jangka waktu yang begitu lama untuk ‘mempertimbangkan’ sesuatu yang sebenarnya sudah ‘harga mati’: kemanusiaan (yang adil dan beradab’.

Karena ‘Kekuasaan’

Menjawab pertanyaan moderator diskusi, Gerard Bibang, tentang refleksi filosofis tentang begitu lamanya seubah kasus bisa ditahan dalam kebisuan, Rm Frans Danuwinata, SJ, filsuf dari STF Driyarkara coba menjawab. Tanpa tedeng aling-aling, Romo Danu, begitu sapaanya, yang sekaligus juga salah satu pendiri STF Driyarkara mengatakan hal itu terjadi karena berkaitan dengan ‘pertimbangan’ kekuasaan.

Seorang religius bisa saja melakukan hal itu dan menyimpannya begitu rapi karena tahu membongkar berarti melucuti kekuasaan yang ada padanya. Ia merasa akan sangat malu dan memalukan keluarga. Rasa takut juga muncul karena tersibaknya kasus itu sekaligus melepaskan seseorang dari aneka privilese yang selama ini menjadi topengnya. Jelas, jabatan keagamaan bukan saja dianggap tetapi sudah menjadi praksis kekuasaan itu sendiri.

Pemahaman yang sama ditekankan oleh Johny Plate, seorang aktivis dan tokoh awam. Plate yang juga seorang penguasaha itu menekankan bahwa sangat disayangkan, di antara kaum berjubah ada anggapan bahwa panggilannya lebih utama dan penting. Yang lainnya lebih rendah dan hanya dianggap awam yang identik dengan ketidaktahuan darinya tidak jarang terlahir arogansi yang tidak tepat.

Mestinya kesederajatan panggilan baik menjadi imam maupun hidup berkeluarga menjadikan seseorang tidak terlalu angkuh bila menjadi imam dan tidak merasa seakan ‘kiamat’ bila harus meninggalkan panggilan itu. Hal itu hanyalah bagian dari panggilan itu sendiri. Dengan demikian melanjutkan atau tidak, berhenti atau terus berjalan pada jalan itu mestinya disikapi sebagai salah satu cara mencapai kesempurnaan.

Bagi Plate, mestinya kesadaran akan kemanusiaan seseorang (terlepas dari jabatannya) menghendaki sikap rendah hati. Sikap itu pula yang tidak mengingkarinya dari kemungkinan untuk bersalah dan terutama mengakuinya karena kesalahan adalah manusiawi. Ia pun tidak terlalu merasa seakan ‘kiamat’ bila harus meninggalkan sesuatu yang terlampau diagung-agungkan.

Sementara itu, Roy Rening, SH, pengacara yang cukup banyak menangani kasus di Flores, menandaskan bahwa proses penyelesaian masalah ini tentu tidak bisa lepas dari pandangan masyarakat tentang gereja yang nota bene punya peran yang sangat besar. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah kekuatan. Kekuatan hirarki dalam menangani permasalahan sangat disanjung, termasuk dalam menyelesaikan kasus ini.

Pada sisi lain, Rening, yang bergabung juga dalam team penasihat hukum PADMA, mengharapkan bahwa kasus yang terjadi mesti disikapi secara bijak agar tidak memunculkan konflik baru. Proses hukum mesti dihormati. Di luar itu, hanya bisa kita support dengan informasi yang dapat menjadikannya lebih jernih dan bukan sebaliknya.

Tetapi ada hal yang lebih penting. Dalam kaitan dengan  masalah kemanusiaan, mestinya apa pun tidak bisa dijadikan alasan untuk bungkam. Diperlukan tindakan tegas, demikian Suster Hendrika. Birawati fransiskan yang sekaligus bekerja pada komisi Teologi KWI menegaskan, dalam banyak kasus yang melibatkan orang biara, serikat wanita cukup tegas, tentu juga karena kondisi kewanitaannya yang tidak membebaskan dirinya sama sekali.

Pada sisi yang sama, begitu banyak serikat imam / biarwan yang sekedar memindahkan sang pelaku dengan alasan ‘mempertahankan panggilan’. Dalam konteks ini ternyata nilai kemanusiaan dikorbankan demi sebuah citra.

Pembentukan Berlanjut

Tragedi bisa sekaligus menjadi berkat kalau disikapi secara arif, demikian wartawan senior Lorens Tato. Anggota Dewan Redaksi Media Group itu menandaskan tentang pentingnya pengembangan dan pematangan afeksi dalam proses pendidikan. Kenyataannya, hal itu masih jauh dari harapan. Padahal dengan tantangan dunia sekarang, pematangan kehidupan afeksi ini perlu semakin mendapatkan perhatian.

Masalah afeksi, demikian Tato yang juga pengeloka Harian Victory News Kupang, perlu mendapatkan perhatian terutama di zaman sekarang. Aneka kemudahan bisa diperoleh siapa pun yang bila tidak diantisipasi, dapat mengakibatkan hal yang lebih jauh.

Pada bagiannya, teolog Romo Dr. Mardiatmaja, SJ, menyentil untuk mengadakan sebuah refleksi yang tenang dan jernih. Generalisasi dalam kasus ini tentu tidak bijak. Kita melupakan, begitu banyak orang yang sangat konsisten dan berkomitmen pada kehidupan pelayanan. Tetapi bukan rahasia menandaskan bahwa fenomen itu perlu direfleksikan dan dimaknai lebih jauh. Akumulasi kasus yang terjadi mesti mengingatkan bahwa diperlukan sebuah pembaharuan.

Hal itu dimulai dari proses pendidikan itu sendiri. Tidak sedikit kasus yang terjadi menggugah sekaligus mempertanyakan apa yang diajarkan di seminari. Apa refleksi teologi moral yang dikedepankan sehingga terkadang ada praksis yang seakan sangat tidak konsisten. Apa makna kebebasan dalam hidup berkomunitas ketika sebuah gejala awal tidak disikapi secara bijaksana tetapi dibiarkan hingga mengarah kepada tindakan tak patut yang melukai kemanusiaan.

Permasalahan tidak berhenti di situ. Menurut teolog yang juga penulis produktif ini, masalah pembentukan berlanjut harus menjadi sebuah kesadaran. Pendidikan tidak berhenti dengan seseorang mencapai cita-cita. Ia baru awal dari sebuah proses panjang. Karena itu selama proses itu pendampingan harus terus digalang.

Minta Maaf

Mengacu pada proses diskusi maka sebuah kesadaran akan sebuah kekeliruan mestinya menjadi sebuah sikap. Kesadaran itu tidak mesti menunggu proses hukum dan sama sekali tidak mengganggu proses hukum. Yang satu adalah pertimbangan kemanusiaan dan kesadaran manusiawi, yang lainnya proses hukum.

Kesadaran manusiawi itulah yang akan segera ditindaklanjuti dengan upaya memaknai peristiwa tragis itu secara positif. Maksudnya, dengan bijak akan segeran disadari bahwa setiap tragedi selalu membawa makna dan harus disibak secara bijaksana. Hal itu pula disadari bahwa pembaharuan akan menjadikan gereja itu tetap agung karena ia tetap perkasa meski di tengah kerapuhan manusianya.

Inilah pembelajaran, sebuah proses yang mesti digali. Keberanian untuk mengakui kesalahan dan membangun komitmen serta strategi pembaharuan adalah langkah bijak yang menjadi kesepakatan bersama peserta diskusi. Semoga.

Robert Bala. Forum Peduli Tragedi Lela, Jakarta. 

Flores Bangkit 1 Maret 2013