Alergi Kiprah Parpol


ALERGI KIPRAH PARPOL

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan). Batam Pos 5 September 2005

Akhir-akhir sudut kota Batam dan Tanjung Pinang dipenuhi aneka bendera Parpol. Suasana Musyawarah Daerah maupun Mushawarah Cabang, menjadi latar belakangnya. Atau seperti tanya seorang keponakanku: mengapa bendera begitu banyak, padahal kampanye saja belum? Ternyata si anak kecil itu tidak tahu bahwa yang tengah dibuat dalam parpol tidak jauh dengan pemilu atau pilkada: memperebutkan kuasa.

Kekecewaan

Reformasi yang sudah  hampir sepuluh tahun dikumandangkan memasuki masa-masa mencemaskan. Iklim demokrasi sebagai salah satu bagian dari reformasi telah menyediakan pelbagai peluang bagi semua untuk untuk memikikirkan masa depan republik ini. Masalahnya, harapan itu seakan sirna. Leadership yang diharapkan lahir dari pemilu langsung, baik presiden maupun wakil rakyat, diaharapkan dapat mengorbitkan pemimpin yang lebih diandalkan. Dalam level daerah, pilkada, entah gubernur atau walikota diahrapkan dapat menjadi langkah awal merekrut figur-figur terbaik bangsa ini.

Nyatanya? Secara nasional, kekecewaan terhadap figur SBY yang lebih terkenal karena ketidakberaniannya dan JK yang ingin lebih berani (dan blak-blakan) tetapi tanpa konsep yang jelas,  telah memolorkan kepercayaan rakyat. Keraguan yang sama diarahkan kepada  gubernur Kepri dan bupati serta walikota yang terpilih yang naik ke puncak kekuasaan dengan janji kesejahteraan.  Di sana, terlihat jelas bahwa sulit sekali menemukan perbedaan antara pemimpin yang dipilih dulu oleh DPR(D) dan yang kini dipilih langsung oleh rakyat. Mentalitas lama, dugaan KKN masih menjadi sebuah isu yang mengkhawatirkan. Para kandidat yang selama masa kampanye begitu ‘merakyat’ ternyata kembali menjadi raja, tuan, yang pada gilirannya harus diberi hormat, disembah, kalau ingin memperoleh sesuatu.

Kekecewaan yang sama ditujukan kepada para wakil rakyat. Iklim reformasi sempat melahirkan tokoh-tokoh vokal. Pelbagai kekeliruan ‘yang menguntungkan’ dengan tegas dikritik. Hanya saja, tidak sedikitnya kehilangan konsep, strategi dalam membangun daerahnya. Bisa saja. Pendidikan wakil rakyat yang ‘pas-pasan’ atau baru mendapatkan ijazah lewat ‘Universitas Jalan Pintas’, merupakan latar belakangnya. Gelar disandang, tetapi ketiadaan konsep dalam menjadikan daerahnya lebih baik. Yang disibukkan adalah ‘studi banding’ untuk ‘melirik’ sebentar daerah lain, kemudian ingin kembali merubah daerahnya seperti itu. Mustahil.

Struggle of power

Mengapa para pemimpin yang kita pilih langsung tidak memenuhi harapan? Mengapa mereka yang berjanji dulu akhirnya mengibuli rakyatnya? Di manakah akar penyebabnya? Melihat mekanisme demokrasi di Indonesia saat ini, bukan mustahil kalau tuduhan terberat diarahkan kepada parpol. Hal ini tentu tidak bermaksud mengambinghitamkannya, dan menjadikannya sebagia satu-satunya ‘terdakwa’. Tidak. Tetapi yang pasti, ia memiliki proporsi tanggungjawab yang semestinya diemban dalam proses reformasi.

Secara ideal dan esensial, parpol seharusnya adalah tempat penggodokan para calon pemimpin. Di sana semua orang dari berbagai latar belakang (etnis, budaya, agama, golongan) bersatu, karena dimungkinkan oleh pluralitas yang memperkaya untuk menggodok kandidat terbaik. Tidak ada ‘senggol-menyenggol’, ‘sundul-menyundul’ hanya karena seseorang itu berbeda. Sebaliknya dalam kebersamaan, hal yang berbeda dianggap sebagai kekuatan yang memperkaya kebersamaan. Inklusivisme dalam pola pikir dan tata tindak menjadi panduan, karena dalam benak mereka tertera kesadaran bahwa bangsa ini bakal memiliki pemimpin yang baik ketika partai politik sebagai agen yang sangat menentukan memainkan peran yang optimal.

Harapan seperti ini terasa nihil, dari waktu ke waktu. Yang terjadi di tidak sedikit parpol (untuk tidak mengatakan semua) adalah usaha setiap anggota untuk menggapai kekuasaan (struggle of power). Yang tengah berkuasa inign mengekalkan kekuasaannya. Sementara ada desakan ‘dari bawah’ untuk menggeser kepemimpinan yang sudah ada. Jadilah pergulatan antara kelompok konservatif dan progresif tidak bisa dihindari.

Namun istilah ini jangan cepat ditafsir nama itu berkaiatan dengan ideologi, alias kaum revolusioiner melawan tradisionalisme. Yang dimaksudkan adalah ‘kerinduan’ orang baru untuk menggeser mereka yang tengah berkuasa karena dinilai tidak akomodatif untuk men’share’ kekuasaan. Di sini realitas perpecahan partai merupakan hal yang cukup lumrah di negeri ini, khususnya pada masa reformasi seperti ini. Perpecahan partai besar seperti Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), merupakan gejala yang sangat nyata. Memang dalam iklim demokrasi seperti ini, perpecahan itu adalah hal yang wajar. Namun keinginan infantil karena tidak kebagian kekuasaan, merupakan alasan yang patut disayangkan.

Perebutan kekuasaan tidak hanya sampai di situ. Peluang kekuasaan dalam parpol memiliki nilai jual yang tinggi terutama ditujukan untuk orang luar yang ingin masuk parpol. Harganya sudah miliaran. Itu beberapa tahun yang lalu. Kini, orang sudah harus menyiapkan Triliunan rupiah kalau ingin ‘diorbitkan’ parpol, alias menggunakan kendaraan parpol yang ada.

Money Politic

Melihat proses ini, jelas, yang bisa masuk dan diorbitkan, tentu saja bukan orang miskin. Orang yang punya kualifikasi, kompeten, tetapi tidak punya ‘duit’ sulit sekali dibayangkan untuk dapat ‘tembus’ ke tempat yang lebih layak, sebagai pemimpin. Tidak bisa. ‘Tak ada duit abang tak disayang’.

Sebaliknya yang kaya (terlepas apakah berbobot atau tidak), sejauh punya keberanian untuk masuk dan ‘berjudi’ dengan kekuasaan,  dapat coba bertarung. Ia bisa punya peluang karena yang berperan dalam situasi politik aktual adalah uang (money politic). Di sini, yang kuat, yang kaya, dialah yang dapat merenggut kekuasaan. Sementara itu, bakal dipinggirkan ketika hanya datang membawa hati yang murni. Ini ‘politik’ bung!

Kenyataan seperti ini, menjadi alasan, mengapa reformasi yang dikumandangkan sembilan tahun lalu berada dalam ancaman kegagalan. Harapan menggapai bangsa yang lebih baik setelah melengserkan orde baru, ternyata tidak disertai komitmen. Yang terjadi hanya, sekedar ungkapan emosional yang diarahkan kepada Soeharto dan antek-anteknya karena selama 33 tahun terlalu sendirian berkuasa. Kini, giliran kita yang lain. Akibatnya reformasi hanya sekear ganti nama, tetapi mentalitas lama terus dijalankan. Inilah wajah democrazy, dari demokrasi kita.

Robert Bala. Pemerhati Masalah Sosial Politik. Sumber: Batam Pos, 5 September 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s