Janji mANIES? 100 HARI ANIES-SANDI


Janji mANIES?

(100 Hari ANIES – SANDI)

Ketika dalam kampanye ada janji membangun rumah DP 0 persen / rupiah, begitu banyak orang yang mencemooh dan tidak percaya. Orang mengira, hal itu hanya sekadar ucapan manis dari politisi. Tetapi ketika benar-benar membuat ground breaking, orang terkejut. Ini bukan ucapan manis. Ini sungguh diwujudkan.

Ketika melansirkan ide untuk integrasi Transjakarta dan angkot, banyak orang tak percaya. Bagaimana bisa mungkin? Tetapi ketika jalur Kp Melayu Cipinang dilaksanakan dengan tipe itu, orang tercengang. Ternyata itu tidak hanya diucapkan secara manies, tetapi benar-benar diwujudkan.

Ketika memberi ‘tempat’ lagi untuk becak di Jakarta, banyak orang terheran-heran. Bagaimana kedisiplinan yang sudah dibangun 30 tahun terakhir, harus kembali lagi ke zaman itu. Tetapi kemudian publik tahu bahwa hal itu antara lain sudah ada dalam janji politik. Anies tidak seperti pejabat lain yang seperti pil KB: Kalau lupa minum, maka ‘jadi’.

Tetapi apa sebenarnya yang menjadi masalahnya?

Big Picture

Komitmen pada janji seperti ini mestinya ditanggapi baik adanya. Namun dalam kasus DKI, pembuatan dan pemenuhan janji mestinya dilihat dalam ‘big picture’. Apa kaitan antara janji dengan konsep besar pembangunan DKI?

Ibu kota RI terlalu kompleks untuk hanya sekadar dipenuhi dengan beberapa kegiatan populer. Ia bersifat kompleks. Di sana kepentingan kecil harus selalu dilihat dalam gambar besar.

Pengaturan kembali becak misalnya tentu sangat baik karena menyentuh hajat hidup orang kecil. Sebuah keberpihakan yang tentu saja sangat baik agar ‘Jakarta menjadi milik bagi semua orang termasuk yang miskin dan tersingkirkan’. Tetapi keberadaan becak akan berkaitan dengan membludaknya kendaraan di jalan raya dan jaminan keselamatan.

Di Jakarta dan sekitarnya setiap hari terdapat penambahan 1500 kendaraan: 1300 sepeda motor dan 300 mobil (Kompas.com 15/9/2017). Total kendaraan di DKI menurut data (Katadata News and Research 25/1/2017) terdapat 13,98 juta unit sepeda motor, 3,4 unit mobil penumpang, 706 ribu mobil beban, 364 ribu mini bus, dan kendaraan khusus sekitar 140 ribu unit.

Dalam konteks ini, maka bukan berarti berpikir ‘majority rules’ di mana kepentingan lebih banyak orang ketimbang sedikit becak, tetapi Anies mestinya berpikir secara ‘minus malum’. Artinya, baik mengoperasikan kembali becak maupun ‘melupakan’ janji kampanye atas 1500 abang becak yang mendukung saat pilkada, adalah dua hal yang sama-sama buruk. Tetapi keduanya memiliki tingkat keburukan berbeda yang pada saatnya harus dipilih satu dengan risiko yang lebih kecil.

Integrasi Transjakarta – Angkot yang diterapkan di Kampung Melayu – Duren Sawit yang disebut ‘OK Trip’, harus disaluti. Ada 15 kendaraan yang sudah dioperasikan. Hal seperti ini menyadarkan bahwa Anies tidak bermulut manies saja seperti yang dikritik. Yang menjadi pertanyaan, ujicoba hanya satu titik tidak menjadi indikator mengatur seluruh kesemrawutan Jakarta.

Dengan demikian yang dikejar bukan sekadar ‘cepat melunaskan janji kampanye’, tetapi merancang dalam gambar besar untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa saja berpikir bahwa uji coba seperti ini akan berimbas secara meluas, tetapi melihat kompleksitas masalah maka ujicoba yang memprioritaskan hanya 1 wilayah akan memunculkan kecemburuan wilayah lain. Akan terbaca segera bahwa hal ini hanya ‘asal memenuhi janji’ tetapi tanpa analisis dan kemampuan menyelesaikan secara menyeluruh.

Model penyelesaian seperti ini akan mirip Tanah Abang. Kelihatan sudah teratur, tetapi hal itu akan memunculkan kecemburan di wilayah lain. Mereka juga akan menuntut hal yang sama agar bisa ‘berjualan di trotoar’ karena di sana ada pembelinya. Dengan demikian solusi akan menjadi sumber masalah, atau meminjam istilah Indonesian Lawak Club: Menyelesaikan masalah tanpa solusi.

DP no persen / no rupiah (apapun namanya) juga menjadi sebuah pertanyaan. Di satu pihak publik menjadi kagum bahwa DP 0 rupiah itu bukan isapan jempol. Anies mau membungkam pengkritik bahwa apa yang dikatakan kini terpenuhi. Dengan demikian peletakan batu pertama pada 18/1 lalu, adalah sebauh ‘tamparan’ hebat bagi ‘hater’ Anies yang belum juga ‘move on’ setelah kekalahan jagonya.

Tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Dalam penerapan DP nol rupiah, sebenarnya hanya ada ‘permainan’ bahasa antara yang bergaji di atas Rp 7 juta dan yang di atas Rp 7 juta rupiah. Artinya kemampuan untuk akses rumah nol rupiah mestinya bukan hal yang luar biasa. Banyak pengemban melakukan hal itu. Ibarat ‘masuknya murah’ tetapi keluarnya harus bayar yang mahal. Artinya hal itu hanya akan memunculkan kecemburuan dan cepat akan lambat akan terbaca bahwa janji rumah itu ternyata ‘indah di telinga’, tetapi pahit sekali kalau dirasakan perlahan.

Mendidik Warga

Kita harus syukuri dan saluti perwujudan program yang tengah dilakukan. Para pendukung Ahok-Djarot yang sudah kalah mestinya ‘move on’ untuk melihat secara positif aneka gebrakan yang dilakukan. Kritik hanya akan membuat rasa sakit hati berkepanjangan.

Tetapi bagaimanapun, kritik yang ada mestinya menajdi pembelajaran bagi Anies-Sandi, kalau ingin menjadikan 5 tahun pemerintahan ini sebagai batu pijakan untuk menuju prestasi yang lebih gemilang.

Pertama, Anies – Sandi mesti kian menyadari bahwa menjadi gubernur sebenarnya bukan ‘menyelesaikan masalah’ jangka pendek tetapi merancang sebuah hasil dalam jangka menengah dan jauh. Dalam proses ini, bukan secepatnya melihat adanya reaksi warga yang senang melihat hasil (hasil cepat DP 0 rupiah, hasil integrasi Transjakarta-angkot, hasil Tanah Abang tertata), tetapi apa efek panjang yang akan terjadi.


Kedua, dalam proses memimpin DKI, Anies – Sandi meski semakin sadar akan prinsip etis minus malum. Pilihan yang dihadapi di lapangan bukan lagi soal ‘baik dan buruk’, tetapi atas deretan keburukan-keburukan. Pada proses seperti ini, yang mestinya diutamakan adalah keburukan yang lebih kecil. Di sini butuh ketelitian dan kebijaksanaan dalam menilai. Aneka keburukan dianalisis secara teliti dan kemudian secara bijaksana menetapkan keputusan.

Pada tahapan ini, bisa saja apa yang terlanjur dijanjikan tidak ditepati, menjadikan cap ‘mulut Manies’. Cap seperti itu mestinya tidak terlalu menakutkan kalau membayangkan bahwa apa yang dijanjikan ternyata ke depan lebih memberikan efek yang lebih buruk ketimbang sekarang ini. Dengan demikian, di sana butuh keberanian untuk mengambil jalan lain lagi.

Target jangka panjang seperti ini mestinya yang lebih diperhatikan Anies. Kalau melihat sepak terjang sebelumnya: mendaftar jadi calon presiden dari Demokrat, atau aneka trik Anies saat jadi menteri, dan gaung yang kini lagi diperdengarkan bahwa ke depan jadi presiden, kita tahu bahwa jabatan kini bukan akhir. Sebagai rector termuda di Indondiesa, Mendikbud, dan kini gubernur DKI, menyadarkan bahwa yang lebih diutamakan Anies adalah kebijakan jangka menengah dan jangka panjang. Kedua hal ini yang akan menjadi catatan manis buat Anies. Tetapi sebaliknya apabila hanya fokus pada ‘jangka pendek’, dengan konsep ‘small picture’, sudah bisa dibayangkan bahwa hal itu akan sangat sedikit memiliki impact untuk karier selanjutnya. Anies tentu tidak mengharapkan hal itu.

Robert Bala. Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik, Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

Advertisements