11. Menghukum Bupati


Menghukum Bupati?

“Cause Celebre”, kasus yang menghebohkan, itulah julukan yang tepat untuk ‘Tragedi Soa’, 21/12. Marianus Sae, Bupati Ngada, yang tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke daerahnya, memerintahkan 15 Satpol PP untuk menghalangi pendaratan Merpati MZ 6515 di Bandara yang berada di ‘wilayah kekuasaannya’.bupati blokir bandara

Pertanyaannya: apakah aksi itu logis? Atau, apakah sang Bupati bisa dihukum mengingat apa yang diperjuangkan bukannya urusan pribadi melainkan kepentingan rakyat banyak?

Tidak Seketika

Menilai ‘Tragedi Soa’, tidak bisa ditempatkan pada hanya pada saat final. Artinya, keharusan menerima DIPA dan tidak tergantikannya Bupati dalam Sidang Paripurna Penetapan APBD mestinya menjadi pertimbangan akal sehat sebelumnya.

Jelasnya, dari sisi urgensi, kehadiran Bupati pada Sidang Paripurna mesti diprioritaskan. Di sana seorang Kepala Daerah harus berada ‘terdepan’ untuk menetapkan sebuah program pembangunan setahun ke depan.

Dalam konteks ini maka penerimaan DIPA, meski dalam ketentuan diharapkan agar dihadiri langsung oleh Kepala Daerah, tetapi dalam hal-hal yang sangat urgen, hal itu bisa diwakilkan. Kenyataan sudah terjadi di banyak daerah. Di sinilah peran Wakil Bupati menjadi penting.

Sayangnya, skala prioritas ini barangkali tidak terpikirkan oleh Sang Bupati. Ia berasumsi, sebagai ‘pejabat negara’, ia akan diprioritaskan oleh siapa pun dan ia bisa menghadiri keduanya.

Tetapi ada hal yang tidak boleh dilupakan. Keputusan menghadiri dua ‘event’ di atas adalah ekspresi komitmen dan semangat rela berkorban. Putera kelahiran Bobajo Golewa sebagai seorang pekerja keras berkomitmen terhadap pembangunan di daerahnya yang mengharuskan ia berada di garis terdepan dalam memperjuangkan rakyatnya pada momen krusial seperti ini patut dijempoli.

Di sinilah keunggulan kurang pria kelahiran 8 Mei 1962 yang hanya berijazah SMA ini tidak bisa dilupakan. Paling kurang ia telah berusaha tampil beda, tidak mengikuti ‘trend’ banyak Bupati di NTT yang  lebih ‘berleha-leha’ di Kupang dan Jakarta untuk urusan sepeleh. Tak heran, Kompas 18/06/12 dianggap sebagai “Tokoh Hebat dari NTT.”

Tetapi yang terlupakan, keharusan hadir dalam dua peristiwa penting itu mestinya terpikir secara jernih dan jelih. Kondisi komunikasi di NTT, khususnya Bandara Soa-El Tari dengan minimnya penerbangan belum lagi terjadinya ‘force majeur’, mestinya dipertimbangkan.

Dalam konteks ini, penerimaan DIPA meskipun harus dihadiri oleh Bupati, tetapi masih bisa diwakilkan oleh pemahaman bahwa Sidang Penetapan APBD itu lebih urgen. Hal itu akan dipahami dan sejauh dalam pengalaman banyak Kepala Daerah, ia tidak dibatalkan hanya karena keterwakilannya yang nota bene sangat beralasan itu.

Pertimbangan inilah  yang semestinya secara ‘masak-masak’, sudah dipikirkan sebelum ke Kupang. Itu berarti kepergian ke Kupang harus diikuti dengan kepastian untuk pulang.  Nyatanya hal itu masih ‘digantung’. Ia pergi tanpa ada kepastian akan kembali. Yang ada hanyalah anggapan ‘pejabat’ negara, ia harus diprioritaskan.

Tak Bajik

Menilai kasus ‘Tragedi Soa’, tentu tidak lengkap kalau hanya dilihat dari sisi luar. Bila hanya demikian maka tendensi membenarkan perbuatan atas nama ‘urgentisitas’ dengan mudah diambil.

Jelasnya, Maskapai Penerbangan harus ‘concern’, dan ikut membantu pembangunan daerah dan turut ‘memfasilitasi’ movilitas pejabat negara. Dua ‘event’ yang harus dihadiri Bupati itu harus ‘dipahami’ dan karenanya tidak bisa ‘melempar bola’ begitu saja dengan tidak memberikan tiket.bupati

Ketidakpahaman ini juga yang mendorong Bupati ‘ngotot’ dan mengancam akan menutup Bandara, bahkan sehari sebelumnya. Ancaman yang ternyata terbukti itu dengan segera membuat pimpinan Merpati ‘ketar-ketir’, dan segera ‘mengutak-atik’ penumpang hingga mendapatkan ‘kursi kosong’untuk Sang Bupati.

Sayangnya, ‘mukjizat’ kursi kosong itu tidak serta merta menyelesaikan masalah. Bupati yang terlanjur sakit hati (karena ditolak awalnya), dan sudah memegang kata-kata ancaman menutup Bandara, selain juga karena telah memperoleh tiket dari Makapai lain yang juga didukung penundaan Sidang Paripurna, ‘konsisten’ menutup Bandara.

Dalam konteks ini, tentu Bupati tidak bisa dihukum begitu saja. Ada pertimbangan sirkumstansial yang bisa membenarkan aksinya. Lebih lagi kalau melihat kiprahnya yang berjuang dari bawah dan konsisten dalam membangun daerahnya, siapa pun yakin bahwa tidak sedikit orang yang bahkan menjempoli aksinya yang berani itu.

Lebih lagi, pancaran kepribadian sang Bupati yang sangat sederhana yang tidak seperti banyak pejabat menghambur urang rakyat untuk kendaraan mewah di daerah miskin tetapi puas dengan mobil Kijang 1995 sebagai mobil dinasnya, akan dibela ‘habis-habisan’ oleh warganya. Lebih lagi kalau paket bantuan berupa benih pohon gratis dan paket sapi dan babi dengan pola hasil berimbang dirasakan sebagai bantuan yang amat besar untuk rakyat.

Yang disayangkan, tindakan spektakuler penuh prestasi itu tidak diimbangi oleh kebajikan diri semestinya hingga berujung pada mempertanyakan kebijakannya menutup bandara tersebut. Mestinya nasihat Dino Pasini dalam Filosofia della Politica 1977, yang menekankan perlunya sikap bajik dan bijak (virtous and wise)  alias kebajikan diri dan kebijakan tidak dilupakan dalam proses mempertimbangkan sesuatu.

Ia tak bijak karena kurang memikirkan konsekuensi berada dalam dua hal yang sama-sama urgen pada saat bersamaan. Juga kebijakannya menjadi tak elegan karena pada akhirnya ‘memaksakan’ kondisi itu pada pihak lain (maskapai) untuk harus ‘memahami’ kondisi dirinya.

Tetapi lebih dari itu, bupati yang terkenal dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau Perak dengan hampir 2700 sapi itu pun tak bajik karena keputusannya tidak membiarkan Merpati mendarat, menjadikannya dinilai egois. Ia telah merugikan penumpang yang harus menerima konsekuensi ‘tidak bisa terbang’, hanya karena ia tidak bisa terbang.

Dan yang lebih memprihatinkan, tragedi mortal bisa saja terjadi karena kehadiran kendaraan Patroli Satpol PP itu bisa menjadi sumber kecelakaan dengan korban harta dan jiwa yang tidak bisa dibayar. Selain itu, risiko kembalinya penerbangan ke Kupang dengan bahan bakar yang sudah berkurang, tentu tidak bisa dipahami.

Dalam konteks ini, hukuman atas Bupati dengan terpaksa harus dilewati, bukan karean ia tak bijak, tetapi terutama karena kurang bajik, hal mana perlu jadi pembelajaran bagi banyak orang. Lebih lagi ia menyadarkan, keberhasilan menghadirkan ‘susu sebelanga’ di Ngada yang menjadikannya disegani akan pupus oleh ‘nila’ berupa minimnya kebajikan. Inilah yang harus jadi pembelajaran bagi siapapun juga.

Robert Bala. Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca Spanyol.

Sumber: FloresBangkit 27 Desember 2013

Advertisements

4 Responses to 11. Menghukum Bupati

  1. elas woas says:

    Bupati ngada akan raja kecil yg ada di rumah ngada sana, karna arogansi dan raja kecil, maka dia tak tahu jelas kapan harus kembali, karna raja kecil itulah maka kpulangannx ke ngada sana .ga terjadwal dgn baik, kesimpulannx utk sementara semua urusan yg brhubungan dgnnx diatur sendiri si cowboy, bukannx diatur oleh protokoler ( humas, bagian umum dan urusan rumah tangga dsetkab ngada ), pa’ mendagri panggil si cowboy k jakarta ksh diklat ulang materi kepeminpinan, manajemen sistem birokrasi dan urusan management pengelolaan keuangan daerah

  2. elas woas says:

    seharusnx bupati ngada adalah contoh raja kecil yang ada di ngada sana

  3. elas woas says:

    seharusnx bupati ngada adalah contoh raja kecil yang ada di ngada sana, karna arogansi dan raja kecil itulah, maka dia tak tahu jelas dstnx

    • robert25868 says:

      Keberhasilan sang bupati tidak bisa meniadakan konsekuensi dari perbuatannya. Bayangkan kalau setiap orang yang tidak setuju melakukan hal seperti itu. Dia tidak bisa ‘terbang’ tidak berarti orang lain tidak bisa terbang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s