22. Iman dan (Atau) Politik?

Iman dan (Atau) Politik?

Keterlibatan beberapa pastor (dan biarawati) dalam demo di Lembata menarik untuk disimak. Mereka tidak saja menuntut klarifikasi atas kasus pembunuhan Lorens Wadu, tetapi bersama F2PL mereka juga ‘memaksa’ DPRD untuk memecat Bupati.

Hal ini memunculkan pertanyaan hal mana menjadi latar belakang tulisan ini: mengapa ‘beberapa’ pastor ‘terlibat?’ Atau, bisakah para pastor berpolitik?

Harus Netral?

Umumnya relasi antara iman dan politik mengambil tiga bentuk: Ya, Tidak, dan Jalan Tengah.

Iman dan politik dianggap memiliki hubungan yang sangat erat, dalamnya iman dilihat lebih  dominasi atas politik. Kehadiran partai berlambang agama memiliki inspirasi dari sini. Kitab Suci dari agama-agama dilihat sebagai sebuah petunjuk praktis untuk membangun kehidupan sosial.

Hal ini juga bisa jadi ‘terpaksa’ diterapkan mengingat politik telah dibelokkan kepada kepentingan parsial. Kehadiran iman diharapkan lebih imparsial. Ia tidak akan mudah diarahkan kepada kepentingan pribadi. Apalagi pelakunya adalah orang-orang beriman. Lebih menjamin lagi kalau dilaksanakan oleh pemuka agama.uskup Kopong KUNG

Posisi lain mengingkari hal ini. Iman dan politik dianggap dua bidang berbeda. Iman dilihat sebagai kegiatan seputar ‘altar’. Sementara untuk kehidupan politik diserahkan sepenuhnya kepada politik. “Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah, apa yang menjadi hak Allah” (Mrk 12,17), dikutip secara seadanya demi membenarkan pandangan ini.

Tak disadari, justeru pemahaman inilah yang cukup dominan hingga kini. Iman dan politik dilihat bergerak pada dua lingkup berbeda. Kebanyakan umat misalnya merasa risih apabila para pastor atau biarawan-biarawati hadir berjubah dan ikut dalam demo. Mereka merasa, para gembala umat itu harus berada ‘di gereja’ yang nota bene itu bukan wewenangnya. Apalagi mereka yang didemo (pemerintah) adalah juga ‘umat Allah’, yang barangkali juga warga parokinya.

Pada sisi lain, hal yang barangkali menggeramkan para pastor, aneka protes dari masyarakat selama ini dianggap ‘angin lalu.’ Dalam kedekatan dengan umat, mereka rasakan betapa pedihnya ketika dimensi kemanusiaan dilukai dan diobrak-abrik. Mereka lalu mengambil jalan menyuarakan mereka yang tidak bersuara dalam bentuk demo.

Perjuangan itu tentu tidak final. Pro-kontra tentu tidak saja datang dari umat (yang juga masyarakat) tetapi bahkan secara ke dalam. Imam yang terlibat harus berhadapan dengan rekannya yang lebih memilih ‘altar’. Selain itu kerap juga ‘hambatan’ datang dari pemimpin (uskup) yang tidak suka pilihan provokatif tersebut.

Kenyataan ini justru mengingatkan bahwa iman memang tidak netral dalam berhadapan dengan masalah kemanusiaan. Ia perlu berperan dalam menginspirasi kegiatan politik. Sebaliknya, politik tanpa iman akan menjadikan segalanya amburadul, hal mana mendorong Paus Paulus VI dalam Octogesima Adveniens no 46. Di sana orang Kristen didorong untuk lebih bijak dalam menerapkan keterlibatannya.

Yang dimaksud, perlu jalan tengah. Iman dan politik diharapkan dapat menginspirasi. Selain itu dukungan analisis yang kuat diharapkan memberi orientasi tentang cara keberpihakkan yang lebih tepat sehingga dengan demikian lebih tercipta transformasi dan bukannya menyuramkan masalah.

Tidak terideologisasi

Berpijak pada horizon umum tentang iman yang harus terlibat dan politik yang harus terinspirasi oleh kehidupan iman, mengingatkan bahwa iman dan politik selalu berkaitan.

Doktrin tentang Iman (2002) secara tegas menekankan bahwa tugas dari setiap orang Kristen Katolik,  seperti semua orang, adalah mencari secara jujur kebenaran dan mempromosikan serta mempertahankan dengan cara yang legal, kebenaran moral tentang kehidupan sosial.

Kebenaran yang jujur inilah yang menjadi acuan, tetapi sekaligus penuh dilema. Artinya, sebuah kebenaran penting tetapi ia tidak pernah hadir secara murni dan mudah dideteksi. Ia sudah  terbalutkan dalam aneka peristiwa yang kerap begitu kabur dan suram.

Di sana butuh ketelitian, kesabaran, dan kejernian dalam menganalisisnya. Analisis sosial harus menjadi begitu kuat agar perjuangan itu tidak ‘dipolitisir’ oleh kepentingan sesat yang barangkali juga sesat pada saat bersamaan.LARAN

Tidak hanya itu. Perjuangan murni harus diarahkan sedemikian rupa sehingga ia tidak terideologisasi dalam kepentingan tertentu. Kenyataan itu justru sangat kuat ditekankan pada dokumen tersebut. Disebutkan: yang menjadi horizon penting adalah ‘memanusiakan’ dan bukan ‘mengideologisasi’.

Berpijak pada pemahaman dasar ini maka dalam kasus Lembata patut disaluti bahwa demo di depan Polres Lembata menjadi sebuah ekspresi dari iman yang terlibat. Kehadiran beberapa pastor merupakan ‘pressure’ agar proses hukum menyibak kematian Lorens Wadu itu ditangani secara baik dan benar.

Mereka juga menghendaki agar aparat penegak hukum harus berani memproses masalah termasuk bila ada pejabat terkait yang terlibat. Independensi dan keberanian diharapkan menjadi sebuah fakta yang memberi pembelajaran.

Sayangnya, proses itu kemudian menjadi kabur ketika bersama Forum Penyelamat Lewotanah Lembata (FP2L), mereka ikut memfasilitasi agar Bupati dipecat. Tidah hanya itu. Kehadiran mereka justru kian memberi ruang untuk ‘memaksa’ 15 anggota DPRD untuk menambah 10 anggota yang sudah ada untuk memenuhi kuorum menuntut pengunduran diri bupati.

Keterlibatan seperti ini justru telah mengarah kepada ideologisasi yang dicemaskan Paus Paulus VI. Perjuangan telah mengarah kepada ‘kudeta’ yang mestinya diimbangi agar penggantinya kemudian harus lebih baik.

Tidak hanya itu. Keadaan yang kabur dengan meluasnya ketidakpuasan bisa saja merujuk pada alternatif agar sang pastor sendiri yang harus ‘ambil alih’, hal mana dialami sahabatku, Fernando Lugo, Uskup di San Pedro yang kemudian menjadi Presiden di Paraguay. Keterlibatannya dalam politik yang bukan ‘domainnya’ ternyata berujung pada kegagalan juga.

Dalam konteks Lembata, semestinya kecemasan itu tidak perlu meluas seperti itu. Jalan paling bijak adalah membiarkan proses itu berjalan. Usulan ke MA itu tentu tidak akan mulus mengingat Lembaga Peradilan paling tinggi ini akan meneliti proses hukum yang sudah dilewati dan tidak akan sekedar membenarkan dosa yang dituntut.

Artinya, alasan pemecatan, sangat mungkin benar. Tetapi mengangkangi demokrasi dan realitas mengatasnamakan orang banyak pun tidak akan mudah dipercaya hanya karena pendemonya adalah pemuka agama. Proses hukum akan diteliti dengan asumsi bahwa minimnya proses hukum akan menjadi kendala yang tidak sedikit.

Pada sisi lain, permohonan yang bisa ditolak tidak memberi ruang pada bupati untuk ‘lupa daratan’ malah balik membidik pendemo apalagi pejabat yang ikut meniup api masalah. Ia mesti sadar bahwa kisruh yang terjadi adalah ‘alarm’ sekaligus ‘warning.’ Jelasnya, Lembata harus jadi pusat ‘presensi’ dan bukan absensi dengan alasan apa pun. Ada kepastian, ketika ‘ada’, maka pembangunan Lembata akan lebih terfokus dan aneka masalah lain bisa diselesaikan.

Ada hal yang lebih mendasar. Ke(tidak)stabilan di Lembata hanyalah indikasi tentang belum menyerapnya iman dalam politik. Iman masih sebatas artifisial dan ritual sehingga tidak membawa perubahan. Politik yang dilaksanakan juga terlalu didominasi oleh aneka trik tak elok. Panggilan untuk lebih mengakar (iman) dan lebih berkomitmen sosial adalah sebuah seruan logis untuk menyelesaikan masalah.

Robert Bala. Pemerhati Masalah Sosial.

Flores Bangkit 5 Maret 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s