Ironi Kenaikan BBM

Ironi Kenaikan BBM

Batam Pos  01-Oktober-2005

Pemerintah resmi menaikan harga BBM. Sebuah keputusan yang tentunya bakal diikuti dengan kenaikan kebutuhan pokok secara berantai.

Namun berbeda dengan kenaikan sebelumnya (yang biasanya dibungkus bahkan disangkal dengan pelbagai dalih), kali ini pemerintah pusat begitu “terbuka”. Mereka berusaha “menyadarkan” agar ketika tiba saatnya, keputusan itu diterima dengan lapang dada, atau paling kurang meminimalisir protes.

Dalih yang dipakai adalah manfaat yang bakal dikecapi oleh keluarga miskin. Mereka bakal menerima dana kompensasi sebesar Rp. 100.000 untuk penduduk yang berpengasilan kurang dari Rp. 175.000. Sungguh sebuah janji yang sekaligus sebuah prestasi gemilang. Betapa tidak. Di negeri ini, pemerintah dapat membiayai hampir setengah (atau lebih tepat 2/3) dari kebutuhan hidup rakyatnya (kalau memang penghasilan warga sekitar Rp. 175.000).

Akan tetapi, di balik janji kompensasi itu, muncul pertanyaan yang sekaligus menjadi latar belakang tulisan ini: apa makna kompensasi itu? Apa paradigma yang sebenarnya melatarbelakanginya? Bertanya demikian beralasan, karena tanpa analisis yang lebih cermat tentang asal-usul kompensasi, maka hal itu hanya akan merupakan sebuah ironi. Ironi kriteria. Alasan yang selama ini cukup gencar disampaikan adalah janji kompensasi.

Jelasnya, setiap keluarga yang memiliki penghasilan kurang dari Rp. 175.000 bakal mendapatkan jatah tersebut. Bahkan, supaya dana itu tidak “susut” dalam perjalanan, pemerintah bakal mengirimkan dana tersebut melalui Kantor Pos maupun BRI. Namun rencana yang begitu menakjubkan hingga mengundang decak
kagum, mengandung pertanyaan tentang siapakah yang sungguh-sungguh berpenghasilan hanya kurang dari Rp. 150.000 sebulan?

Sebuah pertanyaan ironis lagi menggelitik. Dengan kata lain, seharusnya datang dari seorang warga negara asing yang tidak tahu menahu tentang nilai tukar rupiah beserta harga barang-barang kebutuhan pokok di Indonesia. Karena itu ia menanyakan tentang tepat-tidaknya sebuah kriteria. Ironisnya, kriteria tersebut justru berasal dari pemerintah yang seharusnya mengetahui tentang realitas ekonomi yang tengah menimpa negara ini.

Untuk itu, rupanya benar kata Opung Lukas, seorang sahabat, sambil menggeleng kepala berucap dalam logat Bataknya: “Mana ada bah orang yang hidup dengan uang segitu. Matilah awak dalam seminggu”. Jelasnya, di negeri ini, dengan nilai tukar yang makin tak menentu, niscaya menemukan warga negara yang sanggup hidup  hanya dengan uang sesedikit itu. Dan lebih tidak dipahami lagi kalau kita alihkan ke dollar.

Tetapi kalau ada, maka barangkali ia berasal dari dunia maya, yang hanya bisa dari sarapan pagi. Untuk memperjelas mengapa heran, temanku itu memberi contoh. Sebagai seorang juru Parkir, (yang nota bene sudah didaftar di RT-nya sebagai keluarga miskin dan karena itu berhak mendapatkan kompensasi BBM), ia mendapatkan penghasilan minimal Rp30.000 per hari. Itu berarti sebulan, ia dapat mengantongi Rp900.000

Kenyataan yang sama diungkapkan Arif, seorang tukang ojek di Legeda Malaka. Sesial-sialnya, ia tidak memperoleh penghasilan kurang dari Rp20.000. Itu berarti sebulan, ia mendapat sekitar Rp600.000. Itu pun kalau lagi sial

Dari kedua contoh di atas, maka jelas bahwa apabila dana kompensasi benar-benar dicairkan, maka hal itu bakal memunculkan ketidakpastian. Mengapa? Karena mengikuti kriteria di atas, seharusnya tidak ada satu warga negara pun yang memperolehnya, karena tidak ada yang berpenghasilan serendah itu

Sebaliknya, bila ada keluarga yang memperoleh dana tersebut maka bakal menimbulkan kecemburuan sosial. Mengapa? Karena seharusnya semua masyarakat miskin memperolehnya. Berarti minimal dana yang tersedia triliunan rupiah, malah lebih. Lantas, mengapa dana tersebut tidak digunakan saja untuk tetap mempertahankan subsidi BBM?

Ironi Paradigma

Tentang paradigma, Thomas Kuhn, dalam bukunya ‘La estructura de las revoluciones cientificas’ (1990), mengartikannya dalam dua hal. Pertama, (arti luas) dikaitkan dengan pelbagai konstelasi opini, nilai dan metode, yang diakui oleh anggota sebuah masyarakat/organisasi. Hal ini bertujuan membangun sebuah disiplin, melaluinya masyarakat mengorientasikan dirinya dan mengorganisasikan semua relasi, baik secara keluar maupun ke dalam.

Kedua, (arti sempit), diartikan sebagai model solusi konkret dari masayalah yang dimiliki yang selanjutnya digunakan sebagai referensi dalam menyelesaikan problem sosial lainnya. Berpijak pada pengertian di atas, maka muncul pertanyaan tentang model paradigma yang digunakan pemerintah dalam memandang masalah kemiskinan. Dengan kata lain, apabila pemerintah menjanjikan kompensasi, maka hal itu dilatarbelakangi oleh salah satu konsep berpikir yang tidak lain merupakan model solusi yang ditawarkan, hal mana kita sebut dengan paradigma. Dalam kasus kenaikan BBM, pemerintah nampak begitu prihatin terhadap orang miskin, malah sangat “dermawan”. Ia hadir sebagai sosok yang memberikan sesuatu kepada rakyatnya yang lagi kelaparan, dengan menyumbangkan Rp. 100.000 kepada setiap keluarga. Tindakan menyumbang seperti ini, tidak lain keluar dari pemahaman tentang peran negara yang memberi makan. Ia hadir dan memberikan
tindakan sosial karitatif (charity). Ia prihatin dengan 23% penduduknya (bahkan lebih) yang tergolong miskin (dan papa).

Tetapi apakah pemberian makanan untuk mengatasi gejala kemiskinan (atau lebih tepat kelaparan) menyelesaikan masalah? Nyatanya tidak. Yang dilaksanakan dalam paradigma di atas adalah memberikan tindakan kuratif, tanpa menyentuh akar permasalahannya. Jelasnya, yang dinantikan rakyat bukan belas kasih. Ia tidak mau disayangi, apalagi dimanjakan. Ia memiliki potensi diri untuk bekerjahingga dapat menghasilkan sesuatu yang berguna untuk diri dan keluarganya.

Apalagi kerja merupakan ekspresi diri yang paling dalam, hal mana diungkapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik Laborem Excercens, 1981. Dengan kata

lain yang dibutuhkan masyarakat bukan hadiah uang, melainkan terciptanya peluang agar dia dapat mengekspresikan dirinya dan hidup dari pekerjaannya itu. Atau mengikuti konsep people driven, membangun berarti memberi kemampuan kepada orang untuk mengupayakan kesejahteraannya sendiri

Itu berarti dalam konteks kenaikan BBM, sangat diperlukan upaya memperbaiki kinerja kerja pemerintah. Salah satunya adalah dengan memangkas biaya-baya birokrasi yang selama ini menjadi high cost economy. Struktur seperti ini perlu dibenahi, agar menciptakan peluang bagi terlaksananya pembangunan.

Dalam kenyataannya, ongkos yang terlalu tinggi untuk membiayai birokrasi (belum terhitung pelbagai uang pelicin lainnya) akan sangat membebankan siapapun apaalgi investor yang ingin menanamkan modalnya di negeri ini. Tanpa ada perombakan, akan sulit terjadi kemajuan yang berarti

Untuk hal ini, kita patut menyambut pelbagai gebrakan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama ini. Terbongkarnya kasus penyelundupan minyak yang dilaksanakn oleh oknum-oknum Pertamina, sudah menjadi  indikasi keseriusannya. Sayangnya, gebrakan yang hanya berlangsung beberapa  hari sebelum kenaikan BBM, hanya sekedar hadiah hiburan bagi rakyat yang lagi  merintih dalam ketidakpastian.***

Robert Bala, pengamat masalah sosial. Tinggal di Batam. Sumber: Batam Pos 01 Oktober 2005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s