Menyikapi Perubahan Kurikulum

Menyikapi ‘Perubahan’ Kurikulum

(Kompas 19 Desember 2014)

Meski hanya dengan ‘surat’ dari Kemendikbud, yang ditujukan kepada para kepala sekolah, keputusan untuk kembali ke kurikulum 2006 (K06) sudah final. Logis, bagi yang telah melaksanakan selama tiga semester, pilihan terbaik adalah meneruskan. Sementara bagi yang baru satu semester, apalagi untuk kelas 8 yang ‘dipaksa’ mengikuti K13, diminta ‘kembali’.

Lalu, bagaimana menyikapi hal itu pada tataran praktis? Mustahil bertanya demikian. Meskipun pendekatan yang diambil oleh Kemendikbud sangat substansial dengan pembatalan tetapi pada tataran teknis praksis justeru perlu disikapi.

Dilematis

Kebijakan untuk kembali ke K06 mestinya disikapi sebagai sebuah kelegaan. Secara teknis, kuk penilaian yang sangat memberatkan, kini terasa ringan.

Tidak hanya itu. Pemberian kembali wewenang ke pusat kurikulum, secara implisit menunjukkan bahwa K13 diramu tanpa pendasaran substansial yang semestinya. Untuk itu meski pahit harus menyetopkan di tengah jalan tetapi itu adalah pilihan bijak karena yang dipertaruhkan adalah masa depan sebuah bansa.

FOTO PAS ROBERT BALAMeski demikian, kebijakan Kemendikbud justeru memunculkan dilema implementatif terutama berkaitan dengan model penilaian. Di satu pihak, meski tertatih-tatih dan hanya dalam satu semester, sekolah telah berusaha mengembangkan model penilaian. Tiga ranah (kognitif, psikomotorik, dan afektif) dinilai secara otentik dengan berbasis data.

Hasil kerja keras ini yang harus diakui cukup ‘berat’ untuk ditinggalkan begitu saja oleh sekolah. Jelasnya, mereka ingin terus menerapkan model penilaian denan skala (1-4) dan konversi kepada predikat (A-D). Model inilah yang cukup pasti diterapkan karena prosesnya telah dilewati.

Namun penegasan Kemendikbud bahwa pada semester dua, semua (kecuali 6.232 sekolah) harus kembali ke KTSP, maka hal itu membawa dilema baru. Bila akhirnya model penilaian numerik (1-100) yang diterima (pada semester dua hingga siswa tamat), maka bagaimana mengembalikan skor nilai kepada penilaian numerik?

Dalam kondisi seperti ini, harus diaplikasikan keduanya. Artinya, pada penilaian semester, mestinya nilai numerik disandingkan bersamaan dengan skala (1-4) dan skor kualitatif (A, B, CD). Dengan demikian keduanya bisa diakomodir. Di satu pihak aspek positif dalam penilaian K13 diakomodir (sesuai proses yang sudah dilewati) tetapi pada saat bersamaan bersifat akomodatif ketika dikembalikan ke K06.

Pembelajaran

Meski secara substansial K13 ‘bermasalah’, tetapi hal itu tidak meniadakannya sama sekali. Ada semangat pembaharuan yang bisa diambil dan dijadikan pijakan selanjutnya.

Pertama, merujuk pada tiga aspek kurikulum, maka pemahaman konsep (selain metode penagajaran dan ujian) merupakan hal yang menjadi kendala selama ini. Tidak sedikit guru yang hanya mengandalkan buku pegangan oleh lemahnya kreativitas dalam membaca apalagi menulis.

Realitas ini telah disikapi dalam K13 melalui kehadiran buku pegangan guru. Di sana setiap guru ‘dipaksakan’ untuk menerapkan pembelajaran ilmiah oleh acuan tahap demi tahap yang sangat runtut.

Hal ini mestinya dilihat secara positif. Terlepas adanya kesalahan tetapi model yang sudah dibuat perlu dibaharui dan diteruskan. Untuk itu ‘menyetopkan’ K13 tidak bisa diartikan sekaligus menyetopkan buku cetakan yang nota bene justeru sangat membantu minimnya pemahaman konseptual mengajar guru.

Kedua, perlu penyederahanaan pada model penilaian sikap. Meski model yang ada lebih mendorong guru untuk mengikuti proses (bukan sekedar penilaian subyektif) tetapi hal itu perlu dimodifikasi.

Jelasnya, untuk penilaian diri dan teman yang selama ini harus dilaksanakan oleh semua guru, mestinya dapat dilimpahkan kepada konselor. Guru bidang studi akan lebih fokus pada observasi kelas yang disusun dengan indikator yang jelas dan terukur. Tanggunjawab penilaian yang selama ini membebankan diharapkan lebih praktis dan ringan.

Ketiga, perubahan kurikulum atau pun kembali kepada sebuah model sebelumnya seperti terjadi kini mesti jadi pembelajaran. Yang dimaksud, agar antasa aspek substansial dan teknis dirancang seirama. Kurikulum sebagai substansi mestinya menjadi pijakan yang nyaris tergantikan karena pemerintah memiliki strategi jangka menengah dan panjang yang menjadi acuan.

Ia harus digagas di ‘dapurnya’ dan bukan pada segelintir orang yang ‘dekat’ dengan Kemendiknas. Di sana diharapkan sebuah program pendidikan Jangka Menengah dan Panjang didisain di atas pendasaran substansial yang kuat dan beralasan.

Pada sisi lain, kesuksesan pendidikan juga ditentukan oleh akurasi dalam implementasi. Daya jangkau dan penyerapan guru yang masih terbatas mestinya diimbangi dengan hal teknis yang bisa memudahkan. Sikap seimbang inilah yang dinantikan kini.

Robert Bala. Kepala Sekolah pada SMP Sekolah Tunas Indonesia, Bintaro, Tangerang Selatan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s