(2) Iman dan Politik dalam Pilgub NTT (1)

Iman dan Politik dalam Pilgub NTT

Tahap kedua pilgub NTT, 23 Mei meski diselenggarakan dengan biaya yang tentu tidak sebanding bila hanya dibuat satu periode, tetapi sebagai sebuah proses demokrasi, hal itu perlu dihargai. Lebih lagi kalau melalui proses ini dapat terlahir pemimpin yang bisa menjadikan propinsi yang identik dengan Nasib Tak Tentu ini lebih memiliki kepastian nasib.

agama dan PolitikMasalahnya, apakah proses pemilihan itu akan murni kalau isu agama dijadikan ‘bumbu’? Atau, apakah begitu buruk sehingga agama tidak bisa dijadikan isu dalam ranah politik? Mustahil bertanya demikian. Tampilnya dua paket yang masing-masing cagubnya berasal dari agama Protestan (Esthon) dan Katolik (Leburaya), yang nota bene dulunya ‘kawan’ (FREN),  disinyalir bisa sekaligus menjadikan proses itu tidak murni.

Tiga Relasi

Dalam bukunya, Fe y Politica 2008, Leonardo Boff, teolog asal Brazil menyangkan adanya sikap partisan dari politisi yang sekedar memanfaatkan agama demi kepentingan pribadi. Tetapi bagaimana pun juga, demikian mantan imam Fransiskan itu,  dianggap wajar karena dalam era informasi, siapa saja bisa menggunakan apa saja untuk mencapai tujuannya.

Baginya ada tiga tendensi yang biasa digunakan saat menjadikan agama sebagai isu politik. Ada kelompok dengan tendensi  kanan, kiri, dan tengah. Masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Yang dimaksudkan dengan aliran kanan biasanya diasosiasikan dengan kelompok yang lagi berkuasa dan ingin mempertahankan kekuasaan itu. Isu agama tentu saja diangkat demi meperkuat status quo. Biasanya isu sampai ajaran agama dikembangkan disertai usaha menyebarkan ketakutan tentang dampak negatif yang bisa dialami kalau kekuasaan itu lepas dari tangannya.

Sementara itu, kelompok ‘kiri’, biasanya mengarah kepada kelompok kecil yang merasa termarginalkan. Mereka merasa dirugikan bila isu itu terus diumbar. Mereka pun dengan tegas menuntut adanya sebuah proses politik jauh dari SARA. Selain itu, tak jarang kelompok ‘kiri’ mengedepankan isu itu untuk mendapatkan belas kasih.

Pada gilirannya diharapkan adanya kelompok tengah yang bisa memberikan jalan tengah. Pada tahap ini, diharapkan agar agama tidak dijadikan manipulasi sekedar menguntungkan kelompok tertentu. Yang diharapkan agar terciptanya sebuah proses politik yang dalam bahasa Max Weber dianggap sebagai panggilan (vocación).

Tujuannya jelas. Agar proses politik itu bermuara pada terjaminnya kesejahteraan umum, dalamnya semua orang mendapatkan perhatian yang wajar. Yang miskin dan sederhana mendapatkan tempat yang pantas sambil juga tidak menyingkirkan yang kuat karena mereka menjadi kekuatan yang sangat strategis.

Tentu saja harus diakui bahwa model politik demikian yang sangat dinatnikan. Seseorang tidak saja menjadikan agama sebagai isu yang menguntungkan tetapi lebih penting bagaimaan mewujudkan iman itu dalam praksis politik.

Kiri’ atau ‘Kanan?’

Tentu sangat tidak berlasan kalau duel Leburaya dan Esthon sekedar dimasukkan dalam terminologi ‘kanan’ dan ‘kiri’. Masalahnya, keduanya bisa saja dianggap sekaligus kanan dan kiri. ‘Kanan’ karena keduanya masih memegang kekuasaan saat ini baik sebagai gubernur maupun wakil.

Bisa juga keduanya dianggap ‘kiri’ tergantung pada ‘cara memandang’. Esthon bisa saja mengklaim diri sebagai ‘korban’ atas penyebaran isu itu. Mengapa? Meskipun peta kekuatan Katolik dan Protestan hampir seimbang, tetapi kelompok Katolik dianggap lebih diunggulkan.

Lihat saja. Katolik yang hampir dikuasai mayoritas daratan Flores, ditambahkan dengan sebagian dataran Timor (Atambua dan TTU), belum lagi dukungan dari Sumba dan daerah lainnya, maka bisa dipastikan, Leburaya akan ‘diuntungkan’. Belum lagi kaum muslim di Flores yang secara emosional lebih dekat dengan Katolik maka bisa dimengerti, isu agama bisa saja menguntungkan Leburaya.

Di sini kita mengerti, kecemasan Esthon sangat beralasan. Ia pun berharap, warga NTT sangat cerdas untuk menanggapi isu itu. Hal itu pun didukung oleh tidak sedikit team sukses Esthon yang nota bene beragama Katolik untuk masuk dalam aneka lembaga Katolik demi memberikan pemahaman tentang isu yang bagi mereka tentu saja menyesatkan.

Pertanyaannya, apakah benar isu itu (kalau benar ada), dikembangkan oleh team kampanye Leburaya? Apakah benar terbentuk sebuah strategi untuk memengaruhi umat Katolik untuk sekedar memilih Leburaya karena latarbelakang Katoliknya? Atau, apakah begitu rendah pemahaman umat Katolik sehingga mudah terpengaruh oleh isu agama seperti itu?

Mustahil bertanya demikian. Masyarakat NTT umumnya lebih cerdas dari isu yang disebarkan. Mereka memiliki kriteria sendiri dan tidak mudah terjebak pada isu murahan. Dalam konteks ini maka tentu tidak berlebihan kalau isu seperti itu bisa saja disebarkan sendiri oleh team Esthon. Mengapa? Dalam konteks isu itu, mereka menghadirkan diri sebagai ‘korban’. Dan mengapa tidak, mereka coba menggerakan ‘belaskasih’ masyarakat. Kalau hal ini terjadi maka bisa jadi Leburaya dikategorikan sebagai ‘kiri’ alias ‘korban’ dari isu yang dibuat seakan-akan ia menjadi provokatornya.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Adanya isu itu akan menghadirkan kesan positif pada Esthon yang dianggap sebagai kelompok tengah karena memperjuangkan sebuah universalisme tanpa membeda-bedakan. Ia bisa saja mendapatkan sanjungan dari warga yang Katolik karena akhirnya mereka rasa bahwa calon seperti inilah yang dinantikan NTT ke depan.

Bila proses ini terjadi maka bukan mustahil juga mengklaim bahwa isu agama itu bisa saja diciptakan sendiri oleh kelompok Esthon. Dalam proses ini Leburaya bisa saja dirugikan. Proses mendapatkan ‘compassion’ alias belas kasih itu akan menguntungkan Esthon, bukan mustahil merupakan salah satu cara yang cukup kerap digunakan dalam dinamika politik di negeri ini. Banyak kali kandidat menghadirkan diri di depan publik sebagai yang ‘teraniaya’, ‘termaginalkan’, ‘korban’, darinya akan mendapatkan sambutan dari masyarakat.

Mengacu pada analisis sosial politik seperti ini maka sudah pasti, pengguliran isu ‘agama’ dala pilgub perlu dicermati. Tujuannya agar gubernur yang akan terpilih nanti tidak sekedar karena didukung oleh ‘mayoritas’ agama tertentu. Juga bukan menang karena mendapatkan belas kasihan dari masyarakat NTT.

Sebaliknya, yang terpilih adalah orang yang paling pas untuk memimpin propinisi yang berdiri sejak tahun 1958 ini. Pertanyaannya: apa yang mesti dibuat agar dapat terjadi proses pilgub yang lebih rasional dan matang? Apa sebenarnya yang lebih penting dalam proses pemilukada kali ini? (Bersambung)

Flores Bangkit 16 Mei 2013