‘LARANTUKA’ DAN PRAGMATISME POLITIK


‘Larantuka’

dan Pragmatisme Politik

Safari politik VBL – JNS di Flores berakhir dengan penampilan fantastis di Larantuka (2/2). Di kota yang yang dalam buku Negarakertagama disebut Galiyao ini, dirancang kegiatan puncak yang cukup memukau. Ada kombinasi yang cukup lengkap dan nyaris sempurna dengan hadirnya artis ibu kota (Inul Daratista), kehadiran Uskup Larantuka (simbol agama), dan Raja Larantuka (Don Andre Martinus Diaz Viera de Godinho (DVG)).

Bukan sebuah kebetulan. Dari konsep ‘Nusa Nipa”, pulau ‘Flores’ yang identik seeekor ular dengan ekor di Manggarai, bagian tengah Ende dan Sikka, memiliki ‘kepala’ di Flores. Di sini ada kerajaan Katolik satu-satunya di Indonesia Larantuka. Karena itu sebagai penutupan safari, sangat menarik dan lengkap. Ia punya daya pikat tersendiri dan mesti dikemas sebagai sebuah ‘kabar’ yang  menggemparkan.

Hal itu terjadi. Terlepas dari goyangan Inul (yang biasanya seronok dan memang dia dibayar untuk ‘bor’ Nagi), dan terutama ketika gerakan berlebihan itu terjadi di depan YM Uskup Larantuka, tetapi kegiatan seperti ini memunculkan pertanyaan hal mana menjadi latar belakang tulisan ini: apa yang semestinya perlu diantisipasi? Pembelajaran apa yang bisa dilakukan dalam proses kampanye yang masih lama yakni 4 bulan ke depan?

Tulisan ini tidak berpretensi mendiskreditkan paslon yang berkaitan (VBL-JNS) juga tidak sekadar memberikan ‘kembang kempis hidung’ kandidkat lain yang bisa diuntungkan. Dengan latar belakang netralitas, penulis mengangkat ‘case Larantuka’ sebagai sebuah pembelajaran untuk semua. Lebih lagi kalau melihat kasus yang menimpa  Marianus Sae pada Minggu 11/2, maka kita perlu menjadikan hal ini sebagai pembelajaran.

Logika Pengamatan

Sejak ide pragmatisme diperkenalkan oleh Charles Peirce tahun 1878, pragmatisme atau pragmatikos dalam bahasa Yunani cukup banyak menarik perhatian. Istilah ini awalnya lebih diartikan sebagai orang yang cakap dan berpengalaman dalam urusan dagang, hukum, perkara negara, telah dikembangkan lebih jauh terutama oleh William James dan John Dewey.

Yang menarik dari pragmatisme sesungguhnya terletak pada pemahaman bahwa kebermanfaatan sesuatu diukur sejauh mana dihasilkannya akibat yang bermanfaat secara praktis. Kebenaran obyektif tidak terlalu penting. Yang lebih utama, bagaimana adanya kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu.

Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan. Artinya yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja. Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia selalu bersifat pribadi bukan merupakan fakta-fakta umum. Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan.

Dalam arti ini, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan dengan pertanyaan-pertanyan seputar kebenaran, terlebih hal yang bersifat metafisik, sebagaimana dilakukan kebanyakan filsafat Barat di dalam sejarah. Yang paling dikejar, sejauh mana sebuah isu dilemparkan dan mendatangkan keuntungan yang bisa dilihat secara kasat mata.

Paham ini sadar atau tidak digunakan dalam sosialisasi tepatnya kegiatan kampanye. Jenjang waktu yang terbatas (meski kini lebih banyak waktu ketimbang sebelumnya hanya sebulan), setiap calon akan berusaha memanfaatkan waktu. Artinya, waktu yang ada harus mendatangkan kegunaan. Dalam konteks ini, para team kampanye berusaha memanfaatkan aneka peluang yang hadir sejauh diamati dapat memberikan manfaat.

Namun mengingat larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), maka peluang praktis adalah sejauh mana melibatkan simbol lain (agama, budaya, seni) yang bisa memberi manfaat. Dalam arti ini kita paham, mengapa upaya mengunjungi tokoh agama, budaya, tetua, menjadi incaran dan umumnya dilakukan semua kandidat. Hanya belajar dari kasus Jakarta, kita tersadarkan bahwa pelibatan figur publik  kerap bersifat rancu. Di satu pihak masyarakat dengan pilihan lain akan merasa terluka oleh keberpihakan para figur itu. Hal inilah yang mesti dikelola secara arif dan bijaksana.

Pembelajaran

Dalam kaitan dengan penutupan safari Flores, terdapat beberapa hal yang mesti jadi pebmelajaran bagi siapapun kandidat bukan saja pada VBL-JNS.

Pertama, hadirnya uskup di panggung kampanye mestinya tidak terlampau dibesar-besarkan. Uskup juga adalah warga negara dan dia juga perlu hadir sebagai simbol imperatif moral dalam menggugah para kandidat untuk bermain cantik dan elok.

Permasalahannya, figur ‘kekatolikan’ (umum) mesti menyadarkan bahwa ia akan berhutang untuk harus menghadiri semua kandidat (berapa pun jumlahnya) dalam kampanye. Pada sisi ini, akan terlihat bahwa hanya demi kampanye, uskup harus menyediakan waktu sebanyak pasangan calon (demi dilihat adil). Tetapi pada sisi lain, mestinya sebagai pemegang otoritas gereja, pimpinan tertinggi di Keuskupan Larantuka ini tidak melihat kehadirannya di atas panggung ‘tidak salah’, tetapi yang pasti ‘tidak semestinya’.

Pada titik ini kita harus akui bahwa kehadiran di panggung itu adalah sebuah ‘kekeliruan’ atau kesalahan. Kita sebut demikian karena sekilas yang dilakukan adalah kepentingan sesaat (dan barangkali juga sesat). Kedekatan atau ‘kelihaian’ team kampanye untuk melakukan pendekatan hingga mendekatkan uskup dan raja di panggung merupakan hal luar biasa. Tetapi kalau dipikirkan lebih tenang dan bijaksana, maka hal itu terasa menggelikan.

Untuk itu, kita mesti sepaham bahwa kehadiran pada momen serupa dengan kandidat lain tidak perlu lagi. Di sini absensi pada kandidat lain bisa dinilai sebagai pilih kasih, tetapi kehadiran berulang-ulang akan lebih melukai hati umat yang tidak berafiliasi pada partai apa pun. Rakyat akan menghitung sebagai rangkaian kesalahan yang begitu terjadi tanpa sikap kritis uskup sebagai pemimpin Gereja.

Kedua, pragmatisme juga bisa dikatakan dengan penobatan sebagai anak raja Larantuka terhadap VBL dan JNS. Sekilas hal itu wajar adanya di mana raja Larantuka sebagai warga negara biasa memiliki kewajiban menerima calon gubernur dan siapa tahu calon lain akan diterima serupa.

Tetapi deklarasi ‘perang merah’ (melawan siapa?) menunjukkan keberpihakan raja Larantuka pada VBL-JNS. Hal ini pun wajar adanya karena sebagai warga negara, Don Tinus punya hak sebagaimana warga negara lainnya.

Yang disayangkan, mestinya disadari bahwa secara de jure, raja Larantuka sejak masa penjajahan Belanda, sudah tidak punya kekuasaan lagi. Gelajar Diaz Viera de Godinho (DVG) lebih bersifat simbolik sejak saat itu. Tak heran, para raja yang pada masa Portugis hanya dieknal sebagai  Portugis hitam (Zwarte Portugeesen). Artinya, punya gelar sebagai bangsawan Portugis, tetapi mereka sebenarnya orang ‘hitam’ pribumi.

Yang mestinya dilakukan adalah kembali kepada ‘trah’ raja dengan mengedepankan kehadiran simbolik. Ia bukan lagi mengumandangkan perang merah (berdarah), tetapi perang putih. Sebuah ungkapan yang mengandaikan sebuah kehadiran yang kalem, bijaksana, dan tidak partisan. Raja (mestinya) sadar bahwa di tengah kerancuan politik, trik yang kerap begitu pragmatis digunakan demi mendulang suara, tidak jarang terjadi penyimpangan hal mana perlu diluruskan oleh seorang raja.

Hal ini tentu belum usai kalau tindakan raja Don Tinus belum tentu mendapatkan restu dari saudara-saudara lainnya. Logis, secara internal bisa saja ada pemahaman berbeda hal mana membutuhkan kesepakatan bersama melibatkan semua pihak demi menjadikan keputusan mengangkat jabatan raja benar-benar memperoleh pengakuan.

Dalam kondisi seperti ini, bukan tak mungkin bisa terjadi gerakan lain. Misalnya saja, kandidat lain lalu ‘mendekati’ saudara raja demi memberikan pengakuan serupa.Pada tataran ini sekali lagi kita melihat sebuah pragmatisme yang kelihatan mendatangkan hasil bagi siapapun kandidat tetapi tidak menawarkan sebuah pembelajaran politik cerdas.

Pada akhirnya ‘case’ yang terjadi di Larantuka menjadi sebuah pembelajaran penting. Empat cagub-cawagub misalnya secara kasat mata merupakan putera terbaik yang tentu saja mengingignkan penampilan yang elegan dan tepat sasar. Hal itu mestinya didukung oleh para team kampanye untuk tidak sekadar menyodorkan ‘jalan pintas’ untuk mendulang suara dalam jangka waktu pendek dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mereka (team kampanye) harus sadar bahwa perhelatan lima tahunan tidak mesti meninggalkan degradasi moral atas otoritas agama dan budaya yang hingga kini masih kita banggakan.

Hal ini ditekankan karena jadwal kampanye cukup lama sehingga bisa ditakutkan strategi pragmatis (melalui simbol agama, budaya, atau artis), tidak menjadi bumerang karena dengan pemikiran jernih dan tenang dapat ditemukan titik lemah yang menjadi boomerang. Tentu tidak ada kandidat yang mengharapkan hal itu, hal mana mendorong kita untuk lebih bijaksana dan arif.

Lebih lagi, dengan terjaringnya Marianus Sae dalam OTT KPK, kita sadar bahwa aneka ancaman, tantangan, masih sangat terbuka. Dengan demikian kasus yang terjadi mesti jadi pembelajaran. Semua kandidat diajak menjadi bijaksana untuk NTT yang lebih baik dan tidak jatuh pada pragmatisme yang tentu sangat kontraproduktif untuk NTT.

Robert Bala, Diploma Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian, Universidad Complutense de Madrid – Spanyol.

Advertisements