Ironi Sertifikasi Guru

Ironi Sertifikasi Guru

(Kompas, 22 Mei 2009)

Lima ribu guru NTB sudah berharap, Hardiknas 2009 bakal menjadi momen berkah. Dengan ijazah S1 yang cukup cepat diperoleh (hanya enam bulan) mereka sudah bisa ‘diperhitungkan’ dalam proses sertifikasi. Sialnya, uang melayang, gelar pergi, dan penderitaan datang (Kompas 4/5). Ada apa di baliknya?

‘Operator Kurikulum’

Pendidikan lanjut untuk guru itu penting. Dengan tambahan ilmu, guru akan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya. Ia menjadi subjek kreatif yang menularkan ide-ide pembaharu.

Namun, mengapa hal itu sulit tercapai? Menurut Gimeno J (1989) dalam Investigación en la Escuela, sasaran pendidikan bukannya menjadikan guru sebagai subjek yang kreatif melainkan sekedar operator kurikulum.

Praksis seperti ini oleh Hashweh, M.Z. (1996) dalam Effects of Science Teachers’ Epistemological Beliefs in Teaching, dilihat lebih jauh. Pemerintah sebagai penanggungjawab, berasumsi, kurikulum yang dibuat bersifat tak tergantikan. Guru bisa berkreasi tetapi sebatas metodologis-pedagogis.

Pola pelaksanaan Ujian Nasional dapa menjadi contoh. Dengan KTSP, pemerintah mengharuskan setiap sekolah untuk ‘meramu’ kurikulumnya. Namun ia tidak akan melangkah lebih jauh. Gertakan Ujian Nasional sudah menanti. Yang diuji adalah kompetensi yang sudah ditetapkan.

Kenyataan ini patut disayangkan. Sikap kritis yang semestinya dimiliki guru dipinggirkan. Padahal menurut Habermas dalam Conocimiento e Interés (1986), pemikiran kritis adalah roh pendidikan. Bila kita ketiadaan roh, maka gebrakan yang dibuat hanya sebatas gertak sambal. Ia terasa pedas tetapi tidak punya sumbangsih vitamin yang berarti untuk menyehatkan negeri ini.

Korban

Guru di NTB dan puluhan ribu guru di negeri ini tidak bisa dipersalahkan oleh kepongahannya membiarkan diri ditipu tawaran mendapatkan ijazah sarjana. Malah kehadiran LPTK itu dianggap berkah. Pemerintah disanjung karena tidak hanya menetapkan syarat sertifikasi tetapi juga memfasilitasi para guru pelosok untuk bisa menyandang titel sarjana.

Ternyata itu hanya ilusi. LPTK ternyata hanya memanfaatkan celah yang selama ini dibiarkan terbuka oleh Departemen Pendidikan Nasional. Angan menaikkan kualitas pendidikan melalui batas minimal pendidikan guru tidak disertai penciptaan kondisi. Guru di daerah merasa mustahil mencapainya. Karena itu ketika hadir tawaran, berapa pun harganya dibayar, asalkan pendidikan tinggi bisa datang ke pedalaman.

Tidak hanya itu. Tawaran pendidikan tambahan tidak dilihat sebagai sebuah proses kapasitasi demi menjadikan guru lebih tampil kreatif. Guru tahu bahwa ia terbelenggu pada keharusan melaksanakan kewajiban administratif-kurikular. Karena itu meskipun kenyataan di lapangan dari hasil penelitian tindakan kelas ditemui mutiara pedagogis, tetapi ia hanya bisa menerapkannya sebagai tambahan. Itu berarti yang dicari dalam pendidikan tambahan bukan ilmu melainkan pemenuhan syarat. Cara apa pun yang ditawarkan dilihat sebagai berkah.

Jelasnya, pendidikan lanjut hanya sekedar sandiwara administratif. Para mahasiswa (yang sudah tua) melewat waktu di bangku kelas, seakan menunjukkan semangat ilmiah yang tinggi. Padahal semua tahu, yang ditunggu adalah gelar, bukan pengetahuan; nilai di kertas dan bukannya kecakapan hidup.

Benahi Proses

Ironi pendidikan perlu ditanggapi secara serius. Pertama, perlu membenahi proses. Sertifikasi guru misalnya hanyalah ‘ujian akhir’ dari proses itu. Ia menilai apa yang sudah dibangun. Jelasnya, pemerintah telah membumikan ide itu ke dalam kebijakan yang tepat sasar hingga menjangkau juga guru di pelosok.

Yang terjadi lain. Pemerintah memprioritaskan lulusan sarjana dalam proses sertifikasi tanpa menyadari bahwa hal itu akan sulit dinikmati guru dipelosok. Pendidikan akhirnya menjadi monopoli mereka yang hidup di kota. Karena itu tawaran LPTK adalah logis di tengah ketidaklogisan kebijakan pendidikan kita.

Kedua, mengutamakan pemikiran kritis. Pendidikan tidak bisa disederhanakan pada sekedar pemberian sejumlah keterampilan operasionalistik. Kalau ritme ini kita ambil (dan memang demikian), maka kita akan terus ketinggalan. Gegografis kepulauan dan jangkauan komunikasi yang alot akan selalu membuat kita ‘ketinggalan zaman’ dan karena itu tidak bisa meniru orang lain dalam penguasaan teknologi.

Pendidikan kita mestinya mengambil jalan kreatif. Pemikiran kreatif guru dan siswa mestinya diutamakan dan bukannya pemenuhan target kurikular. Guru di pedalaman yang menghabiskan waktunya berkisah dalam narasi yang menggugah demi menanamkan nilai kehidupan mestinya dihargai dan bukannya mereka yang manipulasi data demi memenuhi kehendak pemerintah.

Sayangnya, negeri ini lebih menyukai gelar daripada nalar. Lebih ingin sertifikasi portofolio dan bukannya mematerikan nilai kehidupan
Maria FK Namang Alumna Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana-Roma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s