Di Balik “Gejolak” Flotim

Di Balik “Gejolak” Flotim

Robert Bala, MA, Dipl.

Saat membaca gejolak pemilu kada Flotim, secara spontan terbayang, sungguh sebuah pertarungan yang ‘sengit’. Ada adu ‘argumentasi’ yang sekaligus mengindikasikan kekuasaan di baliknya. Yang satu mengandalkan legitimasi lokal, yang lainnya mengutamakan ‘instruksi’ dari KPUD Propinsi maupun KPU PUsat.

KPUD Flotim merasa, dialah yang mengenal dinamika politik di daerahnya. Diterimanya lima kandidat (dan tersingkirnya Hayon – Alfi) adalah proses politik yang sudah dilewati secara ‘seksama’. Dalam perspektif otonomi daerah dimana segala keputusan diserahkan kepada daerah, mestinya cara berpikir seperti ini benar adanya.

KPUD Propinsi (dan apalagi KPU Pusat) punya alasan lain. Meski daerah adalah pelaksana riil, tetapi legitimasi dari atas bukan sekedar relasi konsultatif-informatif.  Ia punya wewenang untuk ’menilai’ proses yang sudah dilewati. Lebih lagi, ketika proses itu dirasa ada ’keanehan’, maka mereka perlu ’turun tangan’.

Menjadi pertanyaan: apa yang bakal terjadi bila ’gejolak’ itu terus digulirkan? Siapa yang akan menerima konsekuensinya? Apakah bila ‘gejolak’ itu diteruskan, pada akhirnya diperoleh kebenaran sejati?

Bias Ketakutan

Sebuah gejolak bahkan perang perang sekalipun, muncul karena adanya ketakutan, demikian Erich From. Dalam bukunya: El miedo a la libertad (Ketakutan atas Kebebasan), Barcelona, 1996, ia coba meneropong akar dari setiap konflik. Baginya, konflik terjadi karena ’yang lain’ bukan dilihat sebagai rekan dan teman seperjalanan. Sebagai rekan, bila ia khilaf, dimaafkan,  bila lalai, diingatkan. Ia ada waktu senang, tetapi lebih empatik saat rekan susah.

Yang terjadi, ’yang lain’ tidak dipandang demikian. Tidak jarang ia (yang lain) dilihat sebagai ’musuh’ yang nota bene harus ditakuti, dan mengapa tidak, perlu ’diamankan’. Pelbagai upaya dijalankan atas prasangka buruk. Apa pun yang dilakukan selalu dinilai negatif. Bahkan karena begitu jengkel, ia pun memasang ’kuda-kuda’ agar orang tersebut bisa tersandung jatuh.

Bias ketakutan itu cukup menyeluruh. Pada masyarakat totaliter, sang penguasa yang sebenarnya sudah cukup gagah berani dan ditakuti, masih mengobarkan api ketakutan itu. Ia selalu mencari musuh. Setiap upaya ’dari bawah’ dalam bentuk protes, selalu dilihat sebagain tindakan provokatif. Hal ini cukup nyata pada masa Orde Baru. Karena takut, tidak sedikit orang ditembak secara misterius, banyak koran dibreidel, tidak kurang seniman yang dilarang pentas. Mereka tidak diizinkan tampil karena sang penguasa takut, bakal terjadi ’kekacauan’.

Hal yang sama terjadi pada masa demokrasi. Secara teoritis, dikumandangkan kebebasan berbicara dan berpendapat. Namun, sang ’demokrator’ tidak tinggal diam. Dengan keunggulan media komunikasi (baik elektronik maupun cetak), ia terus menggulirkan ide tentang kebenaran tunggal. Ia pun begitu getol mengontrol ajaran (dogma). Ada ketakutan, bila kebenaran itu disalah tafsir, akan terjadi kekacauan. Singkatnya, kebebasan itu ternyata ditakuti.

Meluas

Sangat berlebihan jiga mengatakan ’konflik’ yang terjadi di Flotim berawal dari ketakutan. Yang ada justeru barangkali ’keberanian’.  Setiap peserta merasa diri benar dan pada gilirannya akan secara ’gagah perkasa’ memperjuangkan haknya. Demo (dan demo tandingan) akan terus memecahkan kehendingan ’Kota Reinha’.

Namun bila kita jeli, ketakutan yang diawaskan Erich From, ada, meski tidak tampak secara nyata. Ia menyelinap dalam aneka tutur kata atau ekspresi. Sikap melaksanakan aturan sebagaimana sudah ’tertulis’ sekilas dilihat sebagai konsistensi pada aturan. Hal ini sangat nyata dalam diri KPU (baik pusat maupun daerah). Upaya menegakkan aturan dan seruan untuk menghukum yang lalai sepintas sangat dibanggakan. Meski secara substansial mereka sama, tetapi peran mereka berbeda dan tafsiran mereka pun sangat variatif untuk tidak mengatakan kontradiktif. Kalau kita kritis, di balik pendasaran legal, terselinap ketakutan, yang hanya masing-masingnya (KPU pusat dan daerah) ketahui.

Para calon bupati yang sudah diakui KPUD Flotim, tentu tidak takut akan pertaurang politik. Secara eksternal (mungkin juga internal) mereka tentu tidak (mengungkapkan) senang bila ada rekan yang digusur. Juga, mereka tidak susah bila akhirnya pasangan itu diikutsertakan. Hanya saja, adanya demo dari lima pasangan yang sudah diakomodasi maupun dari pasangan Mondial menunjukkan bahwa ada ketakutan yang tersembunyi. Bagaimana model ketakutan itu, hanya masing-masing yang tahu.

Pada gilirannya, Hayon-Alfin, kelihatan menjadi pasangan yang ’paling berani’. Setelah didepak mereka tidak tinggal diam. ”Lobi” ke KPUD Propinsi hingga KPU Pusat membuktikannya. Tetapi, di balik itu, semestinya tersimpan ketakutan. Ada kesadaran (meski terlambat) bahwa ketidakseriusan mengikuti proses pemilu kada bisa berakibat fatal. Apalagi sebagai pasangan ’incumbent’ mestinya mereka memberi contoh dan bukan sebaliknya. KPUD Flotim dalam hal ini mestinya diapresiasi atas keberanian untuk mengeluarkan ’kartu merah’.

Meski demikian, KPUD Flotim juga mestinya paham, perannya bak wasit dalam pertandingan. Ia seharusnya lebih ’bijak’ dalam menyikapi ’keteledoran’ kandidat. Ia mestinya tahu, sikapnya yang tegas pada kandidat yang lalai (apalagi kandidat itu ’incmbent’ meski dilaksanakan atas profesionalisme, bisa ditafsir sebauh sebuah ’permainan’ tingkat tinggi. Darinya, lewat pendekatan pribadi, ia mestinya berusaha semaksimal agar semua kandidat bisa diakomodasi, apalagi bila kendala itu bersifat administratif-prosedural.

Yang terjadi, proses itu dijalankan terlampau legalistik. Aturan terlampau ’ditegakkan’ yang berujung pada gejolak yang terjadi. Kini sudah pasti, yang menjadi sasaran tembak adalah KPUD Flotim. Ia dinilai ’lalai’ melaksanakan tugasnya secara bijaksana. Dan terutama, ia gagal menjadi ’wasit’. Ia tahu, bila ada kandidat yang tergusur, apalagi kandidat yang punya pengakuan (dan diprediksikan berpeluang), maka KPUD Flotim juga gagal menjadi wasit. Jelasnya, wasit hanya bisa diakui kalau ada pertandingan. Kalau pertandingan tidak jadi, maka jasa ’wasit’ prapemilu kada tidak akan diingat, malah dilupakan.

’Be a man’

Bila analisis di atas diterima, maka ’gejolak’ yang terjadi di Flotim bukan mustahil dimulai di atas ketakutan. Dampaknya seperti itu sama sekali tidak menguntungkan. Mengutip Bertrand Russel, “war does not determine who is right – only who is left”. Gejolak atau perang tidak akan menghasilkan siapa yang benar. Yang pasti, ia hanya akan meninggalkan mereka yang menjadi korban, yakni masyarakat Flotim. Biaya akan membengkak (apalagi proses itu harus diulang).

Agar terhindar dari akibat itu, dibutuhkan keberanian. KPU(D) harus berani mengedepankan kepentingan umum dan bukan sekedar ‘menaati aturan perundang-undangan’. KPU Pusat maupun Propinsi tidak bisa sekedar ‘menekan’ dengan mengutamakan hirarki kekuasaan. Ia akan ditolak. Perlu ada kerendahan hati untuk ‘duduk semeja’. Saat duduk, tidak lagi diperdebatkan siapa yang benar (dan siapa yang salah), tetapi apa yang mesti dibuat agar masyarakat Flotim tidak dikorbankan dalam proses ini. Semua tahu, ’nasi’ sudah jadi ’bubur’. Pilihan bukan lagi berada pada ‘yang benar’ dan  ‘yang tidak benar’ melainkan antara dua keburukan. Yang mestinya dipilih adalah keburukan yang lebih kecil.

Tidak hanya itu. Pihak yang bertikai hendaknya berani menjadi ‘pria sejati’ (be a man). (Maaf, saya sama sekali tidak menyamakan pelaku politik di Flotim bagai ‘banci’ yang ingin menjadi lelaki sebenarnya, sebagaimana acara di sebuah TV swasta). Harapan ini sangat melekat erat dengan budaya lamaholot yang sangat patriarkalis. Dalamnya, ‘pria’ di tempat ‘maha agung’ (tidak kebetulan semua bakal calon bupati adalah pria). Selanjutnya, pria sejati ini mestinya tidak sekedar ‘berani’ bertempur dengan ‘peda gala’ (parang dan tombak), tetapi menukik ke kedalam batin untuk melawan egoisme dan ketakutan itu sendiri.

Keberanian juga berarti upaya internal untuk meminta maaf dan memulai pertandingan dengan gagah perkasa. Lima calon yang sudah ‘legal’ tidak perlu gentar. Masyarakat Flotim terlampau dewasa untuk menentukan pilihannya. Di bilik suara, mereka akan menghukum siapa saja (termasuk pasangan mondial), kalau selama lima tahun terakhir harapan mereka dikecewakan dan paham keagamannya  diselewengkan oleh Mondial, terutama Simon Hayon. Mustahil, Simon Hayon akan menjadi bupati untuk periode kedua kalinya.

Namun, bila proses itu akhirnya memenangkan pasangan yang ditolak (Mondial),  maka ia hanyalah pembenaran dari Erich From bahwa ada ketakutan yang tersembunyi di balik kisruhnya pemilu kada Flotim. Tetapi benar tidaknya ketakutan dan siapa yang lebih atau kurang takut hanya akan ditentukan oleh rakyat Flotim dan hasil pemilu kada akan membuktikannya. Ayo………

Robert Bala. Diploma Konflik dan Resolusi Perdamaian Asia Pasifik, Universidad Pontificia Salamanca Spanyol. Sumber: Pos Kupang 9 Juni 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s