‘Quo Vadis’ Honduras

‘Quo Vadis’ Honduras?

(Kompas, 23 Oktober 2009)

Honduras sebagai salah satu negara di Amerika Tengah sebenarnya tidak banyak dipergunjingkan. Meskipun ia cukup kaya dengan flora dan fauna bahkan diduga pada masa prasejarah pernah hidup mamut dan megafauna di daerahnya, tetapi semuanya tidak menjadikannya begitu mencolok dari negara lainnya.

Namun, konflik di negara yang pernah dijuluki ‘republica bananeras’ (republik pisang) yang berbuntut pada kudeta presiden pada tanggal 28 Juni 2009 itu mengagetkan. Situasi menjadi lebih suram ketika baik presiden yang dikudeta (Manuel Zelaya) maupun Roberto Micheletti sebagai presiden ‘de facto’ masih mengakui legalitas kekuasaannya. Bagaimana bisa keluar dari konflik seperti ini?

Legitimasi Ganda

Secara fisik, dengan perawakan tinggi (190cm), selalu mengenakan selalu topi ‘cowboy’, dan mengenakan jeans, Manuel Zelaya tampil cukup anggun. Meskipun ia tidak terlalu kuat dalam retorika untuk ‘menghipnotis’ massa, tetapi ia punya keyakinan bahwa ide Aliansi Bolivariano (ALBA) seperti yang dikumangkan oleh Hugo Chavez perlu diwujudkan di Honduras.

Idealisme itu tidak dibiarkan begitu saja. Relasi internasional dibangun secara baik. Banyak kolega di Amerika Latin yang sangat dekat dengannya. Karena itu, ketika didepak dari kursi presiden pada tanggal 28 Juni yang lalu, organisasi negara-negara seperti ALBA, SICA, OEA, maupun kelompok Rio, bahkan hingga Uni Eropa dan PBB berada di baliknya. Micheletti pun dikecam oleh pemimpin negara Amerika Latin dan dihimbau untuk mengembalikan kekuasaan itu kepada Zelaya.

Sayangnya, Zelaya ketiadaan dukungan internal. Lembaga Yudikatif maupun legislatif berseberangan jalan dengannya. Mereka menilai, Zelaya telah keluar dari sistem deomokrasi yang telah dibangun sejak tahun 1980 (bdk J. Castellanos, dalam  Honduras: Gobernabilidad Democrática y Sistema Político). Zelaya juga disinyalir berusaha ‘mengutak-atik’ konstitusi demi memperpanjang masa kekuasaan. Karena itu, pengalihan kekuasaan oleh Micheletti dianggap legal.

Tidak hanya itu. Zelaya diklaim terlalu otoriter terutama saat memberhentikan Panglima Militer Romeo Vásquez Velásquez  dan Menteri Pertahanan Edmundo Orellana, karena tidak mendukungnya dalam melakukan referendum. Ia dilihat tidak mampu menjadi pemimpin yang berwibawa dan karenanya perlu didepak dari kekuasaannya dan diasingkan di Kosta Rika.

Tak Ikhlas

Pada gilirannya, Roberto Micheletti, yang kini menjadi Presiden Honduras pun tidak luput dikritik. Ia malah disinyalir sebagai ’pemanfaat kesempatan’ (usurpador).

Sebagai Ketua Parlemen, memang ia bisa disanjung karena menggagalkan upaya manipulasi konstitusi. Tetapi upaya konstitusional mendepak Zelaya dianggap dilakukan secara tidak ikhlas malah manipulatif. Ia tahu, pemberhetian presiden akan memberikan kesempatan kepada dirinya untuk menjadi presiden. Hal ini terjadi karena Elvin Ernesto Santos Ordóñez yang adalah wakil presiden, sudah mengundurkan dirinya pada bulan November 2008. Peluang empuk itu pun ada di tangan Micheletti sebagai Ketua Parlemen.

Tidak hanya itu. Kecurigaan pada Micheletti bahkan menguat saat ia secara otoriter menutup stasiun Radio Globo dan stasiun TV Canal 36 (El Pais 28/09). Rakyat pun semakin sadar, otoritarisme yang katanya hendak dilawan ternyata hanya diganti dengan tindakan yang lebih tragis. Hak menyatakan pendapat yang dijamin konstitusi tengah dilawan sendiri oleh Micheletti.

Kerendahan hati

Bagaimana bisa keluar dari konflik ini? Bagi Óscar Arias Sánchez, presiden Kosta Rika yang menjadi mediator, solusi bisa terwujud kalau kerendahan hati (humildad) diberi tempat.

Itu berarti baik Zelaya maupun Micheletti perlu meminggirkan arogansi pribadi. Zelaya misalnya perlu sadar bahwa pengakuan internasional akan mandul bila tidak didukung oleh kekuasaan legislatif maupun yudikatif hal mana lupa dibangunnya.

Sementara Micheletti semestinya tidak mengaburkan upaya penegakkan konstitusi sebagai tameng melegitimasi kekuasaanya. Dengan umur yang sudah gaek (66 tahun) ia tidak perlu melakukan tindakan yang mendatangkan penilaian sebagai pribadi haus jabatan. Sebaliknya, dengan besar hati, ia  perlu mengembalikan masa jabatan itu kembali kepada Zelaya yang secara yuridis akan  mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 27 Januari 2010.

Tidak hanya itu. Yang lebih mendasar adalah kematangan (madurez) keduanya. Itu berarti infantilisme untuk merengek demi kekuasaan tanpa tidak memperhatikan nasib rakyat perlu dijauhkan. Yang ada hanyalah upaya menjadikan Honduras menjadi negara yang disegani oleh pemimpin yang memerhatikan rakyat.

Bagi Indonesia, legitimasi ganda bisa menjadi pembelajaran. Demokrasi tidak bisa dihidupi sekedar pemenuhan pasal-pasal konstitusi demi melegitimasi kekuasaan. Ia akan berujung pada legitimasi ganda yang membingungkan dan merugikan bangsa. Sebaliknya, diperlukan kerendahan hati dan kedewasaan moral untuk memberi tempat pada keikhlasan hati untuk menghidupkan ayat-ayat itu dalam praksis kehidupan.

Robert Bala. Pengamat Masalah Amerika Latin. Pernah Tinggal di Paraguay, 1997-2001. Sumber: Kompas 24 Oktober 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s