SBY dan Aksi Nyata

SBY DAN AKSI NYATA

(Bagian terakhir dari dua tulisan) Batam Pos, 27 Januari 2007

Meminta aksi nyata dari seorang presiden, hal mana dilansirkan dalam aneka demonstrasi, terkadang terasa aneh bin ajaib. Hal itu memberi kesan, sesakan SBY-JK tidak penah berbuat apa-apa. Aneka gebrakan ‘memejahijaukan’ para koruptor, tidak dilihat sebagai prestasi. Sanjungan luar negeri tentang iklim demokrasi, semestinya tidak bisa dianggap enteng. Hal-hal seperti itu, bahkan pada masa pemerintahan sebelumnya, menjadi sebuah momok.

Sialnya, kritikan yang datang partai oposisi, melihat semuanya dengan sebelah mata. Mereka lebih ‘terpanah’ pada kegagalan, yang bisa saja benar merupakan kelemahan pemerintahannya. Namun, hal itu memiliki nilai jual lebih. Karenanya, bisa dipahami, pembelaan presiden, sebagaimana disampaikan jubirnya, Andi Malaranggeng. Bahkan SBY sendiri cukup tersinggung. Ada benarnya.

Namun, bagaimana menempatkan kritikan itu pada proporsinya? Meletakkan kritik hanya pada tataran emosional, hanya akan melahirkan ‘pembelaan diri’. Yang lebih penting, apa yang mesti dilakukan agar bangsa ini dapat melewati dua tahun yang sisa pemerintahan ini lebih prospektif dan penuh harapan?

Bencana Kebijakan

Tidak mudah menjawab pertanyaan di atas. Situasi terlampau banyak bencana, di samping masalah bangsa yang demikian kompleks, menjadikan semua harapan bukan mustahil menjadi sirna. Namun, semestinya, ‘amukan alam’ sesadis apa pun, tidak bakal begitu mengganggu, ketika dalam level kebijakan dan strategi pembangunan, terdapat orientasi yang jelas. Dengan demikian, aneka kekuatan dengan mudah dikumpulkan untuk bersama-sama membangun bangsa ini.

Namun apa yang terjadi? Bencana alam yang melanda bumi ini secara beruntun, ternyata masih ‘mendingan’ ketika kebijakan pemerintah berbalik menjadi sebuah bencana buatan. Ia bahkan dilihat lebih sadis karena seakan disengajakan. Aneka pengambilan keputusan yang terlampau ‘memberi waktu’ untuk diperdebatkan, ‘tawar menawar’ posisi politis, atau dalam bahasa Megawati: “akan”, “akan”, dan “akan” sekedar menyebut beberapa contoh  menunjukkan kekuatan retoris untuk berjanji, tidak bakal lebih lama lagi untuk dipertahankan. Hal itu sudah disadari SBY sendiri. Di akhir tahun 2006, SBY-JK berjanji (sekali lagi berjanji), untuk lebih tegas dalam bertindak.

Dengan kata lain, kiprah SBY-JK (terutama SBY) yang lebih berani bertindak, cekatan mengambil keputusan, berani ‘berkonflik’, sejauh hal itu demi rakyat, maka hal itu perlu dilakukan. Sebaliknya, meneruskan ‘tradisi’ ‘memberi waktu’, tidak bakal membawa hasil. Lebih lagi, ia bakal menjadi bencana yang lebih sadis dari amukan alam.

Aksi Nyata

Melihat kenyataan seperti ini, SBY-JK, kalau memang ingin masih bisa diperhitungkan dalam pentas politik 2009, tidak memiliki pilihan selain menebarkan aksi nyata. Hal itu dapat ditempuh dalam beberapa hal berikut:

Pertama, SBY-JK (terutama SBY) perlu berani tampil untuk menunjukkan sikap dan komitmennya yang tegas dalam menghadapi sebuah masalah. Kiat diplomatis untuk ‘mendelegasikan’ semua wewenang kepada para menteri, dan bisa ‘mencuci tangan’ ketika sebuah tragedi menghantam sebuah departemen, meski selama ini dikagumi sebagai sebuah model kepemimpinan yang ‘membagi’ tugas, tetapi bukan mustahil dapat ditafsir sebagai sebuah strategi SBY untuk selalu ‘tampil’ sebagai pembawa harapan. Ketika ada masalah misalnya, dengan cepat seorang menteri ‘dipanggil’. Ada indikasi bahwa ada masalah. Sialnya, tidak terlihat dampak langsung dari ‘pemanggilan’ itu.

Kedua, SBY-JK perlu beralih dari strateginya menjaga ‘citra diri’ sebagai pribadi yang ‘baik, bersih, tanpa noda’, kepada upaya menjadikan kepemimpinannya sukses membawa kesejahteraan. Memang, seorang pribadi yang baik, merupakan ‘nilai plus’ yang mesti dibanggakan. Tetapi, bukan karena itu rakyat memilihnya. Rakyat justeru mengharapkan agar di balik seorang pribadi yang baik, tenang, dan piawai itu, ada jaminan kesejahteraan.  Pribadi yang baik dengan kata lain hanyalah ‘medium’. Ia bukan akhir.

Karenanya, bila menyelesaikan masa tugasnya nanti, yang diminta rakyat bukan apakah SBY-JK, pernah terlibat KKN, dengan kekayaan serba ‘aduhai’ seperti pendahulunya Soeharto, tetapi, sejauh mana kesejahteraan itu ditinggalkan. Mungkin dalam hal ini, rakyat punya alasan untuk terkadang merindukan Soeharto. Meski ‘berdosa’, tetapi ada ‘sesuatu’ yang dinikmati rakyat. Di sini tak jarang seorang presiden harus berhadapan dengan sebuah dilema, sebagaimana pernah ditanyakan Tukul Arwana pada acara ‘Empat Mata’. Kepada beberapa bintang film yang punya keresahan terhadap transportasi umum, si ‘jelek rupa’ itu bertanya: ‘apakah lebihb baik menjadi sopir yang tidak disiplin tetapi ‘setoran lumayan’, atau ‘menjadi pribadi penurut aturan’ dengan akibat setorannya tidak terpenuhi. Memang, kita tidak mau menghalalkan cara demi tujuan sesaat. Tetapi yang dimaksudkan, tuntutan ‘perut’ tak jarang tidak mudah untuk diajak berkompromi.

Ketiga, bangsa ini hanya dapat berhasil ketika aneka aksi nyata yang ditawarkan presiden ditanggapi oleh rakyatnya. Bagaimana pun hebatnya seorang pemimpin, apabila ia tidak sanggup memberikan inspirasi bagi rakyatnya dalam berjuang, hal itu menjadi sia-sia. Karena itu, seorang presiden, perlu menjadi pemandu, pemberi inspirasi, dan pendorong (meminjam tiga model kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara) bagi rakyatnya. Hubungan harmonis antara keduanya dan perlakuan yang sepadan, akan sangat membantu proses pendewasaan warga negara sehingga mereka dapat ambil bagian dalam pembangunan bangsa.

Kesadaran akan peran tak tergantikan dari rakyat, semestinya menjadi acuan yang tidak dianggap sepeleh oleh SBY-JK. Paradigma berpikir yang selama ini digunakan perlu dikaji ulang. Pemahaman diri pemerintah sebagai ‘pemberi makan’ kepada rakyat, pembagi hadiah ‘duit’ sebagaimana terlihat pada pembagian dana bantuan tunai langsung, adalah cara berpikir yang menjebak. Di satu pihak, pemerintah bertindak seakan-akan begitu ‘prihatin’ hingga membagi-bagi uang kepada rakyatnya. Ia memahami dirinya sebagai ‘serba bisa’.

Dalam kenyataannya tidak demikian. Malah dapat muncul kesan, telah terjadi ‘pembohongan’. Pasalnya, dana yang diambil dari konsekuensi kenaikkan BBM, tidak berbuat banyak, ketika harga sembako begitu melangit. Bukankah lebih baik ia tidak ‘diberi hadiah’ dan harga tetap seperti sebelumnya? Barangkali rakyat merasa lebih ‘dihargai’ karena ia dapat membeli sesuatu dari keringatnya sendiri, daripada dihadiahi, tetapi dihadapkan pada ketidakmustahilan untuk menjangkau harga kebutuhan pokok.

Dan yang lebih patut disayangkan, pemerintah telah hilang kesempatan untuk memberdayakan rakyatnya melalui kegiatan-kegiatan produktif, darinya rakyat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Darinya sebuah negara bakal maju lantaran semua rakyatnya ikut serta dan diikutsertakan dalam proses pembangunan, dan bukannya pemerintah ‘bersembunyi’ dibalik asumsi keliru sebagai ‘pembawa’ kesejaahteraan. Konsep berpikir ini semestinya lebih digunakan oleh pemerintah dari sebuah negeri dengan ribuan pulau, lautan luas, dan jarak yang terlampau jauh. Partisipasi rakyat di tempatnya dapat menjadikan negara ini maju. Pemerintah, sementara itu hanyalah inspirator, pemberi orientasi, dan pencipta kesempatan. Ia memberi kail kepada rakyatnya, agar di tempatnya ia berada, ia dapat mengail ikan yang dapat membawa kesejahteraan untuk keluarganya.

Robert Bala. Staf Pengajar Institut Cervantes, Instituto Cervantes/Universitas Trisakti Jakarta. Sumber: Batam Pos 27 Januari 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s