22. Menertawakan Pendidikan Kita

22. Menertawakan Pendidikan Kita

Terpilihnya seorang menteri yang ‘hanya’ tamat SMP dan nama  “Kabinet Kerja”, memunculnya pertanyaan menarik. Bagi kaum yang mengklaim diri intelektual, hal itu bisa saja aneh dan lucu. Di saat negeri ini menata pendidikannya, ternyata yang terpilih adalah orang yang ‘drop out’.

Tetapi, apa sebenarnya yang terjadi di baliknya?

Paulo Freire dalam dua buknya: Pedagogia del Oprimidio, 1992, maupun  La Educación como Práctica de la Libertad, 1971, memberikan kritik pedas terhadap praksis pendidikan.

Baginya, proses berpikir kritis dan bertindak kreatif, mestinya menjadi bagian inheren dari pendidikan.  Di sana daya analitis dipertajam dan jelajah kreativitas dibuka. Pendidikan cukup saja menyentuh kesadaran. Dengannya stiap pribadi dapat bangun dan berusaha mencapai pembebasan diri.

Proses perwujudan diri ini bersifat multidimensional. Ia tidak saja terjadi di ruang formal sekolah. Ia melampaui ruang formal. Ia juga melibatkan semua komponen dalam mendidik dan terdidik sekalian.ironi

Namun apa yang terjadi dalam kenyataan? Jelajah intelektual anak justeru terkekang dalam pengajaran. Yang diajarkan bukannya apa yang terjadi dan diminta kehidupan melainkan sejumlah materi pengajaran yang dianggap perlu diketahui karena kelak di kemudian hari akan diambil sebagai bekal hidup.

Pengajaran seperti ini tak bedanya dengan sistem bank. Pengetahuan dianggap bak materi yang bisa didepositokan dan suatu kelak biasa diambil. Semakin banyak yang disimpan semakin baik jaminan masa depan.

Kesadaran atas kekhilafan ini mestinya dibangun. Pendidikan tidak bisa dipahami secara linear, karena otak  manusia tidak demikian. Otak manusia, demikian  Buzan, Tony, The Ultimate Book of Mind Maps justeru bergerak secara radial. Ia bergerak keluar membentuk keterkaitan ide. Hanya dengan demikian terlahir ide kreatif. Sementara itu pengekangan dan penjegalan yang disertai iming sebagai bekal di kelak hari justeru meredupkan kreativitas.

’Lucu?’

Hadirnya pribadi kreatif di luar jenjang pendidikan formal dan nama ’Kabinet Kerja’ dari  Jokowi-JK, sekilas menjadi hal aneh sekaligus lucu. Ia juga jadi objek kritikan pedas dari pakar yang dalam kompetensinya telah mengeluarkan ’statement’ yang cakap dan cerdas.

Namun fenomena ’aneh’ oleh hadirnya pemimpin pinggiran (Jokowi-JK yang hanya ’lulusan’ dalam negeri), atau Susi Pudjiastuti yang ’hanya’ tamatan SMP (yang kita rasa aneh), mestinya jadi bahan refleksi tidak saja tentang pendidikan kita tetapi juga tentang  paradigma kehidupan.

Pertama, hadirnya seorang ’wong ndeso’ ’orang pinggiran’, ’tidak tamat sekolah formal’ menjadi pemimpin di negeri ini menunjukkan tentang lemahnya konektivitas antara pendidikan dan kehidupan di masyarakat. Apa yang diajarkan di sekolah yang kita anggap ’favorit’ yang mendewakan kecerdasan akal justeru telah menjadi tempat yang menjenuhkan bagi pribadi kreatif.

Secara teoritis, bisa saja tumpukan ilmu itu menggembirakan oleh hasil ujian yang tinggi. Tetap tanpa disadari, justeru di sana tidak sedikit ide kreatif redup. Kenyataan ini mestinya mendorong terjadinya reformasi pendidikan agar pribadi kritis-kreatif semakin banyak lahir dari pendidikan kita.

Kedua, praksis pendidikan kita, bila kita kritisi mestinya menyimpan fakta aneh dan lucu tetapi selama ini tidak kita sadari. Apa yang terjadi dalam kehidupan tidak tercemin dalam penagjaran. Sementara yang diajarkan justeru tidak terjadi. Menurut John Dewy, dalam The School and Social Progress, 1907, sekolah perlu menjadi komunitas miniatur dan masyarakat embrionik ternyata tidak mencerminkan realitas masyarakat.

Meretas keterkaitan sekolah dan masyarakat mestinya berawal dari keluarga dan masyarakat sebagai rahimnya hal mana belum menjadi bidikan yang serius. Pendahal pendidikan orang tua akan menjadi pijakan. Selanjutnya pendidikan formal akan menyempurnakan pendidikan keluarga. Pribadi cemerlang yang lahir di luar pendidikan formal hanyalah pembenaran bahwa nilai-nilai mendasar itu telah diletakkan terlebih dahulu oleh keluarga.

Dalam perspektif ini, pembenahan pendidikan mesti ditinjau secara lebih menyeluruh. Ia tidak sebatas pendidikan formal (dengan menambahkan jumlah kementrian pendidikan), tetapi mestinya lebih jauh. Ia perlu mencakup juga pendidikan non formal, dalamnya keluarga dan masyarakat perlu diperhatikan.

Ketiga, pendidikan juga bisa jatuh pada pragmatisme belaka. Ajakan ”kerja, kerja, dan kerja’, tentu saja dilihat secara positif. Realitas politik sebelumnya yang cukup dipenuhi oleh retorika yang lebih menjaga pesona ketimbang keputusan strategis, menjadi imperatif agar sesegera mungkin kita keluar dari jebakan ini.

Namun hal itu bisa menjerumuskan pada ekstrem lain sekedar aktivisme belaka. Aneka kegiatan blusukan yang melelahkan dan patut dicontohi tentu tidak bisa dilaksanakan ’kapan saja’ dan ’untuk semua hal’.  Pemerintah perlu sangat selektif sehingga ia perlu blusukan pada saaat yang tepat karena di situ menjadi saat pembelajaran.

Jelasnya, mestinya tidak ada yang lucu yang terjadi pada pemimpin kita yang ’wong ndeso’, lahir dari ’bawah’. Yang patut ditertawakan adalah keanehan kita menerapkan pendidikan yang tidak kontributif pada kehidupan dan terlampau menjaga pesona lewat obral kata sementara tindakan kita justeru bergerak terbalik.

Sumber Flores Bangkit 03 November 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s