(7) Mengalihkan CEBONGAN?

Mengalihkan “Cebongan?”

Suasana ‘menyambut’ putusan Pengadilan Militer atas terpidana kasus penembakan 4 napi di Lapas Cebongan (5/9), menarik untuk disimak. Bagaimana tidak! Tidak sedikit orang hadir. Ada juga yang berorasi yang intinya memberantas premanisme dan memberikan dukungan kepada prajurit terpidana.

Dukungan ini patut diapresiasi. Yang ada dalam benak prajurit terlibat barangkali hanya ingin menunjukkan sikap ‘kastria’ demi memberantas premanisme. Sebuah tugas luhur (katanya). Apalagi dilatari oleh ‘jiwa korso’. Mereka kan ingin membela temannya sendiri yang jadi korban sebelumnya.

Lebih lagi, harus kita akui, orang yang menjadi bidikan pun bukan orang suci. Jelasnya, Hendrik Angel Sahetapi alias Deki (38), Yohanes Juan Manbait alian Juan (37), Gameliel Yermiyanto Rohi alias Dedi (23), dan Andrianus Candra Galaja alias Adi (33) punya sejarah kelam. Karena itu menghilangkan nyawa orang seperti itu (bisa saja) dianggap baik malah ‘disanjung’.

Sampai di sini semuanya bisa dipahami. Lebih lagi, keputusan hakim militer yang memutuskan hukuman tertinggi atas pelaku utama penembakan, Serda Ucok 11 tahun yang nota bene awalnya diragukan independensinya, memberikan kelegaan. Tetapi menyikapi dukungan langsung dan poster tentang premanisme, tak disadari telah menjebak tidak sedikit orang.

Hal itu memunculkan pertanyaan hal mana menjadi latar belakang tulisan ini. Apakah sebuah kasus bisa dialihkan substansinya dari kasus kriminal yang pelakunya adalah tentara yang nota bene terkenal dengan kesatuan korpsnya, menjadi sebuah aksi heroik memberantas premanisme?

Tidak Dibenarkan

Sejak kasus ini tersibak pada dini hari, 23 Maret lalu, semuanya hampir sepakat bahwa siapa pun dan apa pun alasannya, aksi penyerangan yang dilakukan oleh orang bersenjata waktu itu sangat tepat dikategorikan sebagai “organized crimes” alias kejahatan berencana. Bagaimana tidak? Mereka secara berencana (entah dipikirkan matang atau tidak), masuk, menerobos, lalu menembakkan secara sangat keji disaksikan oleh napi yang lain.

Penegasan Pangdam Diponegoro waktu itu, Mayjen TNI Hardiono Suroso, tentang ke(tidakterlibatan) anggota Kopasus pun mestinya telah membangun kesadaran TNI tentang kekeliruan yagn telah dilakukan. Minimal memberikan kesadaran bahwa dalam Tragedi Cebongan, ada dua hal yang berbeda. Upaya memberantas premanisme sebagai tujuan mulia yang mestinya jadi tugas kepolisian (tetapi bisa dimengerti dibantuk oleh tentara bila mana perlu) dan kebengisan menembak ‘sasaran’ pada saat mereka lagi tak berdaya untuk membela diri.

Pembedaan itu justru sangat jelas pada awal saat kejadian itu tersibak. Aksi kekerasan yang memasuki lembaga pemberintah secara sangat arogan apalagi dipersenjatai merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan sama sekali. Ia tidak hanya menyerang warga (preman) yang sudah tak berdaya tetapi memorak-morandakan tatanan hukum negara. Itu berarti yang bersangkutan sudah berhadadapan dengan negara yang diwakili oleh Lembaga Pemasyarakatan Cebongan.

Dalam konteks ini, hukuman belasan tahun yang dijatuhkan hakim, bisa saja dianggap sangat rendah oleh keluarga. Tetapi dalam pertimbangan ‘common sense’, bisa saja hal itu dianggap wajar karena paling kurang memberiakn bobot pada pengadilan militer yang ternyata sudah maksimal dalam mengambil keputusan.

Kini, permasalahan itu seakan ingin dialihkan. Berita baik media cetak maupun elektronik, dan upaya membesar(besarkan) kelakuan preman yang ditembak, tanpa disadari membangun sebuah kesadaran keliru. Aksi kriminal itu seakan ‘diamini’ dan diakui sebagai langkah patriot karena berani melawan premanisme. Bahkan penegasan Serda Uco setelah pengadilan bahwa akan terus memerangi premanisme telah memberikan pemahaman keliru dan mengapa tidak pembelajaran yang tak patut.

Pertama, secara tak disadari, tercipta sebauh kesimpulan menyesatkan bahwa kekerasan bisa dilawan dengan kekerasan asalkan punya tujuan mulia. Memang paham ini bisa saja berasal dari pengakuan bahwa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. Tetapi yang terjadi adalah tafsiran yang berusaha membenarkan kekerasan itu sendiri.

Kalau demikian maka sebuah lingkaran kekerasan akan tercipta dan terbentuklah apa yang disebut “Circle of Revenge”, atau lingkarang balas dendam. Bayangkan kalau semua berpendirian seperti itu. Mengutip pendapat Gandhi, apabila prinsip mata ganti mata, maka tidak ada orang pun yang bisa melihat di dunia ini.

Dalam kasus Cebongan, kalau pun diterapkan hukum ‘mata ganti mata’, maka telah terjadi sebuah kepincangan yang lebih besar. Pasalnya, kematian seorang korban (Serka Santoso) ternyata dibayar dengan empat nyawa. Tentu di sini kita tidak bisa menghitung apalagi membandingkan korban, tetapi sekedar membuka mata tentang kekejian yang dilakukan baik oleh preman maupun tentara terpidana.

Kedua, memasuki instansi seperti Lapas dengan arogansi, adalah sebuah tindakan kriminal yang tidak bisa dianggap kecil. Lebih lagi tindakan itu secara jelas menjatuhkan kewibawaan negara yang hukumannya bukan lagi bersifat personal melainkan sudah meluas. Untuk itu memaafkan adalah normal tetapi kejahatan itu tidak bisa dianggap sepeleh apalagi biasa saja.

Membangun Kesadaran

Premanisme sebagai tindakan tak adab (untuk tidak mengatakan biadab), memang perlu diperangi. Siapa pun pasti mengamini pernyataan ini. Aksi mereka (yang terkadang dibackingi) sangat mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka juga telah melawan hukum karena meletakkan kekerasan dan ancaman fisik untuk membenarkan tindakan mereka. Kalau hal itu dibiarkan maka sebuah kenyamanan yang diharapkan akan menjauh.

Tetapi proses itu tidak sekedar ‘diberantas’ kalau tidak disertai analisis mendalam tentang akar penyebabnya dan secara bersama-sama membangun sebuah tatanan yang lebih baik. Pertama, premanisme hadir dan kian menjalar di saat sebuah kepincangan sosial makin terlihat. Jelas, tidak ada yang ingin menjadi preman dan dicap seperti itu. Tetapi jurang sosial dan kekecewaan masyarakat, belum terhitung tingkah elite politik yang juga terkadang memobilisasi preman untuk tujuan mereka, merupakan contoh bahwa hal itu harus disadari bersama kalau kita ingin memberantasnya.

Kedua, premanisme yang akrab dengan kekerasan, tentu harus ditangani secara profesional dan holistik. Mereka yang terlibat memiliki kompleksitas masyaralah. Tidak hanya fisik, tetapi ekonomi, psikologis, sosial. Dengan itu melawan aksi premanisme dengan kekerasan, apalagi melakukan tindakan yang bahkan lebih biadab, seperti yang terjadi Cebongan 23/3 lalu, adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan.

Kelakuan tentara yang menembak ‘para preman’ pun tidak bisa dialihkan dengan membesar-besarkan derita yang sudah dialami sebelumnya oleh tentara karena kematian rekannya. Hal itu tanpa disadari telah menjadikan kita pada sebuah akal licik yang oleh Marshal B Rosenberg, dalam Nonviolent Communication dianggap sebagai akar dari aneka kekerasan. Mestinya kekeliruan itu disadari sebagai langkah bijak menutu pembaharuan yang lebih baik.

Dua kepincangan di atas menyadarkan kita akan kata-kata Robert Kiyosaki. Secara gamblang ia menulis “When people are lame, they love to blame”. Baginya, ketika kepincangan itu tidak diakui maka akan kian menyebarkan sebuah pembelajaran keliru untuk saling memersalahkan yang lain. Yang lain selalu dianggap salah, padahal kepincangan itu berasal dari dirinya.

Bila kesadaran ini bisa digalang kini dan dihidupi sekarang maka sebuah lingkaran cinta dibangun yang dalamnya akan terwujud suasan aman dan nyaman.

Robert Bala. Diploma Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian di Asia Pasifik pada Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

Sumber: Flores Bangkit 19 September 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s