UN, (U)jian untuk (N)uh

UN, (U)jian untuk (N)uh

Di jejaring sosial, seseorang mengartikan UN (Ujian Nasional) menurut versinya. Mungkin karena begitu kesal atas penundaan UN di 11 propinsi, ia lalu menyebut UN seperti judul tulisan ini. m nuh

Bukan maksud tulisan ini membenarkan pelesetan yang tentu tidak pantas. ‘Insiden’ penundaan UN itu tentu tidak sebanding dengan kerja keras seorang Mendikbud. Tetapi kalau menyelami rasa kekecewaan yang mendalam, maka hal itu bisa dipahami.

Mengapa demikian? Terlepas dari minimnya pendasaran pedagogis yang menjadikan model UN ini dipertahankan, harus kita akui, model pelaksanaannya terlanjur identik dengan praksis pendidikan kita.

Sialnya, kali ini masalahanya berlipat. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Ibarat pelari marathon, para siswa, guru, dan orang tua telah (dipaksakan) berlari untuk jangka waktu yang cukup jauh. Aneka Try Out dan Pemantapan telah dibuat. Dan ketika menjelang garis akhir semakin mendekat, kecepatan pun ditambah.

Sayangnya, saat menginjak garis akhir, sebuah tindakan tak profesional dilakukan. Sebuah spanduk tertulis, ‘karena alasan teknis, garis akhir itu diperpanjang sampai beberapa meter (apalagi kilometer) lagi.’

Jelas, tidak seorang pun bisa memahaminya, apalagi kalau hal itu terjadi dalam dunia pendidikan yang nota bene sangat syarat pertimbangan psikopedagogis.

Politik Akademis

‘Tragedi UN’ kali ini mesti ditelaah dalam konteks yang lebih luas. Namun pada dasanya kita sepakat kalau mismanajemen (Kompas 16/4) yang menyeluruh adalah kata yang tepat

Keterlambatan penyerahan bahan ke percetakan yang hanya 25 hari (apalagi dengan variasi 20 bentuk soal), bisa saja berawal dari lambatnya persetujuan dana dari DPR. Mestinya semua pihak sadar bahwa di ngeri ini, sebuah program hanya bisa berjalan kalau ada dana yang pasti. Hal itu berujung juga pada penetapan jadwal pelaksanan UN yang terkesan tidak pasti (padahal ia adalah kegiatan rutin).

Namun, setuju hajatan ini menjadi tanggungjawab Mendikbud (Kompas 17/4). Dalam konteks ini upaya mengaitkan kebijakan sebelumnya pun perlu dilakukanun untuk menandaskan bahwa ‘kesalahan’ kali ini bukan tunggal. Lihat saja. ‘Kekekehan’ untuk terus menerapkan Kurikulum 2013 adalah masalah yang masih sangat segar.

Terlepas dasar filosofis dan idealisme pendidikan yang dibawa yang nota bene sangat ‘OK’, tetapi ketidaksiapan yang berujung kepada penurunan target penerapan (20% untuk SMP dan SD 10%) adalah pembenaran bahwa kita belum siap menerapkan kurikulum yang nota bene berangka tahun sial ini.

Muncul pertanyaan, tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2015 saat siswa kelas 7 SMP menghadapi UN? Apakah ada dua tipe UN bagi yang sudah dan belum menerapkan kurikulum baru?

Kerancuan ini mesti mengingatkan pengambil kebijakan bahwa kurikulum adalah sebuah politik akademis, hal mana ditulis Diaz Barriga. Dalam El Currículo: un campo de conocimiento, un ámbito de Debate (1989), ia menandaskan kurikulum adalah sebuah strategi jangka panjang dalamnya masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan.

Sayangnya, pemahaman itu sering kabur dan ditafsir secara parsial. Kebijakan tidak diletakkan dalam sebuah kesatuan strategi tetapi lebih merupakan cara pandang orang tertentu yang bisa saja benar tetap kemudian bisa dianggap sebuah kekeliruan.

Pengakuan M Nuh (Kompas, 8/3) tentang penerapkan KTSP yang dipaksakan, sementara Kurikulum Berbasis Kompetensi harusnya tetap berjalan adalah contohnya. Hampir 7 tahun praksis pendidikan kita ternyata tidak mengikuti sesuatu yang seharusnya, hal mana menjadi alasan kini kita ‘kembali lagi’.

Pembelajaran

Kekecewaan kali ini tentu tidak bisa menjadi alasan melupakan hal positif yang telah dibuat dan harus dilanjutkan. Ibarat nabi Nuh yang menyelamatkan bangsa manusia dari kepunahan, M Nuh telah mengendalikan bahtera pendidikan kita.

Juga, mantan rektor ITS telah membuat banyak gebrakan, terutama dalam hal manajemen pendidikan dan membuka peluang pendidikan bagi semua orang, hal mana dijadikan alasan bagi Narasuan University (UN) Thailand, untuk memberikan gelar doktor Honoris Causa (HC).

Tetapi bila ‘kekacauan’ kini, belum terhitung keputusan kontradiktoris seperti kurikulum baru, keputusan MK membatalkan Sekolah bertaraf internasional, belum lagi keputusan MA tentang pembatalan UN, adalah rangkaian kegagalan yang sekaligus menunjukkan bahwa bahtera pendidikan tidak menjadi lebih baik kini.

Kalau proses di atas dilihat sebagai sebuah ujian bagi Mendikbud M Nuh maka rentetan kegagalan itu menjadi bukti ‘ketidaklulusan’nya mengembang tugas. Hal itu tidak berarti apa yang digagas termasuk UN salah. Ada hal bagus. Sayangnya, seorang pemimpin harus begitu realistis dengan keadaan di lapangan. Jangan sampai, idealisme yang begitu tinggi tidak disertai dengan persiapan yang memadai.

Namun pada sisi lain, mestinya kegagalan kali ini tidak bisa dilimpahkan seluruhnya. Paling kurang kita perlu menerima bahwa inilah realitas pendidikan kita. Bukan rahasia kalau ganti menteri, ganti kurikulum. Dengan demikian, keadaan ini tidak sekedar menjadi (U)jian untuk (Nuh), tetapi sebuah evaluasi menyeluruh tentang komitmen kita membangun pendidikan.

Kalau disadari dalam perspektif ini maka kita mesti yakin bahwa tragedi ini akan berakhir tahun ini. Sesudahnya kita akan lebih konsisten meramu kurikulum, darinya model UN yang lebih pedagogis menjadi pertimbangan kita yang lebih srius. Hanya dengan demikian, generasi emas 2050 jadi kenyataan.

Robert Bala, Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca Spanyol. Pengajar Spanyol pada Pusat Bahasa Lembaga Budaya Universitas Trisakti.
Artikel ini dimuat di TABLOIT PENDIDIKAN INDONESIA, edisi Mei 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s