21. Lembata, Siapa yang Salah?

Lembata, Siapa yang Salah?

Lembata kembali masuk berita nasional (Kompas 25/2).  Berita  pemecatan bupati itu menarik untuk diketahui seluruh Indonesia. Bagi Bupati yang tidak ‘berpihak pada rakyat’, harus dihentikan di tengah jalan. Dengan demikian jadi pembelajaran.

Tidak kurang. Ratusan warga yang berdemo, juga tidak luput ‘dikawali’ beberapa biarawan-biarawati. Mereka hadir untuk mempercepat sebuah prosedur hukum. Hal itu cukup membuahkan hasil.  15 orang lagi anggota DPRD yang tadinya tidak hadir,  dipaksakan hadir sehingga menggenapi 25 orang untuk memenuhi kuorum demi memecat sang bupati.

Pertanyaannya: apakah cara itu demokratis? Apakah itu mewakili keseluruhan masyarakat? Lebih lagi, apakah hasil yang diperoleh itu maksimal atau sekedar menambah beban di Lembata?

“Tak Nyambung”

Meneliti proses komunikasi yang terbangun di Lembata, maka kesan tentang komunikasi yang tak jalan, alias ‘tak nyambung’ sangat jelas.

Di satu pihak, pemerintah (dalam hal ini Bupati) yang memiliki jaring nasional giat melobby ke pusat agar bisa menyedot anggaran dari Pusat. Kehadiran beberapa menteri di daerah ini dan bantuan yang mencapai miliaran, bukan tak mungkin hadir dari lobby tingkat tinggi.blame

Sayangnya, ‘big design’, yang bisa saja bagus itu tidak klop dengan realitas masyarakat. Mempelajari realitas komunikasi,  sebenarnya sebagian masyarakat Lembata masih berada pada tahap praliterasi alias pramembaca.

Meski mereka tahu huruf dan membaca tetapi tidak memiliki budaya membaca. Di sana mereka terbiasa merefleksikan dan menulis kejadian lebih cermat.  Mengutip Walter Ong dalam Orality and Literacy, 1982, periode literasi seperti ini sangat penting dan menjadi ukuran kualitas masyarakat.

Hal itu juga menjadi gejala umum pada para pemimpinnya. Meski memiliki latar belakang pendidikan tinggi tetapi dalam menganalisis permasalahan, lebih terpengaruh dengan isu ketimbang mempertajamnya dengan analisis.

Tidak hanya itu. Ada satu lompatan yang sangat besar. Masyarakat yang tidak cinta membaca kemudian dipaksakan untuk melompat ke masa posliterasi di mana media elektronik menjadi sangat dominan.

Kehadiran radio, televisi, dan kini cybermedia seperti Facebook, twitter, SMS, menjadi fenomen baru. Facebook misalnya menjadi media untuk menyampaikan apa pun terjadi. Untuk media elektronik seperti televisi dan radio misalnya masih bisa dikontrol. Meski kadang informasi itu bergantung pada pemilik media tetapi informasi itu masih bisa dikontrol.

Hal itu berbeda dengan cybermedia. Di sana peran aktif semua orang sangat kentara. Siapa pun bisa menyebar apa saja. Di sebuah media sosial, Ini Baru Lembata, tempat penulis masuk, bisa merasakan aneka informasi begitu bebas dibiarkan muncul. Ada yang menggunakan nama samaran dan  menyebar informasi secara tak bertanggungjawab. Bahkan ada anggota DPRD yang memanfaatkan media itu untuk menyebar isu. Ia tentu saja memberikan versinya. Meskipun ada perlawanan, tetapi permasalahan dibiarkan.

Ada akibat lain lagi. Aneka informasi itu kerap ditampilkan sampai memunculkan kesan bahwa apa yang dipikirkan dan diduga itu benar adanya. Hal itu terjadi karena tanggapan dari ‘atas’ sangat rendah. Ia dianggap bak angin lalu. Sayangnya, hal itu perlahan memunculkan kesan, seakan apa yang diduga itu benar adanya.

Itu terjadi dengan beberapa kasus yang melanda. Dengan ketidakhadiran Bupati, terkadang beberapa keresahan itu tidak ditanggapi. Akibatnya tercipta kesan seakan benar. Upaya ‘pelengseran’ itu bisa dipahami dalam posisi ini.

Dalam konteks ini, ada dua  hal yang sama-sama memiliki eksesnya. Pertama, lambannya tanggapan dan tindak lanjut telah menyebabkan pergesesan dari asumsi menjadi fakta. Kesalahan tanggapan itu tentu saja memberatkan pemerintah, dalam hal ini bupati yang tidak sigap.

Keseringan berada di luar daerah, malah lebih kerap daripada ada di Lembata menjadi penyebabnya. Akibatnya isu itu tidak dikelola secara baik dan benar. Karena itu, upaya memberhentikannya itu juga hasil dari ketidakseriusan menangani Lembata.

Pada sisi lain, tuntutan pelengseran yang memaksa dengana dasar hukum yang nyaris ada, tidak bisa dibenarkan. Artinya, sebuah pergantian tidak menyelesaikan masalah. Lebih lagi tuntutan yang katanya mengatasnamakan masyarakat sekedar ‘menggantikan’ tetapi tidak disertai sebuah alternatif.

Akibatnya sudah pasti. Sebuah kesimpangsiuran dan ketidakpastian. Memang sebuah ‘revolusi’ harus ada korban. Tetapi ketika hal itu diartikan sebagai mengorbankan uang rakyat yang akan ditanggung juga oleh rakyat maka akibatnya sangat menyakitkan.

Reformasi Total

Berpijak pada analisis kita kerusuhan dan kesimpangsiuran di Lembata tidak bisa ‘diberatkan’ pada satu sisi saja. Ia adalah sebuah kekacauan dengan pemeran tidak bisa diletakkan bagi satu orang saja. Memang sebagai pemimpin, proporsi tanggungjawab itu lebih besar. Tetapi pembahruan, butuh keterlibatan semua orang.

Pertama, absensi Bupati yang sangat besar adalah hal paling nyata. Memang hal itu tidak bisa dilihat secara negatif karena bisa saja hal itu berdampak positif. Yang paling penting (mungkin saja hal ini dipikirkan Bupati) bukan soal harus ada secara fisik di Lembata tetapi sejauh mana efek dari absensi itu bisa dirasakan.

Artinya, ketidakhadiran itu justru melaksanakan lobby tingkat tinggi. Tetapi itu tidak bisa dibenarkan ketika absensi mengalahkan presensi. Lembata harus menjadi kunci kehadiran. Dengan itu ia dapat mengelola potensi termasuk membina para pegawainya agar lebih kompak dalam membangun Lembata.

Kedua, demokrasi tidak bisa ‘dikangkangi’ demi demokrasi. Rakyat tidak bisa ‘diatasnamakan’, hanya karena ia adalah pemimpin agama. Hal itu seakan menyangkali bahwa proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih pemimpin tidak demokrasi karena telah memilih salah pemimpin.

Ini adalah sebuah pembelajaran keliru. Selain representasi rakyat itu dipertanyakan tetapi juga memberi kesan seakan siapa pun bisa melakukan apa saja yang penting tujuannya baik. Itu berarti cara bisa dihalalkan demi sebuah tujuan positif. Moralitas seperti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ketiga, reformasi total. Kalau semua terlibat dengan proporsi kesalahan dan kebenaran, maka reformasi sangat perlu. Hal itu tidak sekedar diartikan ‘menggantikan’. Yang ada memperbaiki, kalau ingin ada pembaharuan yang lebih baik. Itu yang paling penting bukannya menggagas pergantian tanpa alternatif karena yang pasti, rakyat akan menderita oleh perubahan tanpara program.

Reformasi yang diharapkan adalah kecekatan pimpinan dalam menaggapi isu dan lebih hadir di Lembata. Pada sisi lain, reformasi juga butuh keterlibatan kelas menengah, terutama kelompok pemimpin agama untuk mendidik masyarkat (elit dan masyarakat biasa) yang masih terbiasa dengan praliterasi untuk merefleksikan semuanya lebih bijak dan tenang. Sebelum ia mengharapkan hal itu, ia harus menunjukkannya.

Robert Bala. Asal Lembata. Penulis dan Kolumnis pada Harian Kompas.

Flores Bangkit 1 Maret 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s