Ujian dan “Rekayasa Ulang Pendidikan

UJIAN DAN “REKAYASA ULANG PENDIDIKAN”

Batam Pos 16 April 2007

Kontroversi seputar pelaksanaan UN, nyaris tak berpengaruh. Mulai hari ini, lebih dari lima juta siswa SMA/SMKA/MA, dan SMP/MTS, memasuki “medan pertempuran”.

Sambil mengucapkan “selamat melaksanaan ujian”, sebagai apresiasi terhadap siswa yang telah “digodok” dari Bimbel dan pelbagai Try Out, tidak salah kalau momen yang pas ini dijadikan evaluasi terhadap paradigma pendidikan yang (terlanjur) kita anut.

“Reengineering”

Rekayasa terhadap proses bisnis (Business Process Reengineering: BPR) ramai dibicarakan pada awal dekade sembilan puluhan. Karya Hammer, M. and Champy, J. (1993) Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York, cukup memberi inspirasi.

Buku yang hanya dalam waktu singkat sekitar 1,7 jut ex dilahap pembeli. Bisa dipahami. Masa itu, tidak sedikit dunia usaha yang gulung tikar. Persaingan begitu ketat. Dinamisme teknologi informasi antara lain menjadi salah satu penyebabnya. Perkembangannya begitu cepat melampaui penyesuaian manajemen. Dan lebih terbelakang lagi aneka regulasi pemerintah yang selalu lamban mengantisipasi perubahan.

Situasi seperti itu menuntut peninjauan kembali terhadap prses bisnis. Proses lama yang mahal dan acap kali lambat diganti dengan prinsip: “better, cheaper, faster”. Dan bukan rahasia kalau logika yang bermain di belakangnya adalah keuntungan. Sejauh sebuah proses membawa keuntungan (Return On Investment), maka dipertahankan. Di luar dari itu tidak ada kompromi.

Tragis memang. Keputusan yang selalu tidak “ramah” terhadap karyawan karena hadirnya teknologi yang lebih efektif untuk menggantikan peran mereka. Namun tidak ada pilihan lain. Di depan terpampang pertanyaan besar: change or die?

Rekayasa Pendidikan?

Apakah rekayasa bisnis dapat diaplikasikan untuk mengevalusi pendidikan kita?  Bagi tidak sedikit pengusaha yang dalam tahun-tahun terakhir telah mengivenstasikan tidak sedikit rupiahnya membangun sekolah-sekolah bertaraf internasional (dengan kurikulum dan fasilitas serba wah), proses seperti itu mutlak. Ia ingin agar ada “return” (keuntungan) dari modal yang sudah ditanamkan. Gedung akan diperbaharui, guru asing didatangkan, kurikulum dirombak, merupakan jalan keluar baru yang bisa ditawarkan untuk menjamin keuntungan.

Namun, apakah pendidikan dalam arti yang murni perlu melewati proses rekayasa ulang? Jawabannya tentu ya. Setiap usaha, kegiatan, atau apa saja termasuk dalamnya pengetahuan, perlu melewati proses kaji ulang. Masalahnya, bagaimana mengukurnya? Mustahil bertanya demikian. Dalam sebuah proses bisnis yang indikatornya sangat kasat mata dan bisa diraba (tangible), sangat mudah untuk menilainya. Namun hal itu menjadi sulit ketika diterapkan dalam bidang pendidikan. Pengetahuan adalah sesuatu yang abstrak. Ada pelbagai faktor yang turut bermain. Dan kalau terpaksa digunakan beberapa indikator untuk mengujinya, tidak ada yang lebih tepat selain proses itu sendiri. Rangkaian tiga tahun masa belajar, dalamnya pengamatan terhadap siswa bersifat menyeluruh, merupakan evaluasi yang tepat.

Pemahaman seperti ini seakan tak beradaya ketika (sekali lagi) kita berhadapan dengan UN. Sebuah ujian serentak secara nasional yang dijadikan ukuran terhadap proses belajar-mengajar yang telah dilakukan selama tiga tahun. Kemampuan tiga tahun, akhirnya diukur hanya dalam waktu 120 menit bahkan 90 menit. Di sana, para petinggi pendidikan berasumsi, pelaksanaan UN dapat menjadi indikator menguji arah pendidikan Indonesia.

Rekayasa ulang juga terjadi dalam kurikulum. Sudah bukan rahasia, perombakan kurikulum menjadi acara sepuluh tahunan (terakhir hanya dua tahun). Ada asumsi, perubahan kurikulum menjamin kualitas pendidikan. Kontradiksi kembali dilakukan. Proses yang seharusnya disertai tidak pernah mendapatkah perhatian berarti. Biaya triliunan untuk menggantikan buku setiap tahun, belum lagi kebingungan yang melanda orang tua, tidak terlalu dihiraukan. Yang penting ada uji coba. Di sana, Depdiknas bisa dapat proyek, sama seperti departemen lain.

Berbenah

Kontradiksi rekayasa ulang pendidikan membawa pertanyaan tentang model pembenahan yang perlu dilakukan.  Pertama, pendidikan kalau memang ingin “direkaya ulang”, harus bersifat lokal. Semakin kecil cakupannya, semakin baik model evaluasi. Para pendidik dalam satu kawasan yang memahami realitas pendidikan di daerahnya, merancang model evaluasi yang lebih pas. Bahkan mengapa tidak. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengadakan ujian akhir, dan menerbitkan ijazah. Tidak sedikit negara di Eropa dan AS yang sudah maju atau negara Amerika Latin yang selevel dengan kita, sudah memahami evaluasi dalam arti ini.

Desentralisasi pelaksanaan evaluasi, yang akhirnya hanya menjadi Ujian Daerah atau Ujian Sekolah, seperti ini sejalan dengan amanat KTSP atau KBK almarhum. Para guru diberikan kewenangan mengembangkan indikator pendidikan. Ia bahkan dapat memutuskan untuk meluluskan seorang anak, sama halnya dengan tidak menaikkan seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Hal itu bukan hal baru lagi dalam proses pendidikan. Tetapi perubahan kurikulum pergantian menteri menjadikannya asing kembali.

Kedua, evaluasi desentralistis, perlu dijalankan dalam konteks proses. Kalau bisnis yang sangat padat teknologi dengan indikator yang kasat mata sangat menekankan proses secara keseluruhan, apalagi dunia pendidikan. Seluruh proses belajar mengajar selama tiga tahun menjadi ukurannya. Sementara itu ujian akhir, kalau memang ada, ia tidak menjadi acuan tunggal. Ia melengkapi proses yang sudah dibuat sebelumnya. Ia tidak terlalu membingungkan orang tua yang lagi “ngap-ngap dalam keterpurukan ekonomi” harus untuk mengeluarkan dana ekstra untuk bimbel.

Sayang sekali, kita masih jauh dari harapan. Perubahan demi perubahan hanyalah “lipservice” sementara paradigma berpikir kita masih tetap sama. Dan yang patut disayangkan, setiap tahun, sebuah generasi kembali “dibantai” dengan model UN kita. Sampai kapan jalan salib derita ini terus berlangsung?

Robert Bala. Pemerhati Masalah Pendidikan. Sumber: Batam Pos 16 April 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s