Falsafah Air

FALSAFAH AIR

(Tanggapan atas isu Penyuapan DPRD Batam).

Batam Pos 14 November 2006

Pengakuan tentang adanya indikasi penyuapan yang dilakukan Adhya Tirta Batam (ATB) dan Otorita Batam (OB) atas anggota Pansus, sebagaimana dikemukakan Yudi Kurnaen (Batam Pos 21/10), dan analisis kritis Uba Sigalingging, menarik untuk disimak. Di satu pihak ada seruan yang semakin besar tedengar dari rakyat (tanpa dibela wakil rakyat) tentang ketidakmampuan menghadapi kenaikan tarif air. Pada sisi lain, usaha yang tergolong spektakuler dari pihak  yang pro-kenaikan tarif melalui pembiayaan ‘studi banding’.

Tarik menarik seperti ini sebenarnya normal. Dalam demokrasi, konsep pembangunan yang dicanangkan para pengambil keputusan, tak jarang sulit dipahami (apalagi dalam waktu yang relatif singkat). Namun, apa yang terjadi ketika proses itu ‘dikotori’ oleh penyuapan? Dimanakah letak keadilan dan kebenaran?

Siapa Salah?

Keterpurukan bangsa ini, oleh tidak sedikit orang dilihat akar penyebabnya pada inkompetensi birokrasi, hal mana diakui juga oleh para ekonomi asal Peru, Hernando de Soto. Lulusan Institute Universitaqaire de Hautes Etudes Internationales, Geneva, Swiss, menandaskan bahwa masyarakat lapisan bawah sulit sekali mengakses pelayanan yang optimal karena dihadapkan pada birokrasi yang berbelit-belit. Para pegawai negeri memahami dirinya sebagai tuan yang perlu ‘disembah’.

Namun, semuanya itu bukan tanpa jalan keluar. Bagai motor tua yang sudah sering mogok, dan tentu saja tidak akan terlalu laris bila dipasarkan, ia butuh ‘minyak pelumas’ demi melicinkan badan motor yang sudah karat atau aus. Birokrasi dalam konteks ini, bila ingin ‘befungsi’ dengan ‘baik’ maka perlu diberi ‘uang pelicin’. Sebaliknya, bila hal itu tidak terjadi, proses akan menjadi berbelit-belit.

Kenyataan seperti ini umumnya diakui tengah bercokol di  negeri ini, baik sejak zaman dulu dan apalagi kini. Bagi pegawai negeri yang hidupnya dijamin negeri ini, mentalitas seperti itu sulit sekali dihapus, kecuali kalau ada kemauan politik dari para politisi. Presiden, gubernur, bupati/wali kota, adalah politisi yang memangku jabatan melalui lembaga politik yang ada. Karenanya, kemauan untuk merombak mekanisme yang ada, sebenarnya tidak sulit. Ia ibarat dengan orang baru yang berada di luar toilet, yang dengan mudah mencium bau ‘menyengat. Sementara orang yang lain dalam toilet (karena kelamaan) tidak mencium apa-apa, hingga lupa berdiri. Kehadiran politisi untuk merubah situasi sangat penting.

Bukankah keadaan itu yang menjadikannya ‘berapi-api’ dalam kampanye dulu? Dengan kata lain, sebagai inisiator, aktor intelektual terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih biak, para politisi memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga ‘pembuat UU’ merekalah yang menetapkan rambu-rambu yang nantinya dapat diikuti oleh para pelaksana (baca: birokrasi). Dengan demikian tanggungjawab terhadap ketimpangan sosial kini terletak pada para politisi, hal mana ditandaskan Hernando de Soto.

Kebenaran asumsi di atas terbukti. ATB dan OB menyadari bahwa ‘penyesuaian’ tarif air sangat bergantung pada ‘kemurahan hati’ anggota legislatif. Mereka yang mewakili rakyat bakal tidak membiarkan hal itu terjadi. Apalagi wakil rakyat yang sudah sangat ‘concern’ dengan rakyatnya bakal berjuang mati-matian. Demi etika politik yang sudah melekat dalam benaknya, usulan kenaikan tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Namun dalam kacamata mereka yang pro-kenaikan, ketegaran membela rakyat bisa saja disebabkan oleh ‘ketiadaan wawasan’ wakil rakyat. Dengan kata lain, mereka perlu ‘disekolahkan’, melalui program studi banding. Di bakaldiketahui tentang harga air di tempat lain, atau paling kurang untuk membenarkan tuntutan kenaikan tersebut. Hasilnya, sudah pasti sebuah kenaikan.

Falsafat Air

Sinyalemen penyuapan bagaimana pun juga tidak bakal terbukti, apabila sasaran kritik tentang kenaikan air tidak terjadi. Itu berarti, wakil rakyat telah melaksanakan perannya secara optimal, demi membela rakyat yang diwakilinya. Namun pengandaian tersebut, menjadi absurd ketika kenyataan berbicara lain. Untuk itu, sebelum semuanya terlanjur terjadi, beberapa pemikiran berikut (kalau bisa) dapat dipertimbangkan.

Pertama, terlepas dari aneka trik yang bisa saja ada pada sebuah lembaga, kehadiran LSM Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) adalah sebuah ironi. Di sana, wakil rakyat yang seharusnya adalah rakyat dan bersama dengan mereka, telah berbalik menjadi lawan. DPRD Batam, bakal mengambil keputusan yang lebih mendekati harapan ATB dan OB, ketimbang rakyat. Kenyataan ini menyedihkan. Apakah kita harus memiliki lembaga alternatif lain demi memperjuangkan rakyat?

Kedua, kenaikan tarif air, atau apa pun istilahnya yang lebih eufemistik, merupakan aksi yang sangat kontra falsafah air. Di sana, aliran air secara natural harus bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dalam proses itu ia memberikan kehidupan kepada tanaman yang sempat dilewati.

Kenyataannya, arah pandangan baik OB maupun ATB sangat kontradiktoris. Air tidak mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jelasnya, rakyat tidak lagi dijadikan sasaran aliran, dengan akibat positif berupa kesegaran pratanda kehidupan yang tengah dirajut. Sebaliknya, arah pandangan terarah ke atas, kepada iming-iming akan investasi, angan-angan akan kedatangan investor. Dalam proses ini, rakyat yang seharusnya mengalami kehidupan, semakin ‘hijau’ karena dialiri air, mengalami situasi sebaliknya. Ia justeru menjadi layu, bahkan kering karena kesanggupannya yang sangat minimal ‘diperas’ lagi atas nama investor. Sebuah kontradiksi memang. Namun siapa yang harus peduli? Dalam era globalisasi yang mengamini persaingan dan mengakui yang kuat untuk menang, nasib rakyat seperti itu dianggap normal. Mereka telah kalah dalam persaingan.

Ketiga, perlunya partisipasi politik rakyat. Batam terlanjur menjadi sebuah daerah yang bagi rakyat hanya menjadi ‘tempat singgah’. Tanah tempat dia berada tidak bisa diakui meskipun kehadirannya sudah mendahului Badan Otorita Batam. Sementara itu, lembaga OB, dalam kasus air misalnya, tidak terlampau berpihak pada rakyat hingga memunculkan ‘salah lidah’ mengartikan OB sebagai komedi “Office Boy’ yang coba melawak di tengah kehidupan yang tidak lucu.  Tetapi bisa saja hal itu dipahami ketika OB hanya menjadi ‘perpanjangan tangan kepentingan pusat’. Kunjungan dari pemerintah pusat, terutama wapres dan para menteri terlampau kerap ke Batam, bisa saja memunculkan pertanyaan. Apakah itu tanda pentingnya Batam untuk kepentingan nasional atau ada maksud lain di baliknya.

Terhadap kenyataan seperti ini, sudah saatnya rakyat secara organisatoris mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kepada wakil rakyat, OB. Meminjam istilah Gabriel Almond, perlu ada partisipasi konvensional maupun non konvensional demi menyuarakan kepentingan rakyat. Sekurang-kurangnya untuk menginformasikan pemerintah pusat bahwa di sini rakyat ada. Hanya dengan demikian, perlahan namun pasti dapat tercipta budaya politik yang lebih mendekati keinginan bersama. Sebaliknya, membiarkan lembaga legislatif yang katanya wakil rakyat berjalan sendirian, bukan tak mungkin menjadi lawan rakyat melalui program yang merugikan.

Proses seperti ini tentu tidak mudah untuk diterapkan di Batam. Rakyat sudah ‘nrimo’ terhadap aneka tindakan sewenang-wenang. Namun, tidak ada pilihan selain kesadaran rakyat yang berusaha menyuarakan haknya, terutama yang menyangkut kebutuhan mendasar seperti air. Selamat berjuang.

Robert Bala. Pemerhati Masalah Sosial Batam. Sumber: Batam Pos 14 November 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s