ASAL SARJANA

ASAL SARJANA

Di sebuha ibu kota kabupaten di Flores, terjadi wisuda sarjana (Agama). Seratusan guru melewati momen luar biasa dengan mengenakan toga wisuda. Ada rasa bangga. Di tengah kekurangan tenaga pendidik, terobosan Perguruan Tinggi Swasta itu cukup memberi imbas .

Hanya apakah kesarjanaan yang diperoleh memenuhi target kualitas? Mustahil bertanya demikian. Target ‘sekedar sarjana’ tanpa wawasan pendidkan yang memadai, hanya akan menjadi beban tambahan.

Asal Sarjana

Gaung sertifikasi yang memberi prioritas pada para sarjana telah memunculkan ‘semangat kuliah’. Yang mengherankan, tidak terlalu diperhatikan linearitas dalam peningkatkan kesarjanaan. Artinya, guru yang memiliki diploma pada bidang tertentu, mestinya diharuskan memperdalam ilmu itu.WISUDA2Yang terjadi justeru lain. Guru yang berlatarbelakang Diploma matematika, Geografi, Bahasa Inggris  misalnya karena ‘tedesak’ harus jadi sarjana, mereka pun mengambil Sarjana Agama. Itulah tawaran yang paling dekat, apalagi disertai awasan dari pemerintah bahwa tahun 2017, semua guru harus sarjana. Di sini target pemerintah memang tercapai. Tetapi apa yang terjadi ketika semua guru itu ‘sarjana agama’? Apakah sebuah sekolah sudah bangga ketika semua gurunya ‘sarjana agama’?

Tentu saja tidak. Titel saja belum menjamin. Apalagi kalau dalam sebuah sekolah terdapat begitu banyak sarjana dari bidang yang sama yang akhirnya juga mengampu bidang studi lain (yang tidak sesuai kesarjanaannya) untuk mengajar. Jelas, titel sarjana yang dimiliki tidak digunakan oleh karena mata pelajaran agama misalnya hanya bisa terakomodir 2 jam pelajaran (tidak lebih).

Yang disesalkan, tentunya hal ini tidak secara sistematis diawasi pemerintah. Animo guru untuk ‘kuliah’ menjadi sarjana tidak dianalisis. Pada saat berrsamaan, Perguruan Tinggi Swasta sekedar menangkap ‘peluang bisnis menggiurkan’. Jumlah mahasiswa yang begitu banyak lebih dilihat sebagia ‘keuntungan’ tanpa peduli apakah hal itu efektif atau tidak.

Pada sisi lain, program ‘asal sarjana’ sekaligus menertawakan program pemerintah yang terlampau ‘mengagungkan’ para sarjana. Padahal sarjana yang berasal dari kata ‘sajjana’ yang artinya ‘berwatak baik’, ‘arif’ dan ‘terhormat’, mestinya mengarah kepada kualitas diri. Ia sama sekali tidak ada kaitan dengan julukan eksternal sekedar memenuhi kriteria akademik di universitas tetapi jauh dari kualitas diri yang diharapkan.WISUDA1Tak disadari, asumsi seperti itu telah meniadakan kualitas sebagai hal terutama. Padahal, selama periode lalu, tanpa menyangkali kekurangan yang bisa terjadi, para guru tamatan SPG atau diploma tidak kalah kualitasnya. Malah dalam arti tertentu, ketika dibangikan dengan para sarjana, ternyata kualitas mereka tidak kurang, bahkan lebih dari itu.

Sayangnya hal itu tidak menjadi bagian penting penilaian. Para ‘pejabat’ lebih suka disanjung oleh ‘berlimpahruahnya’ tamatan ‘sarjana’ ketimbang kualitas. Mereka lupa asal muasal ‘sajjana’ yang mengarah kepada kualitas dan jauh dari sajian bibir tanpa ada hunjuk kualitas yang semestinya harus ada.

Kembali ke Asal

Ketimpangan dalam pendidikan mestinya mendorong untuk kita kembali kepada akar pendidikan itu sendiri. Ia bergerak dengan masa depan karena itu ia tidak bisa sekedar ‘lip service’ yang mengagungkan orang dari ijazah tetapi tidak mendalami kepada kualitas diri.

Juan María Segura dalam artikelnya El problema de la educación (Harian Gaceta 4/1/2015), menekankan, bahwa permasalahan pendidikan berada pada level mikro. Sayangnya, yang ditawarkan lebih merupakan pendekatakn makro.

Realitas pendidikan di lapangan misalnya jarang menjadi pijakan analisis. Pemerintah lebih ‘doyan’ menerapkan pendekatan deduktif yang bertolak dari beberapa asumsi dan teori pendidikan untuk kemudian diterapkan di semua wilayah sebagai sebuah ‘dogma pendidikan’.

Tentu saja paham itu akan terasa indah. Ada sebuah usaha ‘menyeragamkan’ pola pendidikan. Di atas kertas, terlihat adanya kemajuan. Fakta tentang jumlah sarjana yang meningkat misalnya menjadi sebuah data menghibur. Ia menempatkan Indonesai pada level negara dengan guru berpendidikan tinggi.

Sayangnya, realitas itu tidak pernah teruji secara induktif. Di sana fakta di lapangan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pendidikan. Pada sisi lain, para tokoh setempat dilibatkan karena mereka mengetahui dan merasakan apa yang terjadi.

Kesadaran akan ketimpangan itu mesti diikuti dengan beberapa tindak lanjut. Pertama, yang paling mendesak dalam mengatasi pendidikan semestinya (kalau disadari) bukan pada ‘menjsarjanakan’ tetapi bagaimana meningkatkan kualitas guru yang sudah ada. Itu berarti yang lebih urgen adalah bagaimana mengadakan pelatihan agar guru yang sudah memiliki kemampuan (meski bukan sarjana) dapat ditingkatkan lagi.

Hal ini hanya mengingatkan bahwa yang menjdikan seseorang guru adalah ‘pengalaman’ hal mana dikatakan “pengalaman adalah guru terbaik”. Itu berarti pengalaman mengajar perlu menjadi titik berangkat darinya dapat direncanakan berbagai program pelatihan untuk mengelola kembali pengalaman mengajar guru.

Proses ini nyaris disentuh. Pemerintah lebih ‘giat’ menghadirkan LPTK untuk mendidik guru menjadi ‘sarjana’ tetapi tidak mengarah kepada pelatihan yagn profesional. Akibatnya di lapangan begitu banyak sarjana tetapi tidak diimbangi kualitas dan tidak sesuai tuntutan mata pelajaran. Semetnara itu guru yang ‘hanya tamatan SPG dan Diploma’ dibiarkan berjuang sendiri dengan ancaman tidak akan diberikan lagi jam mengajar.WISUDA3Kedua,  pemerintah sebagai pengambil keputusan mestinya tahu (dan mereka tahu) bahwa ‘asal sarjana’ hanya akan jadi beban tambahan untuk tidak mengatakan mubasir. Dengan demikian ia mestinya tidak terlibat dalam ‘mencetak’ sarjana tanpa efektivitas di lapangan.

Yang mestinya dikejar sebagai target adalah kualitas karena hal itulah yang akan lebih dibutuhkan untuk jangka panjang. Cara berpikir seperti inilah yang mestinya dimiliki. Yang kita butuhkan bukan solusi instan tetapi cara berpikir lebih jauh.

Ketiga, karena gelombang ‘sarjana’ itu berawal dari demam sertifikasi, maka pola sertifikasi perlu dirancang ulang. Yang harus dicari dalam sertifikasi bukan ‘sekedar gelar’ tetapi kualitas diri. Terpikir, bagaimana mengadakan lomba antar guru di tingkat kecamatan atau kabupaten yang pada gilirannya memberi kemungkinan lahirnya guru yang benar-benar berkualitas.

Para guru potensial ini yang selanjutnya dapat dihasapkan menjadi ‘tutor’ bagi guru yang lainnya. Mereka juga akan jadi team kecil yang bisa merancang realisasi pendidikan di wilayahnya. Kekuatan inilah yang harus digarap.

Pada sisi lain, kriteria sertifikasi yang selama ini diterapkan, mesti digagas ulang. Seorang guru misalnya sudah bisa ‘diperhitungkan’ kalau ia sudah meningkatkan kualitasnya secara liner, meski hanya setingkat kecil di atasnya.  Guru D2 (yang dulunya D1) atau D3 (yang sebelumnya D2), atau D4 (yang sebelumnya D3) mesti diikutikan dalam sertifikasi karena ia telah meningkatkan profesionalitas dalam bidangnya.

Dengan demikian para guru akan terdorong untuk meningkatakn apa yang telah ia miliki. Lebih dari itu, akan tercipta guru pembelajar yang selalu berusaha terus memperdalam pengetahuan dan bukannya lari pada bidang lain yang tidak sejalan.

Kalau maksud ini tercapai maka demam ‘asal sarjana’ akan tersingkir jauh. Yang dicari bukan sekedar titel (ekseternal) tetapi kualitas diri (internal). Hal itu akan berimbas pada kualitas pendidikan. Semoga
Robert Bala. Alumnus Universitas Pontificia de Salamanca Spanyol. Guru pada Sekolah Tunas Indonesia Jakarta.

Sumber: Pos Kupang, Selasa 24 November 2015

Advertisements