“Menjual” Pendidikan

“Menjual” Pendidikan

(Kompas, 19 September 2007)

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan sebagai badan usaha terbuka dengan peluang masuknya modal asing menarik untuk disimak. Ada ketakutan, Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan dan Peraturan Presiden Nomor 76 dan 77 Tahun 2007 tidak cukup mengakomodasi nilai-nilai kebangsaan (Kompas 28/8).

Tetapi, apakah kecemasan itu beralasan? Apa sebenarnya yang mesti lebih ditakuti?

Interkultural

Untuk memahami pendidikan, ada tiga konsep dasar yang tidak boleh terlupakan. Pertama, kesadaran interkultural. Hal ini didasarkan pada kenyataan, dalam dunia yang kian mengglobal memang sangat dibutuhkan kesadaran lokal-nasional yang diikat oleh nilai-nilai dan warisan budaya.

Namun, yang kerap dilupakan, tekad itu harus disertai dengan upaya memampukan peserta didik untuk cakap dalam berinteraksi dengan budaya lain. Di sana diharapkan bahwa warisan kultural berkontribusi terhadap apresiasi yang lebih besar terhadap keberagaman. Melalui proses ini diharapkan terbentuk pribadi yang plurikultural yang berusaha merasa “at home” dalam realitas dunia yang berbeda (Neuner: Intercultural Competence, 2003).

Dan tidak kalah penting, secara dini mereka disadarkan bahwa interaksi itu menyimpan kemungkinan terjadinya benturan budaya. Karena itu, kecerdasan untuk menyelesaikan konflik (Beacco dan Byram, 2003) adalah bukti pengendapan nilai-nilai budaya sendiri. Ia pun diharapkan mampu keluar dari kecenderungan chauvinisme atau xenophobia karena yang terjadi hanyalah kebanggaan semu sambil menutup diri terhadap nilai lain yang lebih kaya.

Kedua, pendidikan yang holistik. Hal ini muncul dari kenyataan tentang friksi bahkan kontradiksi yang masih saja terdapat dalam dunia pendidikan. Di satu pihak ada keinginan menyiapkan generasi mendatang, tetapi pada sisi lain kehidupan bermasyarakat mengajarkan hal yang lain.

Kontradiksi juga terlihat dalam proses pendidikan di sekolah. Setiap mata pelajaran seakan menjadi dunia berlainan yang tidak berkaitan. Ada yang terlalu teoretis dan abstrak dengan pendekatan yang sangat deduktif. Yang lainnya berusaha menjadi begitu pragmatis. Moralitas bangsa yang ambruk disederhanakan dengan aneka “bengkel akhlak” yang disertai dengan dosis ibadah yang tinggi. Sayangnya, praktik “kerohanian” tak jarang tertinggal di kulit luar. Ia tidak mengendap ke kedalaman batin.

Ketiga, kesadaran tentang perlunya mengomunikasikan secara tepat apa yang sudah dipelajari. Proses itu sangat jauh dari sekadar menghafal pola tertentu, tetapi mengekspresikan apa yang sudah diendapkan sebagai bagian integral hidup. Komunikasi menjadi sangat hidup karena yang disampaikan adalah sebuah kehidupan yang sangat transformatif.

Kecemasan

Konsep dasar di atas dapat digunakan sebagai perangkat untuk menafsir kecemasan di balik kebijakan pemerintah untuk menjadikan pendidikan sebagai komoditas. Ada ketakutan, kekuatan modal akan menjadikan tak berdaya warisan budaya yang selama ini kita jaga. Nilai-nilai yang kita banggakan bakal subordinat berhadapan dengan pertimbangan ekonomis.

Normal perasaan seperti itu. Globalisasi yang lebih memungkinkan larinya modal secara bebas ke lahan bisnis, yang memungkinkan sering lebih hadir sebagai bencana ketimbang berkah bagi negara-negara yang sedang berkembang. Sebuah kenyataan yang nyaris tak terbendung dan dihadapi secara nyata di hampir semua negara.

Namun, mengapa ketakutan itu begitu kuat di Indonesia? Bukankah erosi budaya akibat banjir modal asing tidak mesti terjadi kalau secara internal kita telah memiliki nilai-nilai yang membatin? Kita bahkan tidak cemas akan masa depan kelabu generasi mendatang karena secara antisipatif telah terlibat dalam pendidikan kini. Di sana pendidikan bukan lagi kegiatan sampingan, kalau ada sisa dana, melainkan menjadi kegiatan utama core business karena di sana masa depan sebuah bangsa dipertaruhkan.

Kenyataannya justru lain. Di tengah arus tak terbendung dari globalisasi, secara internal kita masih mengadakan uji coba persepsi (bukan konsepsi) tentang pendidikan. Gonta-ganti kurikulum adalah satu contohnya. Semakin sering, bahkan yang terakhir hanya dua tahun, kita mengajukan “nama baru” atas kurikulum (baca: mentalitas) lama. Peserta didik pun akhirnya menjadi bingung. Ia gagap, tidak mampu mengekspresikan dirinya secara tepat, sebagai ciri yang semestinya dihasilkan dari sebuah proses pendidikan. Pada saat bersamaan, negara lain melangkah begitu cepat meninggalkan kita.

Selain itu, go public-nya pendidikan Indonesia kini, diakui atau tidak, adalah tanda ketidakmampuan finansial kita. Secara konstitusional, memang sudah diamanatkan untuk mengalokasikan seperlima dari APBN untuk pendidikan, tetapi hal itu masih jauh. Ingar-bingar politik dengan ongkos yang tidak sedikit lebih menggiurkan. Dana-dana siluman untuk proyek fiktif lebih diutamakan. Akibatnya, kita ketiadaan dana. Alternatifnya adalah “suntikan” modal asing untuk tidak mengatakan kita tengah menjual pendidikan kita. Tanpa sadar, kita telah menjual masa depan bangsa kita.

Kenyataan ini patut kita sayangkan. Kita meratap bukan saja karena kekuatan modal bakal mendikte nilai-nilai baru yang barangkali bertentangan dengan apa yang selama ini kita jaga. Juga bukan sekadar mengumbar nasionalisme murahan demi menolak aneka campur tangan asing. Tidak. Yang kita sayangkan, pengaruh itu cukup mengempaskan karena secara internal, kita kehilangan nyali untuk semakin menjadi Indonesia.

Maria FK Namang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s