Kepala Sekolah dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


KEPALA SEKOLAH DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

Batam Pos, 20 Juli 2006

Tahun Ajaran baru sudah mulai. Kurikulum 2006 sebagai pelengkap Kurikulum Berbasis Kompetensi (life skill education), bakal diberlakukan secara nasional. Namun, bagaimana nasib pendidikan ketika ketika perubahan yang terjadi tak jarang bukannya membawa kepastian tetapi kebingungan? Apa yang mestinya dibuat sekolah agar dapat memungkinka kegiatan belajar mengajar berlangsung secara optimal? Pertanyaan ini, setuju atau tidak, berkaitan dengan manajemen berbasis sekolah (School Based Management), dalamnya peran kepala sekolah sangat diandalkan.

Kebingungan

Rupanya bukan rahasia kalau realitas pendidikan Indonesia sangat akrab dengan perubahan (atau lebih tepat pergantian).  Sudah hampir dipastikan bahwa setiap kali ada pergantian menteri, pasti disertai ‘tawaran’ kurikulum baru. Itu lagu lama.

Meski demikian, dari segi waktu, perubahan itu biasanya disertai alasan pembenaran. Jenjang waktu sepuluh tahun dilihat pas untuk merobah kurikulumnya. Makanya kita memiliki kurikulum ‘74, ‘84, dan ‘2004. Tetapi, apabila KBK yang barusan berlaku dua tahun sudah disertai ‘penyesuaian’ melalui Kurikulum 2006, maka tidak bisa disangkali bahwa hal itu membawa kebingungan.

Walau lumrah, perubahan itu sendiri, diterima atau tidak,  pasti membawa problem. Permasalahannya bukan mau tidak mau terhadap pergantian, tetapi lebih mengacu kepada kesiapan kepala sekolah dan para gurunya untuk dapat memahami esensi perubahan yang terjadi. Hal ini penting karena tawaran kurikulum baru biasanya merupakan hasil olahan dan refleksi para pakar pendidikan yang tentu saja telah melewati proses yang panjang dan amat melelahkan. Mereka menggodok dan mengkaji teori-teori pendidikan, sambil melihat aplikasinya dalam kenyataan. Terhadap kajian baru tersebut, pihak sekolah (terutama kepala dan para gurunya) perlu dibekali pemahaman yang tepat agar dapat memiliki strategi pembelajaran yang sesuai.

Dalam kenyataan, perubahan tak jarang hanya terjadi pada tataran wacana, tetapi tidak ‘merembes; ke bawah. Kepala sekolah, apalagi para guru tak jarang ‘terbengong’ melihat perubahan. Atau tak jarang agar tidak dinilai ketinggalan zaman, ia pun ikut-ikut mengganti beberapa istilah, metode lama tetap dipertahankan. Dan sebelum ia paham betul, datang lagi tawaran baru lagi yang katanya lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Namun masalahnya tidak berhenti di situ. Pelaksanaan sebuah kurikulum ‘titipan dari atas’ masih bisa dilaksanakan ketika guru hanya sekedar dilatih untuk menerapkan apa yang telah digariskan. Paling kurang, ia tidak membutuhkan waktu lagi untuk menyusun sendiri muatan lokal yang berpijak pada analisisnya yang berpijak pada  Pengandaian ini tidak terjadi dengan KBK dan Kurikulum 2006, atau sebagaimana diamanatkan UU Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Para guru justeru diharapkan untuk lebih berperan dalam mengakomodasi muatan lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan setempat. Itu berarti guru diharapkan untuk dapat menjadi konseptor terhadap dinamika pendidikan yang telah dilaksanakan.

Peran Kepala Sekolah

Kebingungan yang melanda dunia pendidikan, telah menggugah pengamat pendidikan E.E. Mulyasa. Dalam bukunya tentang Manajemen Berbasis Sekolah (2002), dia menekankan bahwa situasi pendidikan yang selalu berubah membutuhkan kehadiran kepala sekolah yang handal. Seorang kepala sekolah dapat dianalogkan dengan sebuah  pipa yang menghubungkan sumber mata air dan pelanggan. Itu berarti ia perlu ‘dekat’ dengan sumbernya (yakni pemerintah) melalui aktualisasi aneka informasi tentang  pelaksanaan taktis pendidikan, terutama standar kurikulum nasional (kurnas). Pada pihak lain, ia perlu mengadopsi sebanyak mungkin harapan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, hubungan yang baik dan harmonis dengan masyarakat sekitar sekolah sangat diandalkan. Hanya dengan demikian ia dapat mendampingi para guru untuk dapat menyusun konsep pembelajaran.

Untuk menggapai tujuan tersebut, sangat dituntut kualifikasi personal dan manajerial dari sang kepala sekolah. Alasannya karena seorang kepala sekolah adalah seorang konseptor. Ia mempelajari panduan yang digariskan oleh pemerintah, yang kemudian digodok dalam refleksinya. Bahkan, tak jarang ia pun perlu jeli dalam menafsir kurikulum pendidikan. Asalannya karena kerap kurikulum, sebagaimana dikatakan yang tak jarang dijadikan ruang intervensi kekuasaan transmitif (legitimatif), yaitu pelanggengan ideologi parara penguasa terhadap rakyat atau peserta didik. Di sini, kepiawaian dalam konsep pendidikan dari seorang kepala sekolah sangat diandalkan.

Pada sisi lain, konsep yang matang perlu ‘ditularkan’ kepada para guru. Dengan kata lain, seorang kepala sekolah perlu mendorong para guru berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya. Dalam proses ini, tak jarang seorang kepala sekolah, yang dilatarbelakangi oleh pengalamannya sebagai guru, dapat memberikan contoh tentang metode pembelajaran yang tepat dan manajemen kelas yang mendukung proses tersebut. Proses ini tidak lain merupakan fungsi operator dari seorang kepala sekolah.

Berpijak pada pemahaman ini,  sulit dibayangkan figur seorang kepala sekolah yang tidak memiliki dua hal di atas. Ia bukan sekedar orang yang ‘sekadarnya’ alias  karbitan. Ia tidak bisa sekedar ‘diangkat’ karena ‘situasi’. Lebih lagi kalau jabatan itu ‘dihadiahkan’ karena ‘loyalitasnya’ dengan atasan (pemerintah atau yayasan), tetapi tidak disertai kualifikasi intelektual yang menjadikannya sebagai konseptor, dan minim pemahaman manajeril yang menjadikannya layak sebagai operator pendidikan. Bila sampai terjadi demikian, maka selain masa depan sebuah sekolah dipertaruhkan, tetapi yang lebih pasti bakal merugikan anak didik yang ‘nasibnya’ berada di bawah kepemimpinan amburadul.

Namun kekeliruan seperti ini seharusnya tidak terjadi kalau pendidikan tidak dilihat sebagai sebuah ladang bisnis dengan pemiliknya adalah lingkungan elit yang sangat terbatas. Di sana keprihatinan akan pendidikan dan kematangan berpkir dan berefleksi, akan menjadikan seseorang menjadi jeli dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Dalam benaknya, yang dipertaruhkan adalah masa depan sebuah masyarakat yang wakil masa depannya sudah hidup dalam diri peserta didik yang kini tengah ‘ditempah’ di sekolah.

Sayangnya, dalam banyak hal, pertimbangan ini jauh untuk disadari ketika yang ada dalam benak para pengambil keputusan (decision makers) entah pemerintah dan terutama pemilik sekolah adalah bisnis. Baginya, jargon ‘education for the future’, hanyalah kedok yang digunakan untuk mengelabui orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Mengapa? Karena masa depan itu terlalu jauh untuk dipikirkan apalagi untuk direalisir. Yang paling ‘menarik’, menggugah adalah ladang bisnis untuk kepentingan ‘hari ini’.

Kalau pemahaman ini terlanjur dimiliki, maka figur kepala sekolah tidak bakal menjadi hal yang terlalu direportkan. Dan kalau sempat ‘dipikirkan’ maka ia hanya akan berhenti pada orang yang dapat menjamin kepentingan bisnisnya. Dan hal itu akan tidak jauh dari figur karbitan, tetapi ‘loyal’ dalam hal apapun.  Berhadapan dengan kenyataan seperti ini, orang tua yang sudah memahami baik dinamika pendidikan, bakal meragukan kelangsungan sebuah sekolah. Ia cemas karena di sebuah negara yang sering dilanda ‘pergantian’ tidak mau dibebankan lagi dengan figur yang tidak berkualitas.

Robert Bala. Mantan Guru pada Sekolah Global Indo-Asia Batam. Sumber: Batam Pos 20 Juli 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s