Yang MuLi(h)a(i)

Yang MuLi(h)a(i)

Sapaan ‘Yang Mulia’ selama sidang Majelis Kehormatan Dewan (MKD) menyikapi kasus ‘Papa Minta Saham’ membuat bulu kuduk berdiri, demikian komentar seorang facebooker. Jubah kehorbamatan merah memanah dengan deretan melingkar mengingatkan sidang Dewan Terhormat di era Yunani. Yang tampil adalah orang-orang terpelajar yang tidak saja maju dalam pikiran tetapi terutama karena punya praksis hidup menggugah.MKD3Tetapi mengikuti proses persidangan hingga sidang tertutup demi ‘mejaga kehormatan dewan’, saat Setya Novanto diminta tampil memunculkan pertanyaan hal mana menjadi latar belakang tulisan ini: Dimanakah kemuliaan sebagaimana disebut? Apakah ia sebatas sebutan atau semestinya tercermin dalam perilaku?

Tanpa Etika

Etika kerap dipahami secara pincang. Tidak sedikit orang yang mengartikan sekedar mengikuti sederet aturan yang sudah lama dipraktikkan dalam sebuah masyrakat. Terhadap kelemahan seseorang misalnya, lebih baik disampaikan secara ‘pribadi’ dan ‘tertutup’. Hal itu juga dipahami dalam ranah publik. Dalam kasus Novanto, pilihan terasa lebih ‘etis’ kalau masalah itu dibicarakan secara tertutup. Ia lebih sesuai dengan ‘etika’ orang Indoensia.

Sampai di sini, kelihatannya wajar saja. Lebih lagi dalam kasus Setya Novanto, hal itu dilaksanakan atas permintaan yang bersangkutan. Lebih lagi kalau mengacu pada aturan hukum yang ‘menghendaki’ sidang tertutup. Lengkaplah sudah alasannya.MKD1Namun, hal itu memunculkan pertanyaan lebih mendalam. Apakah hal itu semestinya sementara sidang sebelumnya (dengan kasus yang sama) dilakukan secara terbuka? Apakah keinginan tahu publik juga tidak mesti jadi pertimbangan ataukah sekedar mengamini permohonan ‘terperiksa?’

Dilema antara keharusan dan kepatutan mestinya tidak dipermasalahkan. Dalam kacamata Immanuel Kant. Dalam ‘Preface’, The Metaphysical Elements of Etics, 1780, Kant menandaskan bahwa seseorang harus bertindak berdasarkan kewjiban (deon) bila ingin berbuat sesuatu secara moral. Artinya, kalau seseorang yakin bahwa itu adalah perbuatan etis yang benar, maka ia punya keharusan untuk melaksanakannya.

Pertanyaannya, apa yang menjadi kewajiban Dewan ‘termulia’ yang mesti dilakukan karena itu merupakan sebuah keharusan moral? Pertanyaan ini penting karena sebagai ‘Dewan Etik’, Dewan mestinya sangat mengetahui hal itu. Ia tidak bisa mengadili masalah etik kalau secara etis, ia tidak pantas. Selain itu dalam kondisi minimnya apresiasi publik atas kinerja Dewan, inilah momen terpenting untuk membangunkan yang sudah terjatuh. Yang terjadi, pengadilan ‘tertutup’ itu dilaksanakan.MKD4Ada hal lain yang tidak kalah penting. Keinginan tahu publik mestinya menjadi sebuah keharusan lainnya. Terlepas dari permintaan terperiksa, logika publik mewakili jutaan orang yang memiliki sebuah kerinduan tidak sekedar melihat sang ketua, tetapi mau ambil bagian dalam proses pemulihan bangsa ini. Mereka ingin menjadikan tahapan kini sebagai sebuah pembelajaran.

Inilah sebuah keharusan yang mestinya diperhatikan. Yang terjadi justeru lembaga etika justeru tanpa etika mengadiliki orang yang melanggar etika.

Memuliakan

‘Papa Minta Saham’ sebenarnya hanya sebuah kasus yang menghentak kesadaran publik untuk menempatkan kembali etika pada tempat yang sebenarnya. Ia juga menyadarkan bahwa kasus yang terjadi kini bukan tunggal. Ia sekaligus mewakili tindakan lainnya yang menggambarkan betapa keterpurukan bangsa masih saja terseok-seok oleh pemahaman dan pengalaman etika yang masih sebatas eksternal.

Realitas ini mestinya mendorong kita untuk bisa melahirkan kembali tindakan yang dapat memuliakan kembali Dewan. Pertama, pelaksananaan etika hanya bisa berjalan ketika dilandaskan oleh kesadaran diri. Di atas kesadaran itu, seseorang mengetahui secara pasti tentang apa yang harus dilaksanakan dan dihindari. Kesadaran diri juga yang memungkinkan seseorang memaknai secara tepat peraturan.MKD5Yang terjadi kesadaran diri ini berada pada level yang memprihatinkan. Apa yang ditampilkan di publik dan di ruang privat berseberangan. Lebih lagi, ketika hal itu terkuak, keberanian mengaku salah sebagai sebuah tindakan minimal yang bisa dilakukan orang yang masih ‘beretika’ tidak terjadi.

Kedua, minimnya kesadaran akan bisa terbantu sejauh lembaga penjaga memiliki kewajiban untuk menjaganya. Sistem yang baik akan menyadarkan orang yang tidak sadar agar menjadi sadar. Inilah harapan yang diarahkan kepada Majelis Kehormatan Dewan.

Yang terjadi, justeru lembaga penjaga kerhormatan pun ‘kebobolan’. Yang lebih diutamakan adalah kepentingan sesaat yang tentu saja sesat. Permainan ‘buka-tutup’ sidang dengan mekanisme yang tak wajar menunjukkan bahwa lembaga penjamin tidak ingin tahu dan mau untuk memuliakan diri.

Ketiga, pemulian martabat Dewan khususnya dan bangsa pada umumnya masih bisa mungkin ketika pemimpin bangsa menjadi terdepan dalam melaksanakannya. Kemarahan Jokowi menandakan bahwa Presiden pilihan rakyat yang bagi banyak orang masih menjadi ‘olokan’ telah menunjukkan ‘kebersihan’ diri dalam menata bangsa ini.

Hal ini mesti jadi sebuah hal positif yang pada gilirannya mendorong semua elemen masyarakat untuk mendukungnya melalui masukan positif (tak terlupakan kritik konstruktif) demi mendorong percepatan pembangunan bangsa.

Keempat, bila dua hal pertama nyaris ada dan berperan maka peran dari publik sebagai benteng akhir menjadi penting. Publik yang merasa harga dirinya dilukai akan tampil tidak sekedar mewakili partai pengusung dalam pemilu tetapi secara tegas memberikan pembelajaran kepada siapa pun tentang tanggungjawab etis yang tidak bisa ditawar-tawar.

Representasi publik tentu saja hadir secara nyata melalui mahasiswa. Terhadap aneka kasus sosial, ekonomi, dan politik yang mencederai bangsa, mahasiswa dengan gesit turun. Namun dalam kaca mata etika, permasalahan yang terjadi sebenarnya berakar dari minimnya etika. Dengan demikian ketika kasus ini mencuat, desakan mahasiswa menjadi hal yang sangat penting hal mana sampai kini masih ‘adem-ayem’.

Bila semua elemen bergerak, maka selain kian mengecil aneka tendensi kaum yang ‘lihai’ tetapi terutama makin menjadikan kemuliaan dewan dan bangsa ini terwujud.

Robert Bala. Pemerhati Sosial. Tinggal di Jakarta.

Pos Kupang, 11 Desember 2015 halaman 4.