27. Perempuan Legislatif atau Legislatif Perempuan?

Perempuan Legislatif atau Legislatif Perempuan

Mendekati hari-hari pemilu legislatif, sebuah pertanyaan tentang kuota caleg perempuan mengemuka. Apakah penting memberi tempat kepada perempuan untuk berkiprah dan memberikan wajah yang lebih ‘sejuk’?

Mustahil bertanya demikian. Kuota 30% yang diwajibkan pada penetapan daftar caleg, akan sekedar formalitas kalau tidak diimplementasikan dalam kenyataan.  caleg perempuan

Tetapi apakah hal itu benar-benar berkontribusi terhadap dinamika politik? Apakah kehadiran perempuan memberi bobot ataukah malah tidak ada bedanya? Keterlibatan legislatif perempuan seperti Angelina Sondahk dan Chairunissa dalam kasus korupsi, menjadi sebuah duri dalam daging. 

Itu menunjukkan bahwa kuota itu ternyata tidak berkontribusi positif. Lalu mengapa hal itu mesti dipertahankan? 

Logis, pendapat demikian. Tetapi keterlibatan beberapa perempuan dalam korupsi tidak menjadi alasan untuk menggeneralisir. Hal itu akan sama juga berpikir bahwa perkara korupsi juga melibatkan lebih banyak laki-laki. Tetapi itu bukan  masalahnya. Ada hal yang lebih mendalam. 

Melawan Demokrasi? 

Problematika ‘kuota’ tentu tidak mudah diterima. Aneka pendapat kontra dengan argumen yang cukup kuat bisa dipertimbangkan. Pemberikan kuota dianggap bertentangan dengan prinsip ‘equal opportunity’. Artinya, semua orang, entah laki atau perempuan harus punya kesempatan yang sama dan karenanya tidak perlu ada yang ‘diprioritaskan’.

Dalam perspektif ini, pemberikan kuota dianggap bersifat tidak demokratis karena pemilih harus bebas menetapkan siapa yang akan menjadi wakilnya. Atau, pemilihan seseorang bukan karena ‘gender’ tetapi karena kualifikasi. Kualitas jelasnya tidak ditentukan oleh jenis kelamin.Jelasnya, yang jadi pertimbangan adalah program dan bukan sekedar ‘jenis kelamin’. 

Tidak hanya itu. Pemberikan kuota juga tentu saja menyebabkan konflik internal dalam partai politik. Dengan demikian kuota tentu saja mencederai demokrasi liberal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Hal inilah yang tentu jadi beban tidak sedikit caleg laki yang hanya demi memberi proporsi kepada perempuan, posisi mereka ‘tergeser’. 

Tetapi pendapat kontra itu bisa diimbangi dengan kesadaran bahwa masa lalu yang penuh diskriminasi telah menjadi salah saut pengalaman hitam. Karena itu pemberikan kuota menjadi sebuah ekspresi penghilangan kendala masa silam.Artinya, beban sejarah itu mesti diimbangi atau didukung oleh pemberian kuota. 

Kenyataan itu tentu tidak sekedar terjadi di Indonesia. Catatan: Quota Project, Global Database of Quotas for Women, menunjukkan bahwa realitas keterlibatan perempuan dalam politik baru berkisar 20%. Ada upaya pemberian kuota, sekedar menunjukkan, memang ada beban sejarah yang tidak bisa disangkali. 

Dalam cara pandang ini maka pemberian kuota sama sekali tidak mencederai prinsip kebebasan memilih. Ia tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi. Justru ia menyadarkan bahwa pengalaman minimnya partisipasi itu disebabkan oleh pengalaman sejarah. Karena itu, kini perlu dibantu. 

Perempuan Legislatif 

Memberi tempat kepada kehadiran perempuan dalam legislatif, tentu tidak sekedar masalah ‘kuota’. Itu sama saja dengan sekedar memberi peluang tetapi tidak diperhatikan kualifikasi personal, hal mana dikeluhkan. 

Keterlibatan beberapa perempuan dalam kasus korupsi, sangat boleh jadi disebabkan oleh sekedar memilih orang karena ‘jenis kelamin’, tetapi tidak disebabkan oleh kualitas diri. 

Mereka itu maju menjadi caleg karena posisi mereka yang populer entah karena pernah jadi artis, Puteri Indonesia, atau karena dianggap ‘alim’, dan sebainya. Mereka pun terhipnotis oleh kuota dan lupa bahwa di balik kuota sebenarnya terimplisit harapan agar kehadiran mereka harus memberi bobot pada parlemen. 

Itu kenyataan yang harus diterima. Tetapi tentu tidak menjadi alasan untuk menggeneralisir. Malah, kejatuhan beberapa dari antara mereka, tidak menjadi alasan. Leibh lagi karena ‘tidak semua perempuan’, seperti itu, hal yang sama, tidak bisa menggeneralisir bahwa kebanyakan kasus korupsi justru dilakukan oleh lelaki yang adalah mayoritas di parlamen. 

Kenyataan menyadarkaan bahwa yang dibutuhkan kini di legislatif tidak sekedar ‘legislatif perempuan’ yang terpilih karena merupakan perempuan, tetapi karena orang yang bekrualitas. Itu berarti proporsi perempuan legislatif yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam memberi corak dan kualitas pada parlemen. 

Pada sisi lain, perlu juga diakui bahwa realitas parlemen yang didominir oleh mayoritas legislatif laki, kadang terhadang aneka upaya ‘kelelakian’ untuk menunjukkan diri ‘terhebat’. Aneka dialog terkadang ‘locked’ dan mandek. Di sini kehadiran perempuan dengan ‘keperempuanannya’ diharapkan dapat mencarikan dialog. 

Tetapi yang diharapkan dari perempuan tentu tidak sekedar ‘melerai’ atau memperlancar, sebuah pandangan yang sangat naif. Yang lebih diharapkan adalah kehadiran mereka dengan ide-ide cemerlang, diharapkan dapat memberikan bobot tersendiri. Undang-undang yang dihasilkan misalnya akan memiliki wajah yang lebih seimbang karena  masuknya pemikiran perempuan yang sangat diharapkan.

Singkatnya pemahaman ini menjadi pemikiran bahwa yang kita butuh saat ini adalah perempuan legislatif dan bukan sekedar legislatif perempuan. Mereka itu (perempuan legislatif), sangat boleh jadi ada di antara para caleg. Mereka itulah yang perlu diberi prioritas dibilik suara. Itulah yang perlu kita cari di masa tenang seperti sekarang ini. Semoga.

Flores Bangkit 31 Maret 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s