23. Mendisain Provinsi Flores

Mendisain Provinsi Flores

“Flores, propinsi defenitif segera, selambat-lambatnya tahun 2015”, demikian sebuah pesan di media sosial. Sebuah penegasan yang tentu beralasan. Apalagi yang mengeluarkan statement, Adrianus Jehamat, barangkali orang yang paling berkorban mempersatukan pemerintah daerah di berbagai kabupaten di Flores.

Dengan sarana ‘seadanya’, sang pendekar harus berjalan dari kabupaten ke kabupaten untuk mendekati para pimpinannya (bupati). Sebuah tugas yang tidak mudah. Bisa dipahami. Saat ini tidak sedikit bupati yang tengah dilit masalah hukum. Meski ada dukungan, apalah artinya ketika sang bupati harus berhadapan dengan Meja Hijau. Pendekatan pun harus diulang lagi.

Lalu apa yang harus diperbuat agar cita-cita itu tidak luntur dan kalau boleh bisa terbentuk pada tahun 2015? Apa yang harus dibuat?

Benahi Kabupaten

Mengacu pada tujuan otonomi daerah, sesuai UU No 32 Tahun 2004, maka tercapainya kesejahteraan rakyat menjadi tujuannya. Artinya dengan pemekaran wilayah diharapkan hadirnya ‘pejuang’ yang ‘concern’ terhadap daerahnya dan mengembangkannya secara lebih optimal.

Hal itu tidak berarti provinsi Induk, NTT, yang selama ini menjadi induk tidak memerhatikan Flores. Malah sebaliknya. Hadirnya pimpinan NTT yang sejak beberapa dekade terakhir lebih didominasi oleh orang Flores (Ben Mboi, Musakabe, Fernandez, dan kini Lebu Raya), menunjukkan bahwa perhatian itu tidak kurang. Malah orang Timor dan Sumba bisa saja merasa irih akan hal ini.provinsi

Yang pasti, pemisahan itu sangat memungkinkan adanya perhatian yang lebih terarah. Bisa dipahami. Dengan luas 48.718.10km2 apaladi dengan 550 pulau maka perhatian itu tentu saja terbagi. Pemekaran wilayah, logisnya,  akan memungkinkan perhatian yang lebih besar demi memungkinkan kesejahteraan lebih terwujud.

Permasalahannya, apakah dengan ‘berpisah’ dari NTT itu kesejahteraan yang dinantikan itu datang? Melihat pola penekanan otonomi yang lebih berkutat pada Kabupaten  maka hal itu berimbas sangat sedikit. Itu berarti pola pembangunan di Kabupaten yang sudah berjalan baik niscaya mengalami loncatan karena justru ia menjadi ujung tombaknya.

Provinsi sementara itu, melalui asas dekonsentrasi, hanya merupakan perpanjangan pemerintah pusat. Ia lebih merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. Sedikit saja peran yang bisa dimainkan.

Dengan itu, sebenarnya yang lebih penting adalah menguatkan peran Kabupaten sehingga bisa lebih maksimal dalam menyejahterakan rakyat. Kalau ditempatkan dalam perspektif ini, yang lebih penting dalam jangka pendek adalah menguatkan kembali potensi kabupaten.

Pertemuan P4F di Bajwa baru-baru ini tentu ditempatkan dalam konteks ini. Ia malah perlu kian diItu berarti, langkah jangka pendek dalam mewujudkan provinsi Flores adalah pemantapan kekuatan pada level kabupaten.

Hal ini perlu mendapatkan tekanan karena panorama di banyak kabupaten di Flores tidak begitu cerah hal mana bisa menghalangi pembentukan provinsi Flores. Lihat saja. Bupati Lembata yang ingin dipecat DPRDnya; Flotim yang terganjal pungutan liar per desa untuk pembuatan proposal, Ngada dengan kasus Bandara, atau masalah tambang di Manggarai Barat dan isu korupsi di Manggarai Timur, sekedar menyebuat beberapa contoh menunjukkan bahwa ujung tombak itu telah tumpul. Itu berarti cita-cita menyejahterahkan rakyat bakal kandas karena di lingkup paling menentukan kita sudah terganjal.

Peran Koordinatif

Di atas penguatan peran kabupaten dan kota, maka pertanyaan kritis yang mestinya dikaji dalam pembentukan provinsi Flores adalah: peran apa yang mesti dioptimalkan? Kalau akhirnya berdiri (dengan rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur), maka apa yang harus didisain sehingga provinsi baru nanti menjadi lain?

Pertama, perlu mengembalikan peran koordinasi dan penguatan.  Penekanan pada otonomi pada kabupaten memungkinkan provinsi untuk mengoordinasi kekuatan yang ada pada tiap kabupaten sehingga semuanya menjadi satu kesatuan dalam perbedaan.

Hal itu bisa dilihat dalam rancangan pembangunan. Kekuatan provinsi baru harus menyebar di tiap wilayah. Ia tentu memiliki daerah sebagai pusat pemerintahan tetapi instansi dinas terkait harus menyebar di tiap kabupaten. Tugasnya jelas untuk mengoordinasi dan memperkuat basis kekuatan daerah yagn sudah ada.

Terbayang misalnya Dinas Kelautan dan perikanan berada di Lembata, Kementrian Pariwisata di Labuan Bajo dan Kementrian Agama ada di Larantuka. Terbayang juga misalnya dinas Pertanian berada di Mbay atau Mborong. Di Bajawa, Kementrian Pertambangan mengelola aneka tambang. Sementara itu Maumere menjadi kota perdagangan.

Kelihatan masalah ini perlu didalami dalam proses pembentukan provinsi Flores. Karena itu team ahli yang (katanya) didatangkan dari UI atau Gajah Mada misalnya tidak sekedar menentukan pusat Ibu Kota, tetapi mendisain model pembangunan berdasarkan kekuatan yang sudah ada.

Kedua, perlu menggagas provinsi ‘tanpa power’. Kembali kepada penguatan wilayah maka deskripsi peran provinsi mestinya digagas tanpa kuasa. Ia memiliki akses minimal pada kekuasaan politik dan padanya tidak bertumpuh semua dana mengingat hal itu sudah diambil oleh Kabupaten.

Di sain pusat provinsi tanpa kuasa itu akan memungkinkan hanya orang berhati mulia dan nurani elok akan melamar jadi pemimpin karena tahu di sana tidak ada kuasa yang diperebutkan dan uang yang ingin direbut. Yang ada hanyalah orang yang mau mengabdi tanpa dana dan bekerja hanya demi rakyat.

Kalau disain ini lebih tampak maka nuansa pembentukan provinsi Flores harus secepatnya, kalau boleh pada tahun 2015 seperti dirancang. Sudah secepatnya kita butuh politisi murni yang hanya bisa mengabdi tulus demi mewarani lagi pulau bunga ini sehingga menjadi bumi yang dibanggakan.

Untuk hal ini, tanda-tanda perjuangan tanpa pamrih itu sudah ada. Melalui P4F, terlihat generasi muda tanpa pamrih yang cemas akan daerahnya dan ingin agar Flores jadi kebanggaan. Usaha mereka harus disaluti.

Namun, ketika usaha itu harus berhadapan dengan realitas politik di Flores yang lagi ‘babak-belur’, maka kita sayangkan, niat luhur itu tentu harus dikaji agar ia tidak dilepaskan pada pemimpin yang mengejar kekuasaan. Semoga.

Robert Bala. Pemerhati Masalah Sosial. Tinggal di Jakarta.

Flores Bangkit 10 Maret 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s