Antara Rekonstruksi dan Destruksi

Antara Rekonstruksi dan Destruksi

(Kompas, 30 Oktober 2003)

AKHIR pekan lalu seorang sahabat dari Bostwana mengirim e-mail. Ia “tertarik” dan bertanya maksud kehadiran Kofi Annan, Sekjen PBB, dan Presiden Spanyol Jose Maria Aznar di tribun (palco) menyaksikan pertandingan Liga Champions antara Real Madrid dan Partizan (22/10). Apa yang sementara dilakukan Sekjen PBB di Madrid?

Sehari kemudian, pertanyaan sahabat itu terjawab. Selama dua hari (23-24/10), wakil dari 61 negara dan 19 organisasi internasional bertemu guna mengumpulkan dana demi membangun kembali Irak (rekonstruksi) yang remuk dan porak-poranda oleh perang dan sanksi ekonomi. Dalam kesempatan itu, baik Sekjen PBB Kofi Annan maupun Presiden Bank Dunia James Wolfensohn mengharapkan agar komunitas internasional mampu melupakan perbedaan di masa lalu demi pembangunan kembali Irak.

Namun, rupanya belum cukup jawaban saya. Teman yang cukup kritis itu kembali mengusil dengan pertanyaan lain yang sekaligus menjadi latar belakang tulisan ini: Mengapa Irak direkonstruksi? Siapa yang terlibat destruksi Irak?

DALAM konteks perang, rekonstruksi berarti usaha membangun kembali sebuah negara/kota yang lumpuh akibat bom yang memorak-porandakan. Negara yang hancur perlu dibangun kembali agar dapat memberi rasa nyaman kepada warganya.

Upaya ini tak dapat dipisah dari pengakuan atas kekeliruan di masa silam yang menjadi penyebab terjadinya perang. Kesadaran diri seperti ini menggugah negara donor untuk mengulurkan tangan.

Rekonstruksi menjadi kian urgen oleh desakan terpenuhinya kebutuhan pokok dan terjangkaunya infrastruktur dasar demi memungkinkan sebuah negara dapat keluar dari kemelut. Pembangunan kembali jalan raya, jembatan, pengadaan air minum, listrik, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, lalu lintas, dan pelabuhan udara serta laut menjadi prioritas.

Ide rekonstruksi seperti ini pernah dilaksanakan pasca-Perang Dunia II. Saat itu, Menlu AS George Marshall meluncurkan sebuah paket pembangunan kembali Eropa yang kemudian dikenal dengan Marshall Plan. Saat itu terkumpul dana 13 miliar dollar AS yang selanjutnya diberikan kepada 16 negara untuk membangun kembali negaranya.

Berpijak pengalaman ini, Kofi Annan (atas nama Collin Powell) mengimbau para donatur guna membangun kembali Irak. Targetnya, 56 miliar dollar AS.

NAMUN, rupanya tidak mudah mengaplikasi terminologi rekonstruksi dalam konteks Irak. Pasalnya, rekonstruksi sudah begitu mantap dirancang sebelum perang (baca: invasi) atas Irak digelar. Lima perusahaan AS, katanya, sudah merebut tender dalam rekonstruksi Irak: Halliburton, perusahaan milik Dick Cheney (Wapres AS); Bechtel Group (San Francisco) milik George Schultz; Fluor of Aliso Viejo (California); Louis Berger Group (East Orange, New Jersey); dan Parsons Corp de Pasadena (California).

Tetapi, mantapnya rancangan tentang rekonstruksi tidak akan bermakna tanpa destruksi sebelumnya. Irak, dalam hal ini perlu dilumpuhkan. Memang secara riil, Irak sudah lunglai oleh embargo yang dipelopori AS selama lebih satu dekade. Inflasi sebesar 100 persen tiap tahun telah menjadikan mantan “sahabat” AS itu semakin terpuruk. Di atas penderitaan ini, Saddam Hussein masih memperkeruh situasi lewat alokasi sebagian besar dana untuk membiayai 1,5 juta tentara dan milisi serta membangun 50 istana dengan anggaran 2,5 miliar dollar.

Irak yang sudah tak berdaya itu digiring ke medan tempur. Ia dituduh memiliki program persenjataan pemusnah massal. Meski hal ini disangkal Penelitian Hans Blix, ketua tim inspeksi PBB (Unmovic) dan Muhamed el Baradei dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Pemerintah AS tetap pada tuduhannya. Ia bahkan mengadakan kontrak bisnis dengan Gilead Science (milik Donald Rumsfeld) untuk memproduksi peralatan yang dapat digunakan andaikata Irak menggunakan senjata kimia, biologis, dan radiologis.

Di tengah minimnya alasan pasukan Anglo-America menggelar perang Teluk II akhir Maret lalu, ancaman Dewan Keamanan PBB (Rusia, Perancis, dan Cina) seakan tidak bergaung. Di tengah ketidakpastian, Irak digempur (didestruksi) untuk dapat merekonstruksi kemudian.

MADRID telah menjadi saksi sebuah pertemuan yang menghasilkan komitmen pembangunan kembali Irak. Terlepas dari tercapai tidaknya tercapainya target, pertemuan Madrid meninggalkan aneka kebimbangan.

Pertama, negara donor yang menyatakan siap “membantu” Irak memiliki keterkaitan, baik secara langsung (Inggris, Spanyol, Italia) atau tidak langsung (baca: tidak menunjukkan sikap menolak perang: Jepang, Arab Saudi, Kuwait) dalam invasi terhadap Irak akhir Maret lalu. Tak pelak, “uluran tangan” kini, dan “jasa baiknya” dalam pengiriman pasukan ke Irak akan merupakan kredit poin dalam penentuan rugi laba pada akhir “panen”.

Sementara itu, negara yang menolak perang, seperti Rusia, Jerman, dan Perancis memilih untuk lebih diplomatis dalam memberi bantuan. Ketua Komisi Urusan Eksternal Uni Eropa Chris Patten mengingatkan AS, negara yang menentang Perang Irak tak akan terlalu antusias memberi kontribusi.

Alasannya lebih dalam: AS tidak terlalu terbuka dalam “mengelola” bisnis yang hendak digarap dalam rekonstruksi Irak. AS dinilai kurang “murah hati” dalam membagi jarahan. Perusahaan minyak Exxon Mobil dan Shell dari AS, misalnya, harus belajar “solider” dengan TotalFina Elf (Perancis), Zarubezhneft (Jerman), dan China National Petroleum Corp yang sudah lama “menduduki” Irak.

Kedua, pertemuan Madrid diadakan dengan partisipasi hampir semua negara kecuali warga Irak sendiri. Ini membuktikan, setelah hampir tujuh bulan berlalu dari “pembebasan”, Irak belum memiliki pemerintahan sendiri yang dipilih secara demokratis. Pemerintah ini yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembangunan kembali Irak.

Pertemuan Madrid justru dilaksanakan dalam situasi ini. Semua negara donor diundang dan perusahaan raksasa internasional hadir kecuali warga Irak, tuan rumah. Karena itu, pertemuan Madrid dapat ditafsir sebagai pelelangan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah terhadap sebuah negara. Bantuan yang berlabel cinta kasih sebenarnya merupakan nama lain dari penggasakan. Bahkan, dapat diklaim sebagai upaya privatisasi negara tanpa representasi dari warga Irak yang adalah tuan atas negerinya.

Jelasnya, pertemuan Madrid telah menodai asas demokrasi dalam arti paling dalam. Demokrasi yang akan ditegakkan di Irak seakan mandul, sekadar sandiwara karena ketika warga Irak mengambil alih pemerintahan di negerinya, mereka akan mendapati kenyataan, tanah (baca: minyak bumi) tempat dia hidup dan berada sudah terjual atas nama rekonstruksi.

Ketiga, rekonstruksi atas Irak dibangun di atas sebuah destruksi terencana, bahkan tanpa justifikasi. Karena itu, pemerintah AS bertanggung jawab tak hanya terhadap destruksi Kota Baghdad, saksi peradaban yang sudah dihancurkan, tetapi terutama darah warga sipil yang tercecer, ribuan pengungsi yang melarat di pengasingan, dan derita batin yang niscaya tersembuhkan.

Tragedi kemanusiaan ini seharusnya menjadi motivasi untuk meminta pertanggungjawaban Bush dan konconya ke hadapan Mahkamah Internasional. Sayang, AS, negara adikuasa, pemilik “hak paten” kebenaran tidak mengakui lembaga ini. Ia berada “di atas” hukum internasional.

Rekonstruksi Irak tanpa pengakuan pengadilan atas pelanggaran HAM sekadar tindakan tambal sulam. Malah memberi mandat kepada AS untuk secara unilateral merancang serangan terhadap negara lain dengan label keamanan internasional, memerangi terorisme, tanpa merasa harus bertanggung jawab secara etis.

Robert Bala. Mahasiswa Universidad Pontificia de Salamanca. Sumber: Kompas 30 Oktober 2003

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s