Di Balik Pemilu Spanyol

Di Balik Pemilu Spanyol

(Kompas 30 Mei 2007)

Hemos ganado las elecciones (kita telah memenangi pemilu), demikian Mariano Rajoy, Ketua Partai Partido Popular, mengomentari hasil pemilihan legislatif yang digelar hari Minggu (27/5/2007).

Amat beralasan. Meski kalah dalam perolehan anggota legislatif karena hanya meraih 23.347 (sementara PSOE 24.026), Partido Popular sebagai oposisi berhasil mengukir prestasi secara menyeluruh. Sebanyak 7.914.084 (atau 35,60 persen) warga Spanyol (atau 155.991 orang lebih banyak dari PSOE) telah mendepositokan kepercayaan kepadanya.

Artinya, “tradisi” di negara “matador” yang selalu memenangkan partai oposisi dalam pemilihan legislatif lokal lalu pemilu legislatif bakal terulang.

Namun, bagaimana memahami “pesta demokrasi” dalam negara monarki parlementer seperti Spanyol? Bagaimana “nasib” dinasti kerajaan dalam dinamika politik Spanyol aktual?

Reformasi

Konstitusi Spanyol yang berlaku hingga kini baru berumur 29 tahun. Ditetapkan aklamasi oleh parlemen dan didukung 87 persen rakyat dalam referendum 6 Desember 1978. Sejak saat itu, Spanyol yang mengandung sistem monarki parlementer, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 Ayat (3), memulai reformasi politik dan konstitusional.

Penetapan sistem monarki tidak terjadi kebetulan. Ia merupakan pengakuan akan peran Raja Juan Carlos I dalam proses pengalihan kekuasaan. Suami Ratu Sofia itu berkontribusi suksesi secara aman dari diktator Franco kepada penggantinya. Ia juga sangat berperan mengambil alih kekuasaan saat terjadinya “Peristiwa 23-F”, 23 Februari 1981. Saat itu, Leopoldo Calvo Sotelo, yang hendak disumpah menjadi perdana menteri, dijegal kudeta yang dilakukan Antonio Tejero dari kepolisian dan Jaime Milans del Bosch dari militer.

Pada sisi lain, sistem monarki disokong budaya demokrasi parlementer yang amat kuat. Dalam konstitusi, misalnya, amat ditekankan pembagian kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Metode pemilihan menggunakan sistem Hondt di mana bilangan pembagi penghitungan kursi partai dilakukan secara proporsional dengan suara yang diperolehnya. Sistem demikian menghasilkan bonus untuk partai besar.

Sementara itu, pemilihan kepala daerah untuk wilayah otonom (comunidades autonomas) dan kota otonom (ciudades otonomas: Ceuta dan Melilla) akan bergantung pada proporsi suara yang diperoleh dan dukungan legislatif dalam penerimaan program calon kepada daerah.

Sistem ini kelihatannya rentan terhadap mosi tidak percaya yang berakhir dengan pemberhentian seorang kepada daerah/perdana menteri. Namun, para bapak konstitusi melindunginya dengan mengondisikan pemberhentian seseorang dengan mengajukan calon alternatif sebagai pembanding. Dalam tahap ini, berbagai niat buruk untuk mengganti orang tanpa kualifikasi lebih unggul dapat dicegah.

Makna

Apa dampak dan makna yang bisa dipetik? Pertama, pemilihan legislatif lokal yang selanjutnya akan mengesahkan seorang kepala suatu daerah merupakan ekspresi pelaksanaan otonomi daerah. Di sana, selain otonomi fiskal yang semakin besar, kekuasaan legislatif lokal juga memiliki tempat penting dalam menetapkan pelbagai kebijakan, baik bagi wilayah maupun kota otonomnya.

Meski demikian, ruang otonomi seperti itu bukan tanpa gangguan. Seruan untuk memisahkan diri sebagaimana dilansir Catalunya maupun Pais Vasco bukan mustahil bakal diikuti Navarra dan Galicia, sebagaimana terindikasi dari hasil pemilihan kali ini. Hal itu menandakan persatuan dan kesatuan di negara “matador” itu sedang melewati ujian. Namun, Uni Eropa sepakat, otonomi yang ada sudah optimal tanpa perlu mengorbankan integrasi Spanyol.

Kedua, kehadiran monarki dengan alasan “balas budi” semakin mendatangkan antipati dari generasi muda. Selain bertentangan dengan kesadaran bahwa setiap orang lahir dengan hak dan kewajiban yang sama (tak satu pun dilahirkan dengan privilese), ketidakpuasan terhadap pembiayaan istana yang mencapai 8,25 juta euro juga jadi penyebabnya. Hal itu belum terhitung anggaran untuk perjalanan kenegaraan maupun jamuan bertaraf “raja”.

Pengerucutan ruang gerak kerajaan tanpa terlalu membesar- besarkan “23-F” merupakan langkah untuk semakin menciptakan iklim demokrasi di negara berpenduduk 40 juta itu.

Ketiga, dalam ranah demokrasi, sistem perwakilan proporsional yang dijalankan sebenarnya “ketinggalan zaman”. Indonesia sudah lebih dulu menerapkan sistem pemilihan langsung, bukan memilih partai dengan konfeksi urutan yang amat “misterius”.

Namun, penggunaan sistem terdepan bila disertai etika politik dan nilai-nilai patriotisme merupakan penyangkalan atas hakikat demokrasi. Ia akan mandek karena sekadar dikerucutkan dalam pemungutan suara. Selebihnya egoisme dan kepicikan yang mengemuka.

Spanyol memberi contoh, yang terpenting adalah budaya demokrasi sebagai nilai internal untuk menjadikan sebuah negara maju dan berkembang. Karena itu, kita pantas mengucapkan enhorabuena, selamat sukses kepada Spanyol. Mereka mengetuk nurani kita untuk mewujudkan komitmen kebangsaan di tengah kegersangan etika sosial dan politik yang menggerogoti bangsa kita kini.

Robert Bala. Alumnus Universidad Pontificia de Salamanca Spanyol. Sumber : Kompas 30 Mei 2007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s