29. UN, Jujur atau “jor-joran?”

UN, Jujur atau “Jor-Joran?”

UN SMP sudah selesai. Namun tidak berarti gaungnya berhenti. Bulan April 2015, setelah UN SMA, seminggu kemudian dikeluarkan kabar tentang kabupaten terjujur di Indonesia. Di sana Lembata tampil menjadi salah satunya. Dalam sebuah forum pendidikan, penulis sedikit membusung dada memperkenalkan diri berasal dari salah satu kabupaten terjujur itu.

Tetapi apa yang terjadi setelah UN SMP? Berita “Kecurangan Warnai UN SMP di Lembata” (Flores Bangkit 5/5) menyentak kesadaran. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa latar belakangnya dan bagaimana menyikapinya ke depan?

“Jor-Joran”

Informasi tentang kecurangan UN terasa bernuansa ‘jor-joran’. Dari segi jurnalistik, kelihatan jauh untuk dipertanggungjawabkan. Kesaksian dari seorang peserta UN kemudian dikonfirmasi oleh Ketua PGRI dan bisa hadir sebagai berita.

Dari segi judul pun terkesan upaya generalisasi. Kisah yang belum tentu benar itu cukup berani mengambil judul yang memberi kesan terjadi pelanggaran menyeluruh di Lembata. Kesan yang sama terpetik juga dari berita lanjutan sebagai sanggahan: Kepsek SMPN Nubatukan Bantah ada kebocoran soal (Flores Bangkit 8/5).

Logika minimal pun hadir. Dua hal itu tidak bisa ada bersamaan antara ‘ada kebocoran’ dan ‘tidak ada kebocoran’. Bila pemberitaan Flores Bangkit itu keliru karena terlalu cepat dilansirkan tanpa dukungan fakta jurnalistik di lapangan maka upaya konfirmasi perlu dilakukan sehingga pembaca tidak dibimbangkan oleh dua informasi berbeda. Selain itu hal ini bisa jadi pengalaman ke depan.

Namun apa yang terjadi kalau apa yang diisukan itu benar adanya? Terlepas dari upaya generalisasi (yang secara jurnalistik tidak dibenarkan), apabila memang terjadi, meskipun itu terjadi terbatas, (atau apabila benar-benar tidak terjadi di SMP Nubatukan tetapi di tempat lain di negeri ini) malah bisa saja hanya dari satu kelompok atau kelas UN, pertanyaan itu masih tetap relevan untuk dibahas.

Mengapa UN begitu mencemaskan hingga orang bisa melakukan tindakan tak terpuji? Apa yang perlu ditakutkan kalau sekolah telah diberi wewenang untuk meluluskan siswanya bahkan nilai ‘berapapun’? Apa yang perlu ditakutkan sehingga sekolah bisa secara ‘jor-joran’ melakukan tindakan tak terpuji itu?

Tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Tetapi trauma atas ujian bisa saja menjadi sebuah penjelasan penting. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ulangan atau ujian masih dianggap lebih penting dari proses belajar mengajar.

Di sana kita temui sebuah dosis yang terlampau besar dari proporsi ujian dalam proses pendidikan. Setiap hari siswa dihantui ‘daily test’ (ulangan harian), lalu ada ulangan bab yang bisa setarah ulangan bulanan. Ada lagi midsemester dan ujian semster.

Proses itu masih belum cukup ketika siswa dibebankan dengan tuags yang begitu banyak. Ada kesan, guru mengalihkan tanggungjawabnya kepada siswa agar mereka mencari di rumahnya. Dengan alasan ‘cara belajar siswa aktif’, guru menemukan cara untuk mengalihkan tanggungjawabnya.

Seorang sahabat mengungkapkan kekecewaannya atas pola mengajar demikian. Baginya sertifikasi sekedar sarana bagi guru untuk mendapatkan “SIM” mengajar dari pemerintah. Sayangnya ‘SIM’ diperoleh lewat ‘jalur belakang’ dan sang sopir masih saja ‘ugal-ugalan’ dengan metode mengajar lama yang disertai usaha mengalihkan tanggungjawabnya pada siswa dan orang tua untuk belajar sendir di rumah. Di sinilah ‘jor-joran’ lain yang bisa terjadi sebagai penyimpangan dalam pendidikan.

Akumulasi ujian itu berpuncak pada UN. Meskipun penentuan kelulusan pada sekolah tetapi letak UN pada akhir apalagi dengan tujuan pemetaan sekolah dan menjadi salah satu faktor penentu diterima di jenjang berikutnya maka aneka pelanggaran secara masif dan ‘jor-joran’ bisa saja dilakukan.

Hal itu belum cukup kalau disertai rasa takut dari sekolah bakal dikategorikan ‘seadanya’ oleh hasil UN yang ‘seadanya’ juga. Hasil rendah bisa saja menjadi ancaman bagi posisi kepemimpinan kepala sekolah, selain aneka konsekuensi lainnya.

Jujur sebagai Awal

UN sebagai pemetaan yang digulirkan pemerintah kini mestinya tidak perlu ditakutkan. Sebagai pemetaan, sebenarnya sekolah tidak perlu takut untuk diketahui kelemahan dan kekurangan yang dimiliki. Ibarat diagnosis kesehatan, setiap pasien diharapkan menginformasikan sejujur-jujurnya masalah yang dimiliki agar dapat diberikan tablet sesuai dengan kondisi kesehatan.UN

Hasil UN misalnya akan mengategorikan sekolah dengan predikat sangat baik (nilai rata-rata di atas 85), baik (70 – 84), Cukup (56 – 69) dan kurang (di bawah 56). Dari sana strategi solusi bisa ditawarkan. Sayangnya hal ini belum cukup dipahami. Hal yang mungkin karena sosialisasi terhadap UN tidak cukup dipahami. Bisa dimengerti. Peraturan Menteri no 5 Tahun 2015 tentang Ujian Nasional baru beredar pada awal Maret 2015. Tidak sedikit kepala sekolah malah terkejut karena UN tidak menentukan kelulusan sama sekali, padahal hal itu menjadi alasan untuk ‘menakut-nakuti’ siswa.

Tetapi pemerintah pun tidak bisa dipersalahkan seluruhnya. Pelanggaran UN bisa saja menunjukkan bahwa justeru hal ini yang terjadi selama ini. UN telah menjadi momen dimana sekolah ‘hadir manis’ di hadapan pemerintah (apalagi hal itu juga ditunggu-tunggu oleh pemerintah). Ia mau tampil ‘pintar’ dengan nilai yang tinggi, padahal di dasarnya ada proses manipulasi.

Pada titik ini kita pun bisa paham dan sedikit berasumsi dengan konsekuensi bisa saja asumsi kita keliru. Apabila kecurangan UN benar-benar terjadi di Lembata pada tingkat SMP maka bagaimana kita bisa menjelaskan secara nasional kalau pada tingkat SMA, Lembata menjadi salah satu dari 52 kabupaten terjujur dalam UN? Di sana akan muncul pertanyaan lanjutan, apakah kejujuran itu hanya milik SMA?

Pertanyaan itu bisa memunculkan dugaan lain. Kalau sebuah kabupaten jujur dari ‘sononya’ maka hanya bisa ada dua kemungkinan. Kejujuran itu benar-benar menyeluruh mulai dari tingkat paling bawah sampai tingkatan paling tinggi. Di sana dengan mudah kita tepis bahwa berita kecurangan itu ‘bohong’ seratus persen.

Tetapi bila ketidakjujuran justeru menjadi ciri sebuah daerah maka dapat diduga bahwa kejujuran yang satu hanya bersifat ‘kolong pohong’ (bohongan). Kini ketidakjujuran itu membuka sekaligus membatalkan cap kejujuran sebelumnya.

Namun pengandaiakn di atas bisa ditempis kalau kasus ini (yang bisa saja tidak terjadi) kita jadikan pembelajaran. Bahkan kejujuran masih merupakan barang mahal tidak saja di Lembata tetapi di seantero negeri ini. Karena itu, pendidikan diharapkan menjadi tempat persemaian kejujuran. Semua orang harus secara ‘jor-joran’ menerapkannya dalam pendidikan dan bukan sebaliknya secara ‘jor-joran’ menjadi tidak jujur. Semoga.

Sumber: Flores Bangkit 9 Mei 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s