‘Menetralisir Cabai Rawit NTT

 

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya ‘menghadiahkan’ Cabe Rawit NTT kepada SBY. Apakah cabai itu tetap ‘pedas’ kalau ditanam di Cikeas?

“Menetralisir” Cabai Rawit NTT?

Robert Bala. Pos Kupang, 14 Februari 2011

Kado 2 kg hadiah cabai rawit dan 10 anakan cabai rawit dari gubernur NTT, Drs Frans Lebu Raya kepada Presiden Yudhoyono Rabu, 1 / 2 bisa saja dianggap hal biasa (PK 4/2).

Ia juga bisa disebut luar biasa bila ditafsir dari sisi ekonomi. Lebu Raya cukup cerdas memanfaatkan momen untuk menjual salah satu keunggulan NTT yang barangkali selama ini tidak diketahui khalayak. Hasilya tentu menakjubkan. Bayangkan, secara ‘nasional’ lombok padi itu bisa saja dikenal luas dan memunculkan rasa ingin tahu yang berujung pada meningkatnya permintaan.

 

Namun, apakah hadiah itu ‘diplesirkan’? Dasar orang yang berpikiran negatif. Sesuatu yang biasa dan berada pada tataran normal, bisa dianggap ‘luar biasa’, hal mana menjadi ‘warna khusus’ dari tulisan ini.

Bunglon

Dalam dinamika politik, pergantian warna (ibarat bunglon) orang dari satu partai ke partai lainnya adalah hal yang normal. Meski aneh karena pergantian ‘bendera’ itu adalah ekspresi ketidakmatangan berpolitik, tetapi hal itu sudah terlanjur menjadi sebuah salah satu karakteristik berpolitik kita.

Lihat saja. Sewaktu rezim Soeharto berkuasa, cita-cita menjadi pemegang karta ‘pohon beringin’ begitu dikejar-kejar. Banyak orang merasa ‘teduh’ bernaung di bawah pohon beringin. Mereka malah antusias bergelantungan pada akar beringin, walapun tahu, pohon itu sudah tua dan tinggal menunggu waktu untuk ‘tumbang’.

Perpindahan massal terjadi lagi pada saat PDIP menjadi ‘penguasa’ di negeri ini. Moncong banteng itu menjadi incaran. Tak pelak, warna kuning diubah begitu mudah jadi merah. Dan kembali terulang kini.  Masa jaya Partai Demokrat, misalnya menjadi bidikan tidak sedikit politisi. Daripada ‘merana’ dalam partai yang lebih kerap kalah terkapar daripada menang, adalah ‘bijak’ mengganti baju. Kuning menjadi biru dan merah menjadi biru.

NTT, basis 'PDIP' yang terkenal 'pedas', tetapi kini apakah tetap pedas? Seirama berubahnya dinamika politik, kita harap tetap pedas

Politik ‘ungu’

Bisa saja sebuah kebetulan. Dari sisi ‘colour theory’ (teori warna), ada tiga warna primer yang identik dengan tiga partai politik di Indonesia. Ada warna kuning (Golkar), merah (PDIP, dan biru (Demokrat).

Yang menarik, Kombinasi dua warna antara warna primer itu akan menghasilkan warna sekunder. Campuran kuning dan biru menghasilkan warna hijau. Juga muncul warna oranye / jingga, hasil campuran antara merah dan kuning. Sementara itu, pertalian antara warna merah dan biru akan menghasilkan warna sekunder ungu.

Pergantian atau campuran ‘warna’ itu bisa saja menarik. Ia juga bisa menjadi objek menarik ketika masuk dalam ranah politik negeri ini. Politik yang selama ini dimonopoli oleh warna primer (kuning, merah, dan biru), bisa saja menjadi lebih ‘kaya’ oleh hadirnya warna sekunder.

Kenyataan itu sudah terasa sejak lengsernya Soeharto. Perkawinan dari tokoh Golkar yang berbelot menjadi  orang PDIP (malah begitu vokal), merupakan hal yang cukup menarik perhatian.

Hal yang sama terjadi kini, era SBY. Hadirnya warna hijau oleh pertalian kuning dan biru, maupun munculnya warna ungu oleh ‘perkawinan’ merah dan biru menjadi begitu nyata terjadi.

Contoh paling jelas, dapat terlihat dari ‘perubahan’ warna atau lebih tepat kombinasi warna yang dilakoni Gubernur Jawa Tengah, Mayjen TNI (Pur) H Bibit Waluyo. PDIP itu sebagai partai pengusung, mestinya menjadikan mantan Pangdam Diponegoro itu menjadi lebih ‘moncong putih’ daripada lainnya (Jakartapress.com, 21/4/09).

Yang mengherankan, menjelang pilpres, setelah dipanggil ‘menghadap’ ke istanah, sang gubernur menjadi begitu ‘universal’ dengan mengatakan, seorang gubernur tidak boleh minta cuti untuk menjadi salah satu juru kampanye PDIP mendukung Megawati. Padahal semua tahu, itulah ‘bhakti’ minimal yang harus dibuat oleh seseorang untuk berterimakasih kepada partai pengusung.

Kisah kita tidak selesai. Mendagri Gumawan Fauzi, merupakan contoh lainnya. Meski tidak menjadi kader PDIP, tetapi ‘jasa’ partai yang identik dengan Megawati tidak bisa disepelehkan karena telah mengantarnya higga menjadi Gubernur Sumatera Selatan. Nyatanya, seirama tidak ‘semegahnya’ PDIP pada waktu Megawati menjadi Presiden, telah menjadikannya ‘beralih’ ke Demokrat. Malah kesuksesanya memenangkan Demokrat di daerahnya telah menjadi kredit poin yang mengantarnya menjadi Menteri Dalam Negeri.

Lalu NTT?

Dua contoh dari Jawa Tengah dan Sumatera Barat tidak bisa dijadikan untuk menarik kesipulan induktif yang kuat. Ia bisa dinilai leah oleh ketiadaan argumen pendukung. Lebih lagi, kita tidak bisa serta merta menjadikan NTT sebagai ‘girilan terikutnya’.

Lebih aneh bin ajaib lagi kalau kita membuat sebuah interpretasi murahan dengan menandaskan bahwa  penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di NTT sebagai salah satu ‘hidden strategy’ untuk ‘mendemokratkan’ NTT yang nota bene merupakan basis PDIP.

Kalau ada pikiran seperti ini, sudah jelas, itu adalah sebuah kenaifan. Pikiran itu sama sekali tidak mendasar karena baik Demokrat maupun SBY sebagai Ketua Dewan Pensaihatnya sangat universal cara pandangnya. (Barangkali) Tidak terbersit sekalipun pikiran sepicik ini dalam benak mereka untuk sekedar menjadikan NTT sebagai ‘lahan’ empuk. Dari sisi penduduk pun propinsi yang sering diplesir “Nasib Tidak Tentu” itu sebenarnya tidak bisa ‘diandalkan’ untuk memenangkan sebuah peraturahan nasional menjadi pemimpin bangsa ini.

Hanya saja, pengalaman yang pernah dilewati Bibit Waluyo dan Gumawan Fauzi serta peristiwa kebetulan ‘membaca’ hadiah Cabai Rawit, membuat pikiran aneh (tanpa dasar) itu muncul. Akankah ada kesamaannya? Sekali lagi, tentu saja tidak. Pikiran itu terlalu picik tentunya. SBY dan Demokrat juga tidak berpikir demikian, apalagi mengandalkan NTT yang berpenduduk tidak seberapa untuk dijadikan alat politik pemenangan pada pilpres berikutnya.  Janji Presiden untuk memperlakukan NTT secara khusus (PK 4/2) tentu tidak bisa ditulis dan diberi tanda petik ‘khusus’ sebagai arti konotatif.

Tapi sebagai rakyat (yang punya daya lamunan tinggi yang melanglang liar) tidak salahnya kalau kita berpesan agar ‘cabai rawit’ hadiah Gubernur Lebu Raya itu tidak diartikan secara konotatif sebagai upaya menetralkan rasa pedasnya.

Memang kita bisa berasumsi demikian. Kepedasan cabai rawit itu adalah hasil proses kimia-biologis antara alam NTT yang tandus. Darinya ia akan menjadi enak dan pedas. Sementara itu, upaya ‘menanamnya ‘ di Cikeas, kemungkinan akan tidak sepedas bila dibiarkan di bumi Cendana.

Lihat saja Pak SBY. Iklim dingin dari Gunung Putri Bogor akan menetralkan cabai rawit itu. Karena itu hanya satu pesan, biarkan NTT menjadi pedas dan hanya bisa dinikmati di sini saat pak SBY ada di bumi ‘Nanti Tuhan Tolong’ ini.

Robert Bala. Pengajar Creative and Critical Thinking Universitas Multimedia Nusantara Jakarta. Pos Kupang, Senin 14 Februari 2011

Mau ditanam di Cikeas.....

2 Responses to ‘Menetralisir Cabai Rawit NTT

  1. Dami says:

    Damianus Koban , kita tetap waspada dengan propaganda dari partai mana pun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s