Neokolonisasi Pendidikan

Neokolonisasi Pendidikan

(Kompas 6 Desember 2007)

Kian merebaknya kekerasan di sekolah merupakan sebuah realitas sosial yang memprihatinkan. Sekolah atau universitas yang dipandang rahim, tempat berseminya benih-benih transformasi sosial, ternyata telah melahirkan aneka tindak kekerasan.

Mengapa model “pembinaan” senior kepada yunior (seperti yang terjadi di IPDN) ataupun perekrutan geng-geng pelajar dan aneka bentuk bullying lainnya justru hadir di tengah aneka usaha pembaruan pendidikan?

Mobilitas vertikal

Dalam artikelnya “Ecole et stratégies coloniales” (“Sekolah dan Strategi-strategi Kolonial”) tahun 1999, Rivière, Loïc memaparkan sebuah fenomena menyayat hati. Model pendidikan di tidak sedikit jajahan Perancis di Afrika sangat kolonialis. Model pendidikan asing diterapkan tanpa penyesuaian berarti. Memang ada upaya asimilasi demi memberi warna lokal penggunaan folklor dan cara-cara eksotis. Namun, hal itu hanya rias luar.

Dampaknya fatal. Transformasi sosial yang diharapkan kandas. Yang muncul justru menjamurnya mentalitas kolonialisme dalam diri peserta didik. Mereka melewati proses pendidikan bukannya untuk terlibat dalam penataan sosial dan terciptanya kebebasan, kesederajatan, persaudaraan yang dirasakan semua warga yang dulunya dijajah. Sebaliknya, pendidikan dijadikan ajang menggapai kedudukan yang lebih tinggi. Strata sosial baru tercipta dengan perlakuan yang tidak kalah sadisnya dengan penjajah sebelumnya.c

Praksis pendidikan seperti ini menjadi fenomena umum di banyak negara, termasuk Indonesia. Maju-tidaknya sebuah bangsa terkadang dilihat dari kedekatan bahkan kesamaan dengan model pendidikan dan kurikulum dengan negara lain. Tak pelak, aneka kurikulum asing dijadikan “nilai plus” di tidak sedikit sekolah, yang tentu dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan. Namun, tidak dapat dimungkiri maksud komersial demi “menjual sekolah” ke masyarakat pengguna. Bahkan ketika modal begitu berperan di tengah inkonsistensi pemerintah mengalokasi dana untuk pendidikan, katup penjaga pendidikan dibuka demi memberi tempat terhadap masuknya modal asing.

Namun, dalam era globalisasi, di mana ketergantungan mustahil dihindari dan “mondar-mandirnya” uang mendikte aneka kebijakan, keanehan ini masih bisa dipahami. Namun, mustahil dimengerti ketika diikuti oleh pelansiran aneka kebijakan strategis pendidikan yang tidak pedagogis dan edukatif.

Contoh paling jelas dapat ditemukan dalam kurikulum dan ujian nasional. Guru (yang disertifikasi) diharapkan menjadi “desainer” pendidikan di sekolahnya. Ia perlu inovatif dan kreatif (atau paling kurang imitatif) merancang model pembelajaran yang lebih tepat. Kenyataannya, justru lain. Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) hanya bundelan kertas yang disiapkan begitu rapi menyambut akreditasi. Basa-basi proses belajar mengajar lalu diarahkan kepada pemantapan ujian negara.

Di sana rasa stres, tertekan, hadir secara opresif membelenggu dan mengecilkan kreativitas dan kebebasan berekspresi peserta didik. Proses belajar mengajar pagi dan siang di sekolah dirasa belum cukup kalau tidak disertai bimbingan belajar menghadapi UN. Masa bermain yang menjadi hak asasi anak dan remaja dipangkas atas nama ujian. KTSP, demikian sentil seorang asing, penggiat pendidikan, tidak lebih dari keep the students pressured.

Kenyataan seperti ini, sadar atau tidak, akan melahirkan pribadi peserta didik yang opresif dan suka akan kekerasan. Mereka bahkan merasa bahwa pendidikan telah mengamini pola kekerasan sebagai bagian dari pendidikan kita. Atau aneka kekerasan tidak dipandang sebagai sesuatu yang serius. Ia merasa tengah bermain. Bisa saja benar, sebuah protes terhadap masa bermainnya yang dicuri.

Konsientisasi

Gejala kolonialisasi pendidikan, seperti terjadi di Afrika, dengan mudah dideteksi. Praksis penjajahan dengan mudah diidentifikasi. Darinya lahir kesadaran nasionalisme dan konsientisasi untuk memperjuangkan model pendidikan yang lebih inkulturatif dengan inspirasi pada kebudayaan setempat, yang ditulis Wendy Brady dalam Indigenous Australian Education and Globalisation (1997). Warga Aborigin yang merasa terbelenggu oleh sistem pendidikan Barat merasa perlu mengembangkan model pendidikan yang lebih berakar kepada budaya setempat.

Untuk konteks Indonesia, perjuangan menjadi gamang. Kebijakan strategis pendidikan, produk kebijakan pemerintah, secara idealis bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, kebijakan strategis pemerintah hadir sebagai model penjajahan baru (neokolonisasi). Kurikulum yang tidak diaplikasikan secara konsisten dan masuknya UN di tengah otonomi pendidikan merupakan dikte yang terkadang lebih tragis dari kebijakan penjajah mengontrol pendidikan.

Cara seperti ini, demikian Jose Manuel Prellezo dalam “Dizionario” di Scienze dell’Educazione, lebih kejam. Ia bekerja begitu halus, licik. Ia memengaruhi cara berpikir dan bertindak, atau melalui aneka alasan “pemetaan pendidikan”, sebagai pendasarannya. Daya opresifnya pun kian merambah karena pelbagai katup ekspresi ditutup bahkan dipatenkan melalui aneka kebijakan pendidikan yang kontradiktif.

Transformasi sosial karena itu hanya mungkin terwujud ketika pendidikan dikembalikan ke akarnya terdalam sebagai proses konsientisasi terhadap nilai-nilai. Semuanya hanya bisa tumbuh dan berkembang dalam iklim kreatif jauh dari pelbagai jenis penjajahan baru.

Maria FK Namang Alumna Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana-Roma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s