Antara Nasionalisme dan Diskriminasi

ANTARA NASIONALISME DAN DISKRIMINASI

Batam Pos 7 Juli 2006

Saat melewati hari-hari pertama di Eropa, saya merasa tersentuh melihat satu fenomen sosial yang berkaitan dengan gaji. Orang Spanyol misalnya memberikan gaji yang lebih tinggi kepada warga negaranya sendiri ketimbang pendatang. Setiap tenaga kerja asing umumnya menerima kenyataan ini. Mereka tidak bakal menuntut untuk ‘disamakan’ karena mereka  berhadapan dengan aturan negara yang bertujuan melindungi warga negaranya.

Keheranan kembali terjadi. Saat kembali ke Indonesia, saya sudah berangan, bakal menjadi ‘anak emas’ di negeri sendiri. Namun apa lacur? Kenyataan justeru lain. Di negeriku, justeru yang lebih dihargai adalah orang asing, hal mana diungkapkan juga oleh Persatuan Insinyur Indonesia (Batam Pos 7/7). Kepada Wakil Presiden, YK, para insinyur mengeluhkan adanya diskriminasi dalam hal gaji. Seorang insinyur expat digaji 10 kali lebih besar dari orang Indonesia.

Pengalaman seperti ini memunculkan pertanyaan: mengapa terjadi diskriminasi? Di manakah rasa nasionalisme kita? Sebagai seorang pendidik, penulis ingin menyoroti hal ini dalam bidang pendidikan, sekaligus ajakan untuk melihat secara jeli dan kritis dunia edukasi kita saat ini.

Kondisi atau Promosi?

Ada pelbagai alasan dibalik pemberian gaji yang lebih tinggi kepada tenaga expat. Rumitnya urusan perizinan kerja, pajak yang harus dibayar, biaya perumahan, kesehatan, sekedar menyebut beberapa contoh, merupakan alasan yang dapat dikemukakan.

Untuk hal ini umumnya bisa dipahami, meski tak jarang disertai kejanggalan seperti jaminan perumahan (yang tentunya bukan tipe 21) dan kesehatan (sekedar di polik) yang diskriminatif. Zona Duta Mas dan Sukajadi, adalah “singgasanah” nyaman buat yang dipertuan agung. Pada saat yang bersamaan, rumah sakit elit di Batam menjadi ‘hotel’ ketika kepenatan menerpanya. Sementara itu, tenaga nasional harus berpuas diri dengan jaminan apa adanya.

Meski demikian, kenyataan di atas masih bisa dipahami ketika berkaitan dengan kualitas dan keahlian. Seorang lulusan dalam negeri misalnya harus menerima kenyataan kalau keahliannya tidak mencukupi dibanding tenaga dari luar. Setiap orang yang berpotensi, dijamin ‘back ground’ yang sesuai perlu dihargai. Hal ini harus kita terima. Masalahnya, ketika ternyata kapasitas dan keahlian yang sama juga dimiliki oleh pekerja Indonesia. Lantas, mengapa yang satunya digaji lebih tinggi? Mengapa tidak digunakan saja tenaga ‘lokal’ yang nota bene akan lebih ekonomis?

Pertanyaan ini kadang sulit dijawab, ketika kehadiran tenaga expat dikondisikan oleh negara donator. Demi menjamin warganya, negara dontar memberikan syarat ketat peminjaman, antara lain memberikan prosentasi tertentu untuk warganya.Di sini kita hanya terdiam dalam ketidakberdayaan, sambil berdecak kagum akan usaha  melindungi warganya.

Tetapi, apa yang terjadi ketika tenaga expat tidak berkaitan dengan negara pemberi modal? Di sini batin kita akan terasa pedih. Rasa nasionalisme kita terusik, bahkan terluka. Akibatnya rendahnya nasionalisme, maka segala sesuatu yang berasal dari luar (asal saja bukan dari  Indonesia) dianggap lebih baik. Apalagi yang berasal dari luar itu dikelabui oleh pemahaman bahasa Inggris ‘pasaran’. Sementara produk dalam negeri dilihat dengan sebelah mata. Atau pun kalau sempat ditengok, hal itu disertai ‘awasan’ bahwa ia bukan satu-satunya melainkan satu diantara seribu. Bagai semboyan patah tumbuh hilang berganti, pergi satu datang seribu.

Rendahnya nasionalisme juga berwujud dalam usaha ‘mengecoh’ orang tua. Kehadiran expat dijadikan promosi sekaligus fakta mendasari mahalnya uang sekolah. Sementara itu guru nasional hanya pelengkap penderita. Mati segan hidup tak mau. Bertahan susah, pergi pun pilu. Akhirnya, terpaksa menerima nasib, dihimpit sesama sendiri dalam beban hutang menggunung.

Membangun Nasionalisme

Minimnya respek terhadap warga sendiri memunculkan pertanyan: di manakah nasionalisme kita? Apakah demi ‘uang’ dan ‘promosi’ murahan kita menjual sesama kita dengan harga yang sangat murah, sambil mengagungkan orang lain dengan harga yang berlipat ganda? Atau, sanggupkah kita menjadi Ibu Pertiwi yang siap merentangkan tangan guna merangkul dalam pelukan kasih, memberi tempat yang nyaman bagi warganya sendiri?

Pertanyaan seperti ini tidak bisa dilihat sebagai usaha membangun nasionalisme murahan (chauvinisme) dimana bangsa sendiri diagung-agungkan secara berlebih-lebihan. Pemahaman seperti ini mustahil dihidupi dalam era globalisasi seperti ini. Pada masa ini, ketika aneka pembatas runtuh, yang harus ditampilkan adalah kualitas, daya saing, dan bukannya primordialisme dan wawasan yang sempit. Sebaliknya, perlu membangun kembali nasionalisme sebagai identitas kultural dalam memasuki persaingan global yang semakin kompetetitif.

Pertama, menampilkan nilai-nilai positif yang menjadi warisan kultural. Bangsa Indonesia hadir sebagai sebuah konsensus para pendiri untuk melihat kemajemukan adat, agama, budaya sebagai kekayaan. Dalam keanekaragaman ini, penghargaan terhadap seseorang tidak didasarkan pada asalnya melainkan bobot yang ditampilkan. Nilai seperti ini, pada hemat penulis semakin memudar hal mana hadir dalam aneka diskriminasi seperti dalam pemberian gaji. Di sana seorang digaji tinggi bukan saja karena kualitasnya, melainkan karena da ‘pertimbangan lain’.

Kedua, rasa bangga menjadi orang Indonesia hanya bisa lahir dari orang Indonesia sendiri. Orang lain tidak akan menghargai kita kalau tidak ada upaya yang sama dari kita. Dalam dunia pendidikan, kenyataan ini umumnya perlahan tapi pasti mulai disadari orang tua. Mereka rasakan bahwa biaya pendidikan yang ‘aduhai’ bukan saja karena harus membiayai guru expat tetapi juga perlu diimbangi dengan ongkos yang sama untuk ‘produk lokal’. Hal ini penting sebab kalau tidak dianalisa, maka justeru yang terjadi adalah kontradiksi antara promosi tentang kualitas dari luar dan pengorbanan dari dalam yang nota bene kurang digubris. Upaya ‘penghargaan’ seperti ini perlu semakin diberi tempat demi memajukan pendidikan kita.

Ketiga, nasionalisme dapat dibangun melalui pemberian makna hidup. Sekolah dijadikan tempat menanamkan nasionalisme yang sehat. Hati, kepala, dan tangan diarahkan dalam satu paket pendidikan. Emosi (hati) dibina dan diarahkan, kepala (intelek) diarahkan untuk menjadi kritis, serta keterampilan (tangan) diajarkan untuk memahirkan seseorang. Hanya dengan demikian, sebuah lembaga pendidikan dapat memperoleh ‘kredit poin’ dari masyarakat oleh keseriusan dalam pendidikan. Sebaliknya, sebuah sekolah yang sangat menonjol aspek bisnisnya daripada nilainya (baca: Sekolah Bisnis, Bisnis Sekolah, Batam Pos 7/7) lambat laun akan kehilangan kredibilitasnya.

Untuk konteks Indonesia saat ini, mengendurnya nasionalisme bukan mustahil lahir dari pendidikan yang sangat business oriented. Mereka hanya mengeskpresikan apa yang diperolehnya di bangku sekolah bahwa manusia itu diukur berdasarkan apa yang dia miliki (to have) dan bukannya apa yang ia ada (to be). Di sana aneka perlakuan yang tidak manusiawi seperti kekerasan, pemberian gaji yang sangat tidak manusiawi ‘diterima’ sebagai sesuatu yang wajar.

Fenomen seperti ini perlu menjadi awasan. Apabila ada gejala demikian, maka kita sudah keliru dalam pendidikan kita. Tetapi masih ada waktu untuk kembali, meletakkan pendidikan pada proporsi sebenarnya: memanusiakan manusia. Dengan demikian instink hukum rimba untuk memangsa sesama sudah bisa dihindari. Hal itu sudah bisa kita mulai dari dunia pendidikan kini.

Robert Bala. Guru dan Pengamat Masalah Pendidikan. Sumber: Batam Pos 7 Juli 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s