(3) Menyikapi ‘Investasi Bodong’ (2)

Menyikapi “Investasi Bodong”

(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)

Memberikan bunga sebesar 10 % tentu sangat menarik menggiurkan. Lebi lagi karena bank umum ternyata begitu ‘kikir’, hal mana beberan data berikut.

Lihat saja. Bank swasta nasional umumnya memberi bunga deposito sebesar  6,77 % per bulan dan 7,08 % dan 7,47 % untuk 3 dan 6 bulan. Bank umum lainnya juga tidak terlalu berbeda yakni 6,56 %; 6,99 % dan 7,37 % (masing-masing untuk 1, 3, dan 6 bulan). Bank Asing dan Campuran yang ‘hanya’ memberi hampir setengah dari itu yakni 5,1 %, 6 %, dan 6,63 %.

Yang sedikit lebih tinggi di atasnya Bank Pembangunan Daerah yang menakar 7,42 % untuk bunga deposito bulanan dan 7,88 % dan 8,39 % untuk 3 dan 6 bulan. Tetapi bagaimana pun semuanya tidak melampaui rate yang diberikan oleh Bank Indonesia yakni sebesar 5,75 %.

Mengapa bunga deposito hanya ‘segitu’? Kaum cerdas pandai tentu sudah mengaitkan dengan prospek ekonomi secara lokal maupun global. Selain itu, dana masyarakat harus juga dijamin yang besarannya sektar 5,5 %. Karena itu, ketika LKF Mitra Tiara yang memberikan10 %, mestinya sikap kritis segera diberdayakan.

Pasti Penipuan

 

Merujuk data di atas, maka pertanyaan krusial yang mesti ditelusuri, mengapa bank tidak ‘semurah’ LKF Mitra Tiara? Tentu saja ini pertanyaan konyol. Apalagi orang yang sudah memberikan manfaat balik mempertanyakan hal itu. Kalau orang sudah merasakan hal itu, mengapa yang lain ‘pusing-pusing’ menggugatnya?

Seseorang yang mengetahui saat saya melakukan investigasi atas kasus ini memberi nasihat untuk segera menghentikannya. Sebuah alasan karena sudah ‘merasakan’ manfaatnya. Sebuah alasan yang tidak disadari telah meninabobokan. Juga tidak disadari bahwa keuntungan tanpa dasar usaha produktif adalah sebuah manipulasi dengan korbannya adalah nasabah baru.

Padahal usaha produktif harus menjadi alasan utama. Ambil saja kasus Koperasi Langit Biru (KLB) Jaya Komara di Cikasungka Banten. Secara hukum,  KLB punya pijakan yang kuat. Tak heran, terkumpul  aset sebesar Rp 6 triliun. Ia punya Akte Notaris H Febry Rubein Hidayat, SH, No AHU 0006152.AH 01.09 Tahun 2011. Tetapi hal itu tidak bisa dijadikan pijakan. Akte bisa dibuat oleh siapa saja, apalagi dengan biaya di bawah Rp 5 juta.

Tetapi yang paling penting, bagaimana usaha produktif sebagai pijakan. Jaya Komara misalnya, malah mengembangkan usahanya menjadi PT Trasindo Jaya Komara dan memiliki 62 suplier peternakan, penggemukan, pemotongan, dan pendistribusian daging sapi.

Itu berarti antusiasme warga di Banten itu itu awalnya masih disebut ‘logis’ karena didasarkan pada sebuah usaha riil (meski kemudian diketahui juga bahwa yang terjadi hanya gali lubang tutup lubang dimana simpanan nasabah baru digunakan untuk membayar bunga nasabah lama).

Apalagi kesaksian hidup Jaya Komara itu sangat meyakinkan karena sejarah hidupnya tidak tercoreng sebagai pembohong. Malah ia dikenal sangat ‘dermawan’, berpenampilan sangat sederhana, dan punya visi misi besar untuk kesejahteraan bersama masyarakat dan hal itu sudah ia buktikan selama 16 tahun bergelut dalam usaha yang sama?

Informasi seperti ini yang mestinya dimiliki oleh ‘nasabah’ LKF Mitra Tiara dan tidak terlena dalam kerinduan menjadi kaya dengan usaha sangat minimum. Bahkan kalau LKF punya sokongan dana dari pihak asing (yang nota bene kini di negara yang dulu kaya sekarang lagi ‘colapse’, maka upaya meminta “MOU” dengan pihak asing mestinya tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi juga pihak asing mana yang rela menjadi ‘penjamin’, kalau nyatanya tidak ada usaha produktif?

Tidak hanya itu. Sebagai orang yang paling mengetahui gerak koperasi dan punya informasi akurat tentang keberadaan 192.450 koperasi di Indonesia yang nota bene sebagian besarnya adalah koperasi simpan pinjam, maka himbauan dari Menteri Koperasi dan UKM, Syarifudin Hassan harus ditafsir sebagai sebuah keharusan.

Yang dimaksud, menaggapi adanya koperasi atau LKF dengan janji bunga di atas rate dari Bank Indonesia yang besarnya hanya 5,75 % , ia dengan tegas mengategorikannya berindikasi pidana. Di sela menghadiri Pamteran Gelar Karya Pemberdayaan masyarakat (GKPM) di Hall B Jakarta Convention Centre, Kamis 29 Juni 2012, ia meminta: “Tolong disampaikan kepada masyarakat kalau ada lembaga koperasi apa pun menjanjikan returnnya (pengembalian modal) di atas BI rate, itu pasti penipupan”.

 

Langkah Sigap

 

Berpijak pada hal ini maka Pemda tidak bisa menutup mata, apalagi sekedar memanggil dan meminta keterangan kepada penanggungjawab LKF Mitra Tiara hal mana sudah dilaksanakan. Bila terjadi demikian maka tindakan pemerintah hanya sebatas mengawasi. Malah eksistensinya akan tetap dipertahankan karena sejauh ini tidak ada masalah.

Bila hanya ‘sebatas’ ini, maka patut disayangkan. Himbauan Menteri Koperasi dan UKM di satu pihak dan kejanggalan yang ditemui mestinya sudah menjadi alasan untuk tidak memperpanjang memberikan ultimatum tegas.

Dari segi eksistensinya, LKF Mitra Tiara ketiadaan lembaga sebagai pelindungnya. Ia bukan koperasi (simpan pinjam). Ada aksi pengumpulan dana tetapi tidak ada pinjaman.  Tetapi ia juga bukan lembaga keuangan dan mesti berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menyetopkannya bukan lagi sebuah alternatif tetapi merupakan satu-satunya langka sigap dan mengapa tidak merupakan sebuah keputusan final. Ia adalah bukti kejelian pemerintah daerah yang tidak menunggu adanya kasus tetapi secara antisipatif mengeluarkan keputusan berkekuatan hukum untuk tidak meneruskan izin (bila ada izin), atau mengoreksinya karena keberadaannya ambigu.

Secara ekonomis, keberadaannya tidak bisa diperlama karena tidak ada buktif kegiatan produktif yang menjadi pijakan untuk menyediakan bunga deposito sebegitu besar.  Karenanya, pemerintah yang cerdas, mesti punya analisis yang cermat dan tegas dalam mengambil keputusan.

Pada sisi lain, antusiasme warga untuk menjadi ‘kaya’ tanpa usaha produktif bisa juga merupakan masukan agar secara cepat ditawarkan aneka alternatif produktif yang lebih relevan. Keikutsertaan masyarakat pada ‘usaha’ semacam ini sangat mungkin disebabkan oleh minimnya alternatif bagi warga tidak diberdayakan budaya kritis untuk menyikapi tawaran investasi ‘bodong’ tetapi juga menyiapkan alternatif berusaha yang lebih kreatif.

Usaha itu akan berjalan ketika kesaksian hidup para petinggi di daerah sejalan. Upaya ‘menikmati’ anggaran lewat aneka biaya perjalanan atau sekedar menghabiskan dana untuk kegiatan yang sekedar ‘menghabiskan dana’ (meski itu sah tetapi tidak edukatif dan kreatif), adalah sikap negatif yang mesti ditinggalkan.

Bila pemerintah daerah sigap dalam konteks ini maka niscaya ke depan tidak akan terjadi kasus serupa dan menjadi contoh karena di negeri ini nyaris terdapat sikap antisipatif selain menunggu hingga ada kasus baru ditindak yang tentunya sudah terlambat.

Robert Bala. Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca Spanyol. Pemerhati Masalah Sosial.

Sumber: FloresBangkit 4 Oktober 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s