Mencermati Lembata

Mencermati Lembata

DI tengah upaya melaksanakan ‘pesta demokrasi’ di Lembata, berita pengunduran diri Ketua KPUD Lembata, Wilhelmus Panda Mana Apa, tidak lagi menakhodari lembaga yang sangat menentukan proses pemilu kada di Kabupaten yang ‘merdeka’ dari Flotim, 12 Oktober 1999 menarik untuk disimak.

Panda disanjung. Di tengah minimnya pejabat di negeri ini yang memilih mundur, dan terus ‘melenggang’ dalam jabatan di tengah badai kritik, Panda justru berbuat lain. Ia punya logika yang baginya tidak sejalan dengan ‘logika’ KPU Pusat yang terus ‘menekannya’ (PK 27/3).

Masalahnya, apakah pengunduran diri itu berhenti di situ dan serta merta menjadi sanjungan heroik darinya ada ‘hikmah’ yang jadi pembelajaran (PK 28/3)?

Falsifikasi
Tanpa melupakan kelemahan sebuah paham, teori falsifikasi dari Karl Popper tetap inspiratif. Baginya, sesuatu yang baru (yang disebutnya P2) hanya bisa lahir karena hal yang lama (P1) telah melewati proses solusi sementara (TS) dan telah kuat bertahan di tengah proses eliminasi kesalahan/eror (EE).

Pertanyaan menarik, mengapa sebuah ide baru justru lahir lewat proses eliminasi kekeliruan? Berpijak pada pertanyaan ala Propper: “what data would it take to change your mind?” sebuah proposal yang berasal dari imajinasi individu diuji. Bila ia benar, maka pengetahuan yang nota bene bersifat konjektural dan tentatif itu akan bertahan. Tetapi bila salah, maka ia gugur dengan sendirinya.

Tetapi dihasilkannya sebuah proses yang berakhir positif tidak terjadi secara otomatis bila sebuah imajinasi tidak dirumuskan secara terbuka. Ia perlu mengemukakan premis-premis yang jelas sehingga terbuka terhadap proses ‘dipersalahkan’. Ia berani ‘telanjang’ apa adanya karena tahu hanya dengan demikian ia mudah mendapatkan in put yang mendukung atau bahkan mengelemisnasi sebagian bahkan seluruh asumsi.

Lewat proses ini, pada akhirnya sebuah hipotesa bisa dikokohkan (corroborated) karena ternyata dugaan itu tidak kosong. Ia pun dibenarkan (verifikasi) dan terus mendapat dukungan karena perlahan tapi pasti ia menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Proses elminasi pun sukses menghadirkan sebuah paham yang lebih kuat.

Acungan pun akan berdatangan karena ujian demi ujian telah membuatnya bertahan. Ia sanggup bertahan di tengah semua upaya ‘mempersalahkan’ (falsifikasi). Ia malah sebaliknya bersyukur karena kritik itu telah mendorongnya untuk menjadi lebih baik atau paling kurang menyempurkan kekurangan yang menjadi obyek kritik.

Sesat-Pikir
Teori falsifikasi ala Propper tidak bisa sekadar ‘dipaksakan’ untuk membaca pengunduran diri Panda dari kepemimpinan di KPUD Lembata. Propper maupun didukung kemudian oleh ‘paradigma’ berpikir dari Kuhn, dengan aneka kelemahan teoritisnya, adalah teori teramat cemerlang untuk ditempatkan dalam proses menghadirkan ilmu pengetahuan baru. Sementara itu, pengunduran diri Panda hanyalah sebuah keputusan yang lebih didasarkan atas pertimbangan ‘personal’ (karena tidak tahan ‘cemoohan’ dan ‘makian’) dan bukannya sebuah argumentasi cemerlang penuh penelitian ilmiah yang kuat.ATAWOLO 11

Tetapi, tidak dapat disangkal, pemikian Popper dapat dijadikan inspirasi untuk mencermati kondisi riil di Lembata. Yang dimaksudkan, dalam upaya membenarkan posisi yang diyakini, seseorang harus berhadapan dengan proses penyanggahan. Hanya dengan demikian ia akan tampil lebih tegas dan diakui telah melakukan sesuatu yang benar. Sementara itu, mereduksikan substansi masalah pada sebuah cemoohan adalah sebuah upaya berlindung di balik ‘argumentum ad hominem’.

Inilah sebuah sesat-pikir (fallacy). Persoalan mendasar tidak ditampilkan secara jelas dan dengan mudah dicondongkan pencemoohan sebagai elemen utama. Dalam logika berpikir, kesalahan seperti ini terkadang dianggap normal. Seseorang merasa harga dirinya dipermainkan. Pengorbanannya telah ‘disia-siakan’ dan tidak dihargai. Sayangnya, ia lupa, jabatan publik menghendaki proses dialektika ini untuk mencari kebenaran yang mestinya begitu disadari ketika melakukan sumpah jabatan.

Pada sisi lain, tekanan ‘luar biasa dari atas’ seperti yang dikeluhkannya tidak dilihat sebagai sebuah peluang untuk menjelaskan kebenaran proses yang telah dilalui, tetapi langsung dilihat sebagai ancaman darinya memilih mundur menjadi pilihannya. Di sinilah sikap ‘gentleman’ dicampuraduk sehingga hadir mengaburkan dan bukannya mencerahkan.

mewariskan potensi konflik yang diteruskan kepada penggantinya, sementara itu Panda merasa ‘aman’ untuk membiarkan proses politik berjalan tanpa dirinya. Meminjam Thomas Kuhn (The Structure of Scientific Revolution, 1962), yang meneruskan teori Propper, sebuah asumsi hendaknya terus dicermati agar ia tidak sekadar berhenti tataran teoritis tetapi mengena ke kedalaman demi menjadikan sesuatu yang ‘normal science’ menjadi media yang handal yang menawarkan solusi.

Selain itu, pengunduran diri, telah masuk pada upaya penjebakan diri pada apa yang dikritik oleh Propper sebagai sebuah musuh ‘falsifikasi’ yakni induktivisme. Artinya, sebuah proses tidak akan berjalan bila seseorang atau sebuah teori hanya berhenti pada pengalaman sendiri (atau atas nama lembaga KPUD) dan lupa membuka diri pada kritik yang lebih baik. Jelasnya, apabila ia benar, maka ia harus bertahan di depan ‘tekanan luar biasa’ dari KPU Pusat dan bukannya memilih mundur demi memasuki zona aman.

Cermat dan Cerdas
Mencermati proses berpikir di atas, maka terbuka sebuah ruang untuk menarik kesimpulan, pengunduran diri Panda Mana Apa adalah sebuah keputusan yang patut disesalkan. Hal itu bukan saja karena bayang-bayang ‘kegagalan’ Flotim menghantui kita. Kita menyesal, mengapa KPUD Lembata tidak belajar dari ‘induknya’ Flotim dan lebih ‘Waspadah’ (PK 23/1) sehingga tidak jauh pada kekeliruan yang sama?ATAWOLO 15

Penyesalan lebih berkaitan dengan ‘celah’ yang entah secara sengaja atau tidak sengaja telah tercipta sehingga apa pun keputusan Ketua KPUD Panda Mana Apa (mundur atau terus), tetap menyimpan bibit konflik yang bisa berlarut panjang. Yang dimaksud adalah absennya konfirmasi yang mestinya dibuat pada proses verifikasi.

Yang terjadi justru lain. Bibit konflik itu dipelihara dan tidak dilakukan konfirmasi yang sepadan, hal mana dikeluhkan PKPI (FloresNews 18/3). Parpol yang sudah merasa ada kejanggalan dalam pencalonan kandidat, bahkan sudah seminggu sebelumnya menyampaikan kecemasannya karena hingga saat itu tidak dikonfirmasi. Ia tahu, hal tersebut adalah masalah yang mestinya cepat dicari jalan keluar.

Memang, absennya konfirmasi seperti ini bisa saja dianggap hal yang tidak terlalu penting. KPUD sudah mendasarkan pertimbangan pada bukti otentik kebenaran (baca: pembenaran) yang lebih dari cukup dan tentu saja diasumsikan keputusan cakap. Karena itu, upaya konfirmatif kepada pihak yang mestinya diminta keterangannya dilewatkan begitu saja.

Sayangnya, dalam konteks berpikir Popper, justru ini adalah sebuah kelemahan. Sebuah hipotesa, meski begitu diakui secara individu maupun kelompok (KPUD) akan menjadi lebih kuat ketika dikaji lebih jauh. Bobot kebenaran atau pembenaran akan menjadi lebih kuat. Lebih lagi, proses itu sudah begitu dicermati sehingga ketika tiba waktunya, tidak ada ‘surprise’ yang bisa berbuntut panjang.ATAWOLO 17

Di sini pengunduran diri tidak menyelesaikan masalah. Malah ia mewariskan celah yang tidak bisa diselesaikan oleh siapa pun yang menahkodai KPUD Lembata. Pengunduran diri, karenanya tidak bisa diterima begitu saja oleh pihak yang berwajib. Proses pertanggungjawaban publik akan terus diminta kepada Panda Mana Apa dalam situasi dan kondisi apa pun.

Bijak
Proses politik yang kembali terjadi di Lembata mesti dijadikan pembelajaran. Kita sadar, pembuatan kebijakan politik mestinya tidak berhenti pada pemenuhan segelintir peraturan. Di sini seseorang bisa menghibur diri, telah melakukan segala sesuatu ‘sesuai aturan mainnya’ (Undang-Undang yang berlaku).

Sayangnya, paham ini tidak bijak dan cakap. Sebuah kebenaran, bisa saja parsial dan karenanya Popper misalnya menghendaki adanya keterbukaan untuk meminta ‘difalsifikasi’. Di sana sebuah kebenaran bisa menjadi lebih jelas dan dapat diterima (meskipun tidak bisa memuaskan semua orang).

Tetapi tuntutan kebenaran saja tidak cukup. Seorang pejabat, mestinya punya kesadaran akan kebaikan harus harus dicipta. Kebenaran aturan diarahkan sedemikian rupa sehingga bermuara pada terciptanya kebaikan bersama. Aneka dialog, konfirmasi, verifikasi, atau apa pun dilakukan semaksimal mungkin karena ada sebuah tanggunjawab moril untuk menciptakan kebaikan bersama.

Bila proses ini kita jalani secara lebih maksimal, mustahil kejadian serupa di Lembata tidak terjadi lagi di NTT. Kita akan lebih matang karena pengalaman yang satu menjadi pembelajaran dan kita mengais harapan baru yang lebih bermakna. *

Diploma Resolusi Konflik dan Penciptaan Perdamaian pada
Universidad Complutense de Madrid, Pemimpin Umum Majalah ‘Suara Lembata’ Jakarta

Sumber: Pos Kupang 08 April 2011