Mengantisipasi Konflik


Mengantisipasi Konflik

Batam Pos 9 November 2006

Tragedi Poso yang masih saja terus menelan korban, baik yang bernuansa  horizontal maupun vertikal kini, menyadarkan bahwa konflik yang ditabur, tidak  mudah untuk dilerai hingga mengambil situasi damai. Sebaliknya, ia bakal  semakin membesar dengan jumlah korban yang bertamah dan permasalahan yang kian  kompleks. Perang atau konflik ketika terjadi, maka yang tidak diketahui adalah  kapan selesainya, demikian sebuah petuah bijak mengajarkan.

Lalu, bagaimana membangunkan kembali situasi yang penuh kedamaian? Lebih  lagi, bagaimana agar kisah serupa tidak terjadi di tempat lain? Di sini  dibutuhkan upaya mengantisipasi konflik, hal mana menjadi sangat urgen untuk  dipelajari khusus bagi masyarakat plural seperti Batam, yang nota bene pernah  dilanda konflik horizontal pada dekade sembilan puluhan yang lalu.

Prakonflik ke Krisis

Dalam dunia diplomasi internasional para ahli umumnya berpendapat bahwa  tidak pernah ada tragedi yang terjadi secara kebetulan, demikian tulis Lund  Michael, dalam Preventing Violent Conflicts. A New Task For Security Policy  (2003). Dalam sebuah masyarakat multikulturalis seperti Indonesia, diperlukan  kesadaran bahwa perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat menyimpan di  baliknya aneka peluang baik yang bersifat konstruktif maupun destruktif. Karena  itu, perlu dihadapi dan diolah melalui dialog yang terbuka sehingga  memungkinkan munculnya pemahaman yang lebih baik.

Masalahnya, tak jarang potensi konflik seperti ini tidak ditanggapi  sehingga memunculkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Masyarakat akhirnya  mengungkapkan ketidakpuasannya, melalui aneka demonstrasi, hingga  ancaman-ancaman bila keadaan tidak ditanggapi. Namun hal ini sangat bergantung  kepada para pengambil keputusan. Eksekusi Tibo Cs misalnya sudah diwanti-wanti  dampaknya, selain penemuan novum yang semestinya dipertimbangkan. Tapi,  akhirnya yang terjadi adalah eksekusi, yang diikuti dengan serentetan kekerasan  baru di Poso. Kini, MUI melalui para petingginya mengungkapkan ketidakpuasannya  terhadap penangkapan yang tengah dilakukan karena bernuansa intimidatif dan  militeristik.

Terhadap ketidakpuasan seperti ini, tidak bisa tidak, diperlukan usaha  menanggapinya. Alasannya, bila tidak ditengarai secara dini, bakal memecah  hingga menjadi sebuah konflik horizontal. Samarisingghe dkk dalam Conflict  Vulnerability, Analisis, Issues, Tools and Responses (1999)  mendefinisikan  tahap ini sebagai sebuah krisis kemanusiaan, karena pada tahap ini, kekerasan  dalam bentuknya yang paling sederhana hingga yang paling sadis dapat dilakukan.

Rekonstruksi

Keterbukaan mengakui konflik yang terjadi menjadi langkah awal. Di sana  dapat memunculkan kesadaran untuk mengakui kekeliruan, yang dilandasi pemahaman  bahwa rekonsiliasi dengan lawan merupakan langkah bijak. Hanya dengan demikian,  terdapat pendekatan, untuk dapat mencairkan kebekuan dialog dan memulai suatu  tatapan yang lebih optimistik. Selain itu, kesadaran pada tahap ini perlu  dijamin dengan pihak yang menjaga keamanan, sebelum pilar-pilar perdamaian yang  lebih kuat tercipta. Untuk itu, kehadiran penjaga perdamaian merupakan faktor  yang sangat penting.

Dalam kasus Poso, tahap ini masih jauh. Curiga dan dendam masih kuat.  Kehadiran aparat ditanggapi dengan hujatan. Sementara itu aparat yang juga  manusia, tak jarang terpaksa mengambil jalan represif ketika modus kekerasan  yang digunakan semakin variatif dan membingungkan. Dengan kata lain, belum  terdapat upaya rekonsiliasi. Sebaliknya kita  masih terseok-seok pada tahap  kekerasan, hal mana terjadi dalam beberapa aksi terakhir ini. Dan bukan  mustahil kalau aneka kekerasan baru masih bisa muncul bila tidak dihiraukan  aneka ‘alarm’ yang sudah diwanti-wanti tidak digubris.

Selain itu kerinduan yang semakin kuat dari warga Poso untuk kembali  menikmati perdamaian, perlu diikuti dengan usaha menata kehidupan sosial  ekonomi yang selama ini menjadi keprihatinan. Dengan kata lain, warga yang  memiliki sumber penghidupan, disibuki aneka pekerjaan, dan terjamin iklim  usahanya, tidak bakal tergoda oleh aneka provokasi yang menjerumuskan.  Dan  yang tidak kalah penting, para pengambil keputusan perlu memberikan jaminan  bahwa apa pun yang dimiliki Poso adalah miliki bersama yang didestinasikan  untuk kesejahteraan bersama. Tragedi Lumpur Sidoarjo, barangkali menjadi sebuah  momen yang memunculkan kesadaran budaya bahwa ketika alam diperlakuan ‘semau  gue’ dan diarahkan hanya demi keuntungan pribadi, bakal menghadirkan semburan  sebagai peringatan.

Belajar dari Poso

Bagi bangsa yang pluralistik seperti Indonesiak, konflik Poso merupakan  sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pertama, ketahanan internal sebuah  masyarakat menjadi faktor yang sangat penting. Hal itu bisa dicapai melalui  dialog interkultural maupun antarkultural demi meningkatkan pemahaman satu sama  yang lain. Karenanya, aneka forum kebudayaan yang muncul sebagai prakarsa  masyarakat perlu diberi ruang gerak dan didukung. Secara khusus penulis merujuk  contoh Forum Kebudayaan Batam, dari Bung Uba Sigalingging dkk. Di sana,  masyarakat seni, anak jalanan dihimpun dan berinteraksi tanpa mempersoalkan  asal usul, agama, dan latar belakang lainnya. Sebaliknya seni menyatukan  mereka.

Kedua, diperlukan usaha hermeneutisasi terhadap penafsiran Kitab Suci.  Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa agama memiliki kekuatan yang dapat  digunakan untuk membaharui masyarakat sekaigus menjadi penentu identitas  pribadi. Sebaliknya penafsiran yang keliru, hanya akan menggiring orang tak  bersalah untuk terlibat dalam aksi-aksi destruktif. Kenyataan seperti ini  semakin menjadi harapan, pasca kerususan Poso. Konflik horizontal tak jarang  sengaja ditiupkan, dan kian membakar karena mengatasnamai Tuhan untuk  melegitimasi kekerasan yang dikhotbahkan. Padahal, Tuhan Yang Maha Esa, tidak  memiliki kehendak, selain kebaikan, cinta kasih dan perdamaian. Di luar dari  itu adalah manipulasi.

Ketiga, membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik. Masyarakat yang  miskin dan lapar, sangat mudah terprovokasi dalam aneka jalan pintas, termasuk  menghalalkan cara-cara kekerasan. Inilah tugas yang perlu ditagih kepada para  pemimpin. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat menjadi ukuran  kemampuan sang pemimpin. Sebaliknya kemunduran ekonomi pada satu sisi dan  kehadiran konflik dapat saja ditafsirkan sebagai strategi licik mengalihkan  perhatian dari realitas kemiskinan kepada sentimen keagamaan.

Realitas seperti ini perlu semakin disadari baik provinsi Kepri secara umum yang semakin terbuka secara sosial ekonomi menjadi lahan usaha bagi siapa  pun, dan Batam secara khusus yang adalah barometer pengukur kehidupan sosial  ekonomi. Dengan kata lain, Batam perlu menjadi tempat dimana aturan ditegakkan  secara konsekuen dan kehidupan ekonomi yang merata lebih tetata. Sebaliknya ia  perlu meninggalkan ‘sebutannya; sebagai tempat dimana semuanya bisa  ‘dipermainkan’. Kalau hal itu dibiarkan, bukan mustahil, kekerasan dan konflik  dapat pecah sesewaktu,  sebuah keadaan yang tentu tidak kita harapkan.

Robert Bala. Pengamat Masalah Sosial. Diploma Resolusi Konflik dan  Perdamaian pada Universidad Complutense de Madrid-Spanyol. Sumber: Batam Pos 9 November 2006

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s