Resolusi Konflik di Desa

Resolusi Konflik Tanah di Desa

Sangat ironis. Hanya beberapa saat setelah apel bendera 17 Agustus 2014, terjadi peristiwa berdarah di Lembata-NTT. Warga desa, Wulandoni dan Pantai Harapan terlibat ‘perang’ antarkampung. Konflik yang berawal dari masalah tanah itu bisa saja meluas kalau tidak diredam oleh aparat keamanan dari tiga kabupaten.

Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Apa pembelajaran yang mestinya dipetik dari tragedi ini?

Artikel R Yando Zakaria, “Catatan atas Konflik Tanah di ‘Negeri Bersuku-suku” dalam Berebut Tanah. Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung, 2002, mengungkapkan fakta mencengangkan.

Bagi praktisi antropologi, volunteer pada Institute for Social Transformation (INSIST) dan Koordinator Program Lingkar untuk Pembaruan Desa dan Agraria (Karsa), tingkat konflik tanah cukup besar di Flores. Ada desa yang bahkan mencapia 50% kasus dan terendah adalah 6,67 persen.

Pada tingkat konflik antarkelompok warga dengan sekelompok warga dari desa lain, angkanya lebih menakjubkan lagi. Ada desa yang mencapai angka 60 persen. Kebhinekaan suku yang mestinya jadi kekayaan justeru menjadi bahaya laten.

Maraknya konflik seperti ini tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi kejadian yang sudah lama terpendam. Masing-masing kelompok memperjuangkan apa yang dianggap menjadi haknya.

Sayangnya, klaim atas tanah itu bersifat parsial. Ia dikisahkan dalam lingkupnya sebagai sebuah kebenaran tunggal. Ia menjadi kebanggan karena berkisah tentang keperkasaan diri di masa lalu.

Yang lainnya mewarisi kisah sebagai korban. Hak ulayat terpaksa diserahkan karena adanya pemaksaan. Ia kian parah ketika negara sebagai suprasuku yang mestinya hadir meluruskan kisah, ternyata lebih propenguasa.

Dalam perspektif Coser Lewis, dalam Master Sociological Thought, 1977, kisah parsial itu menjadi bahaya laten yang setiap saat bisa meledak. Jelasnya, kelihatan ia menjadi kisah tak realistis dan kerap dianggap sepeleh. Tetapi yang terjadi, ia menunggu simbol fisik-realistis yang berujung pada konflik terbuka.

Pemicu inilah yang justeru terjadi antara Wulandoni dan Pantai Harapan. Pembangunan talud atau pemasangan papan nama menjadi tanda realistis yang memungkinkan konflik terbuka terjadi.

Ruang Narasi

Konflik sangat kerap terjadi karena perbedaan pandangan tidak secara utuh dikemas. Pemerintah kerap lebih mudah mengambil jalan represif entah lewat keekrasan fisik atau melalu piranti hukum.

UU No . 5 / 1979 (yang telah dicabut itu), bisa saja menjadi salah satu bagian dari masalah. Desa ingin dikelola sebagai public sphere sambil secara nyata mengangkangi hak adat yang selama itu dihidupi.

Luka itu kini bisa terobati dengan hadirnya UU N0 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sana desa adat diakui hal mana mestinya menjadi sebuah momen menggembirakan. Hak adat itu mendapatkan ruang yang selama ini dirampas.tanah

Sayangnya hal itu belum final. Di negeri bersuku-suku seperti Flores dan Lembata, pengakuan desa adat bisa saja membuka konflik baru. Desa menjadi kumpulan aneka suku yang masing-masing bisa mengklaim sebagai yang paling berhak dalam era desa adat.

Dalam konteks ini, desa adat mestinya dirumuskan lebih jauh agar lebih implementatif. Minimal, ia perlu menjadi wadah dialog yang memungkinkan kisah berbeda diluruskan. Di atasnya, sebuah pembaharuan bisa diharapkan terjadi.

Pada saat bersamaan, perlu upaya sejalan untuk menata desa ‘formal’. Pada desa yang memiliki konflik, perlu dipupuki kesatuan sosial (cross-cutting affiliations) atau loyalitas ganda (cross-cutting loyalities).

Dalam dimensi ini, masyarakat antardesa akan semakin intens berinteraksi karena adanya ikatan sosial yang menyatukan mereka. Loyalitas pun akan meluas karena mereka tidak terbatas pada kesatuan desa tetapi melampauinya oleh kesatuan yang pada saat bersamaan dimiliki juga dengan warga di desa lain.

Tuntutan ini menjadi sangat kuat dan urgen terutama di desa yang memiliki latar belakang budaya (khususnya agama) berbeda. Mereka mesti sadar, konflik yang terjadi karena perbedaan paham dengan mudah bisa disuluti menjadi konflik terbuka. Loyalitas ganda bisa jadi peredam karena upaya perdamaian akan lebih kuat dari peperangan lantaran dinetralisir oleh loyalitas tersebut.

Pada akhirnya, baik desa ‘formal’ maupun desa adat yang merupakan basis terkecil dan ‘ujung tombak’ otonomi, mesti dibekali juga dengan kepiawaian dalam resolusi konflik. Di sana mereka diajak untuk mendeteksi munculnya konflik dan segera melaksanakan strategi meredam agar hal itu tidak meluas.

Hal inilah yang mestinya jadi fokus perhatian. Konfllik tanah menyadarkan bahwa resolusi menjadi urgensi yang harus disikapi. Ia tidak sekedar melerai tetapi secara antisipatif membuka narasi dialog agar dimungkinkan sebuah perdamaian dan harmonisasi yang lebih berkualitas.

Robert Bala. Diploma Resolusi Konflik Asia Pasifik pada Universidad Complutense Madrid Spanyol.

Sumber: Kompas 06 September 2014

One Response to Resolusi Konflik di Desa

  1. Justin Wejak says:

    Nice article. I agree that this is an urgent matter that needs to be resolved through constant and consistent dialogue at both levels, local and national.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s