‘Keindonesiaan’ Kita di Balik Soal UN

“Keindonesiaan” Kita Di Balik Soal UN

Ujian Nasional (UN) menjadi momen yang sangat dinantikan. Meskipun telah terjadi perubahan esensi hingga tidak menjadi penentu kelulusan, tetapi dengan menjadi pemetaan pendidikan, maka ia tetap penting.

Di sini keberaan UN akan menjdi ukurannya. Tetapi apa yang terjadi ketika soal UN tidak bersifat umum melainkan lebih condrong untuk lebih diketahui oleh satu kelompok sementara kelompok lainnya bisa saja mengalami kesulitan?

Yang dimaksud, sebuah soal bahasa Indonesia untuk UN SMP. Kepada siswa, dengan indikator teks prosedur, ditanyakan petunjuk mengenakan jilbab. Dengan susunan berikut, siswadiharapkan untuk mengaturnya kembali secara benar secra prosedur yakni:

(1) Rapikan bagian leher, semat dengan peniti di belakang tengkuk.

(2) kenakan bergo (kerdung) dasar

(3) Rapikan semua sisi agar tampilan Adan lebih menarik

(4) Lalu tarik satu sisi bergo, tarik ke atas, semat dengan jarum pentul.

Terhadap pertanyaan ini mestinya tidak perlu dipersoalkan. Ia telah memenuhi syarat kesesuaian dengan indikator tentang teks prosedur. Ia memenuhi prasyarat rekonstruksi sebuah soal.

Dari segi pemahaman umum pun hampir tidak perlu dipesoalkan. Semua orang Indonesia termasuk yang nonmuslim tahu apa itu jilbab. Tetapi apakah dengan itu semua orang harus mengetahui prosesnya mulai dari dasarnya, pengaturan, hingga tampilan menarik?

Kaidah Umum

Dalam kaidah pembuatan soal, hal mana dikeluarkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Balitban Depdiknas, 2007, disebutkan bahwa sebuah soal yang baik harus memperhatikan kaidah-kaidah dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Selain itu soal harus memiliki tingkat penalaran yang tinggi.JILBAB 2

Darisisi materi dan konstruksi, nampaknya tidak terdapat masalah. Yang ditanyakan dalam soal di atas adalah teks prosedur, tetang proses pembuatan atau pengenaan sesuatu. Konstruksinya pun memenuhi standar yang ditetapkan.

Pemasalahannya adalah bahasa. Sebuah soal harus bersifat umum. Salah satu unsur penting adalah jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat atau khusus, jika soal digunakan untuk daerah lain atau nasional. Jelasnya, apabila sebuah soal berlaku secara umum, ia tidak sekedar menguntungkan orang dari latar belakang budaya tertentu.

Kenyataan bahwa soal di atas bersifat tidak memenuhi kriteria. Dalam kaitan dengan jilbab, ia bisa saja mudah diketahui oleh orang yang sudah terbiasa mengenakan atau berada pada lingkungan yang secara jelas melaksanakan hal itu. Baginya soal itu mudah.

Tetapi bagi yang lain, meskipun kerap melihat orang mengenakan jilbab tetapi tidak berarti ia harus mengetahui proses yang ada di dalamnya. Di sinilah permasalahan yang bisa muncul.

Selain itu kalau soal ujian menjadi indikator pemetaan, maka apakah yang tahu menjawab dan tidak bisa dipetakan kemampuannya? Apakah indikator itu valid adanya? Tak heran, dalam sebuah komentar di facebook, seorang langsung mengklaim bahwa soal bias kultur dan harus dianulir.

Yang lain mempertanyakan keseriusan team revisi dalam menyeleksi soal. Para penyusun adalah orang terpilih yang mestinya tidak ada ruang sedikit pun untuk melakukan kekeliruan.

Ada yang mengatakan soal tersebut lebih cocok untuk menjadi soal agama. Pemeluk agama tentunya mengetahui hal itu. Bagi yang tidak mengetahui, ‘diharuskan’ mengetahuinya dan kalau mungkin mempraktikkannya.

Intinya, soal yang bisa saja bagi banyak orang dianggap ‘wajar’. Tetapi tidak sedikitnya juga merasa terluka. Di facebook Warta NTT (https://www.facebook.com/groups/154247141386795/permalink/643668152444689/?comment_id=643802535764584&offset=0&total_comments=58&notif_t=group_comment_mention) derertan protes itu semakin panjang.

Pembelajaran

Yang dipersoalkan dalam tulisan ini tentu bukan konstruksi soal yang nota bene sudah memenuhi kriteria. Yang terjadi bahwa munculnya soal seperti ini menggugah sensibilitas sosial sekaligus mengajak kita untuk lebih berhati-hati. Sesuatu itu baik dan bijak ketika ditempatkan dalam kebhinnekaan Indonesia.

Pertama, adanya soal seperti itu menggambarkan minimnya pemahaman tentang pluralitas. Di negeri ini, keanekaragaman merupakan sebuah kenyataan. Karena itu ketika menyusun soal, tidak bisa sesuatu yang dilaksanakan oleh satu kelompok harus diketahui sampai sedeteil mungkin.

Bila dipaksakan maka soal tersebut bisa saja bagi orang yang kebetulan berlatarbelakang sama seperti apa yang ditanyakan akan menganggapnya sebagai soal mudah. Yang lainnya merasa sebagai soal yang sulit. Di sana terlihat bahwa soal tersebut tidak bisa digunakan untuk memetakan kualitas. Yang ada hanyalah kesamaan secara kebetulan yang tidak korelatif dengan kualitas sebagai ukuran pemetaan.

Kedua, adanya soal yang bersifat ‘khusus’ mengungkapkan proses seleksi yang tidak utuh. Selain penyusun adalah orang terpilih dengan kualifikasi yang tentu saja di atas rata-rata, mestinya kesalahan tersebut tidak terjadi. Lebih lagi karena team revisi mestinya bekerja secara sangat optimal sehingga tidak ada soal yang kecolongan seperti itu.

Yang terjadi kini adalah faktor pengawasan yang tidak optimal hal mana perlu menjadi perhatian ke depannya. Dengan penegasan seperti itu maka tentu saja dugaan bahwa hal itu ‘disengajakan’ tidak bisa dibenarkan. Kita semua berasumsi, semua yang terlibat dan terpilih dalam proses penyusunan soal ujian adalah orang yang punya wawasan luas. Apalagi berbicara tentang pendidikan, mereka paham tentang nilai universal yang diperjuangkan dalam pendidikan.

Tetapi dugaan itu tidak mesti disangksikan sama sekali. Ruang curiga masih bisa diberi tempat. Bagaimana pun tidak semua orang memiliki kualitas keindonesiaan yang diharapkan. Bisa saja ada hal yang disengajakan. Tetapi hal itu bisa diantisipasi oleh tegas dan ketatnya pengontrolan. Dalam perspektif ini, masuknya soal seperti itu menggambarkan minimnya kontrol.

Ketiga, adanya soal khusus menunjukkan bahwa keindonesiaan kita harus ditingkatkan lagi. Menjadi orang Indonesia adalah bersiap adan dan hidup dalam kebhinnekaan. Siap juga untuk mengorbankan egoisme demi memberi ruang pada altruisme. Hanya dengan demikian sebuah kebersamaan dapat lebih ditata dan kita lebih nyaman hidup bersama.

Pada sisi lain memaksakan paham tertentu, akan sangat kontraproduktif dengan cita-cita keindonesiaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa dan kini kita ingin sempurnakan.

Bila soal UN itu memetakan keindonesiaan kita maka kini kita sadar bahwa hal itu masih sangat jauh dan mendorongkita untuk perlu meningkatkannya lagi.

Robert Bala. Pemerhati Sosial. Guru pada Sekolah Tunas Indonesia.

 

Advertisements

5 Responses to ‘Keindonesiaan’ Kita di Balik Soal UN

  1. Huller Emiliano says:

    semoga bermanfaat

    • robert25868 says:

      Terimakasih pak Huller Emiliano. Semoga bermanfaat. Soal UN tersebut telah memenuhi syrat konstruktif tetapi minim sensibilitas soal. Ia juga tidak universal hal mana juga menjadi salah satu indikator dalam pembuatan soal. Terimakasih

  2. Carbone12 says:

    Hehehehe masih ada juga pembuat soal yg berpikir sangat sempit begini ya… tim editornya juga tidur. Proyek UN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s