(3) Iman dan Politik dalam Pilgub NTT (2)

Iman dan Politik dalam Pilgub NTT

Pada tempat pertama kita perlu sepakat bahwa isu agama tentu tidak bisa diangkat dengan tujuan untuk pemenangan juga tidak sekedar digulirkan untuk mendapatkan belas kasih. Kedua kubu memiliki keuntungan tersendiri oleh isu itu. Dalam konteks ini kita tidak bisa sekedar menilai seolah yang menolak isu SARA sebagai yang paling baik (karena ia punya kepentingan politik), dan yang menggunakan isu SARA sebagai yang memanipulir.

agama danTentu tidak sesederhana itu. Yang jelasnya, pengguliran isu itu perlu dicermati secara lebih matang terutama saat menentukan pilihan politik pada 23 Mei nanti. Dengan demikian pemimpin yang akan terpilih bukan saja karena didukung oleh agama tertentu atau bisa saja karena diuntungkan oleh belas kasih murahan.

Dalam konteks ini maka kita sepakat kalau masyarakat NTT tidak akan begitu mudah dipengaruhi oleh isu sesaat yang tentu saja juga sesat. Mengapa? Yang dipertaruhkan adalah masa depan sebuah propinsi. Bisa dibayangkan kalau hanya memilih seseorang karena seagama. Atau terpaksa memilih orang karena iba rasa lantaran orang itu terlalu disudutkan dan dirugikan oleh isu agama.

Bila kita sampai pada titik ini maka proses pilgub yang sangat menelan biaya ini sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatkan kualitas masyarakat. Yang lebih penting, bagaimana menghadirkan pemimpin yang lebih membangun NTT menjadi lebih baik.

Tidak hanya itu. Dengan mengedepankan pemahaman yang lebih baik, sekaligus kita speakat bahwa pemilihan gubernur itu tentu tidak sekedar ‘rotasi’ pemimpin oleh alasan agama. Hal itu memberi kesan seakan di NTT ada konsensus tertulis akan adanya ‘rotasi’ dari satu agama ke agama lainnya. Lihat saja. Sejak berdiri pada tahun 1958, NTT seakan punya rotasi alamiah, dari Lalamentik dan El Tari pada awalnya, kemudian ‘diambilalih’ oleh Ben Mboi, Hendri Fernandez, dan Herman Musakabe.

Lalu estafet itu kembali diambil oleh Tallo yang Protestan didampingi Leburaya yang Katolik yang masih diteruskan hingga kini. Logikanya, kalau proses agama ini dipertahankan maka seakan ada ‘kesepakatan’ untuk ‘mengembalikan’ estafet itu kepada Prostetan dalam diri Esthon kini.

Bila hal ini dikembangkan maka harus kita akui, isu agama itu tidak bisa dijadikan standar. Kita akan jauh untuk sekedar memilih siapa karena rotasi dan lupa bahwa yang lebih diutamakan adalah kompetensi. Dalam konteks ini sama sekali tidak sekedar menjadikan agama sebagai isu atau kesepakatan tidak tertulis. Yang pasti jelas tertulis adalah memiliki gubernur yang berkualitas untuk membawahi propinsi yang puna komodo sebagai iconnya.

Dimensi Politik dari Iman

Lalu, apa yang sebenarnya menjadi kecemasan dank arena itu perlu dilakukan ke depan? Harus kita akui bahwa yang paling penting dalam proses pilgub adalah sejauh mana iman orang NTT yang mayoritas Kristen (entah Katolik atau Protestan) bisa diwujudkan secara sosial dalam dinamika politik. Harus diakui bahwa hal ini lebih penting dan mendasar daripada isu lainnya.

Artinya, sejauh mana nilai kristiani itu menjiwai dinamika politik propinsi yang katanya sangat religius karena selalu mengandalkan pertolongan Tuhan,alias Nanti Tuhan Tolong? Mustahil bertanya demikian. Merujuk pada evaluasi secara nasional, tidak bisa kita mengerti, bagaimana sebuah propinsi dengan mayoritas Kristen itu dikategorikan sebagai propinsi ‘terkorup’?

Bagaimana kita bisa kita membanggakan ajaran kristiani kalau Lembaga Pemasyarakatan kita saat ini dihuni oleh ‘mayoritas’ orang yang juga beridentitas kristiani? Kalau terjadi demikian maka hal yang menjadi kecemasan umum (bukan saja untuk Leburaya dan Esthon) adalah minimnya nilai-nilai kristiani itu terserap dalam kehidupan sosial-politik. Iman yang dimiliki masih bersifat individual yang dikemas sebagai sebuah kebanggan tetapi lupa diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Kalau kita sampai pada kesimpulan ini maka kita semua tentu sepakat bahwa yang dinantikan oleh orang NTT saat ini bukan gubernur yang ‘beragama’, tetapi gubernur yang ‘beriman’. Tidak sekedar beragama, artinya menjadikan agama sebagai komoditas politik. Juga bukan gubernur yang mengemis belas kasih karena jadi korban dari umpatan agama.

Yang lebih diharapkan adalah gubernur yang ‘beriman’. Beriman di sini diartikan sebagai proses penyerapan nilai-nilai kristiani dalam praksis politik. Bagaimana ia mengamini iman itu dalam wujud nyata program yang menyejahterahkan rakyat. Hal itu pula yang sudah dilaksanakan pendahulu sebelumnya yang sangat menekankan program kerakyatan.

Di sini ia akan tampil terdepan dan meberikan contoh tentang kehidupan yang lebih mengupayakan kesejahteraan rakyat yang tentu saja diawali dari dirinya sendiri dan perlahan diteruskan kepada bawahan dan masyarakat.

Penekanan ini sekaligus mengingatkan kita akan kata-kata Gandhi yang nota bene sangat mengagumi Yesus Kristus. Ia sampai pada kesimpulan bahwa Yesus Kristus adalah salah satu tokoh yang paling dikaguminya, tetapi dengan jelas ia mengkritik kehidupan orang Kristen yang nota bene sangat ‘anti Kristus’. Karenanya ia menulis: “I love Jesus Christ, but I don’t like Christian life” (saya mencintai Yesus Kristus tetapi saya tidak suka kehidupan orang Kristen’.

Ia benci kehidupan orang Kristen NTT yang hanya beragama tetapi lupa beriman. Hal ini penting dan patut dihidupi menjelang pilgub ini. Salam NTT.

Robert Bala. Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca Spanyol. Pemerhati Sosial. Warga NTT, Tinggal di Jakarta.

Flores Bangkit 17 Mei 2013