30.”Timur”, Daerah Buangan?

“Timur”, Daerah Buangan?

Kenyataan tentang perhatian pemerintah yang lebih terpusat ke Pulau Jawa, mestinya tidak perlu terlampau dipermasalahkan. Rasa iri tidak perlu karena dari sisi jumlah penduduk, hampir 60% dari total seluruh penduduk Indonesia (Kompas 11/12/2014).

Dari sisi anggaran pun meski terasa aneh tetapi masih diterima. Pola “Jobs follow People” atau pekerjaan mengikuti penduduk menyebabkan sebagian besar investasi mendekati pasar. Tak heran, diperkirakan minimal 80% dari semua uang di negeri ini terakumulasi di Jawa.

Tetapi apa hal itu sekaligus menjadi imperatif agar orang-orang terbaik harus ada di Jawa? Bukankah semestinya orang-orang hebat harus ditempatkan di daerah-daerah sulit, agar dapat memberi inspirasi sehingga kemajuan itu bisa merata? Lalu mengapa Timur justeru dianggap daerah buangan khususnya bagi pejabat yang bermasalah?SAMPAH

Inilah pertanyaan krusial yang muncul saat membaca aksi hukuman dari Kapolri kepada Kapolda Kalbar dan dua perwira Dirlantas (DetikNews 02/05). Aksi pencopotan itu di satu pihak diacungi jempol. Namun pada saat bersamaan mengandung rasa geli karena justru ‘dipindahkan’ ke “Timur.”

Di sana terlihat bahwa “Timur”, dilihat sebagai daerah buangan. Ia jadi tempat yang membuat pejabat menjadi takut atau menjadi peringatan bagi yang lainnya agar mereka lebih berdisiplin karena ada ketakutan akan dibuang di “Timur.”

Tangan “Panas”

Untuk periode yang tidak terlalu lama, keunggulan komparatif dianggap yang paling penting. Adanya ketersediaan fasilitas, sumber daya alam, atau kemudahan di sebuah daerah lebih diutamakan. Dalam arti ini maka investasi ekonomi dan penempatan orang pun disesuaikan dengan tuntutan tersebut.

Kenyataan ini berpengaruh terhadap penempatan orang yang disesuaikan dengan kebutuhan di atas. Di daerah dengan tuntutan lebih banyak, kendala yang tidak sedikit, akan ditempatkan orang-orang terbaik. Di sana mereka bisa menjamin kelangsungan hidup atau malah mengembangkan sebuah bidang dengan lebih baik.

Sementara itu daerah yang ‘pas-pasan’, diberikan orang yang yang juga ‘pas-pasan’. Malah karena daerah itu ‘dijauhi’ dan jauh dari pusat negara maka tidak jarang dijadikan sebauh tempat buangan. Selain itu bisa jadi awasan agar pejabat berlaku yang ‘pantas’, kalau tidak ingin dibuang ke “Timur.”

Namun berjalannya waktu, tuntutan tersebut sudah berubah. Yang terpenting bukan hal-hal fisik tetapi kemampuan sumber daya manusia sebagai titik pijaknya. Meskipun daerah tersebut tandus atau penuh kekacauan, faisilitas minim tetapi akan berangsur-angsur baik dengan kemampuan sumber daya manusianya.

Dalam konteks ini maka “Timur” mestinya menjadi tempat untuk pejabat terbaik di negeri ini. Di sana ketandusan NTT, keganasan laut Maluku, dan seramnya bumi Papua oleh konflik berkepanjangan tentu saja butuh tangan dingin yang bisa mengaturnya.

Bisa dibayangkan proses perubahan yang terjadi. Inspirasi dari tokoh terbaik ini akan mengangkat sebuah daerah. Ia mampu membawa semangat untuk mengadakan perubahan. Sebuah terobosan pun akan tercapai malah lebih cepat ketimbang alokasi dana dari pusat yang bisa triliunan. Kehadiran mereka jadi inspirasi sehingga daerah yang tadinya tidak diperhatikan justeru di sana terdapat perubahan radikal. Di situlah kehebatan dari Sumber Daya Manusia. Ia bisa mengubah ‘batu’ jadi ‘roti’. Ia mampu menjadikan daerah yang tandus menjadi subur. Justeru di situlah letak kepemimpinan dalam arti sebenarnya.

Di sana jelas bahwa yang diutamakan kini bukan lagi keunggulan komparatif tetapi keunggulan kompetitif. Itu berarti tuntutan Sumber Daya Manusia menjadi acuannya. Kehadiran mereka akan menjadi jaminan karena dapat mengubah masyarakat yang tadinya terbelakang menjadi lebih maju.

Pembenahan

Manajemen personalia yang pincang secara nasional perlu dibenahi. Tuntutan pembaharuan struktural agar tidak menjadikan Timur sebagai daerah buangan perlu dilakukan.

Hal itu harus diikuti tindak lanjut. Kesatuan masyarakat menolak kehadiran pejabat ‘buangan’ perlu dilakukan. Hal ini dilakukan atas kesadaran bahwa Timur memiliki urgensi untuk diatasi secara baik. Kehadiran pejabat mestinya menjadi pendukung dalam menyelesaikan masalah dan bukannya bagian dari permasalahan.sampahH

Partisipasi masyarakat tentu tidak sekedar ‘menolak’ tetapi harus juga secara positif menyiapkan. Artinya, masyarakat sipil perlu mengusulkan tokoh yang diharapkan dapat mengangkat daerahnya, terlepas dari asal usulnya. Data base tentang pemimpin yang memiliki komitmen dan terbukti dalam kinerja perlu diusulkan. Dengan demikian Timur tidak sekedar ‘nrimo’ tetapi perlu secara proaktif.

Hal jangka panjang yang perlu dilakukan adalah menyiapkan generasi muda yang baik untuk menempati posisi strategis. Kenyataan perencanaan tenaga masih jauh dari harapan. Pejabat bukannya membuka akses agar anak yang berprestasi dapat mengambil bagian tetapi malah bersifat terbatas dalam implementasinya. Contohnya saja beasiswa yang diberikan kepada anak pejabat padahal kualitasnya dirinya barangkali tidak lebih baik (atau malah lebih buruk) dari anak-anak lainnya.

Pola seperti ini perlu dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Kesadaran bahwa keunggulan kompetitif akan menjadi lebih utama dari keunggulan komparatif mendorong para pemimpin di daerah untuk menyiapkan generasi penerus yang lebih baik.

Proses ke arah ini memang tidak mudah. Tetapi komitmen menyiapkan generasi itu akan menjadi buktinya.

 

Flores Bangkit 31 Maret 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s