SISTEM HUKUM, PERADILAN, DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

SISTEM HUKUM, PERADILAN NASIONAL, DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

(PKn Kelas 10)

Standar Kompetensi: Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional.

Kompetensi Dasar

  • Mendeskripsikan pengertian sistem hukum dan peradilan nasional.
  • Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.
  • Menunjukkan sikap yang sesuatu dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  • Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  • Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

I.      SISTEM HUKUM

1.1.      Pengertian Sistem Hukum

 Sistem adalah kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi dari berbagai komponen yang saling berinteraksi demi mencapai satu tujuan.

Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang ditetapkan oleh badan resmi dan bersifat memaksa dan disertai sanksi demi mengatur tata tingkah laku dan pergaulan antarmanusia.sistem-hukum5

Unsur-Unsur Hukum

  • Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusi
  • Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya
  • Peraturan bersifat memaksa
  • Peraturan mempunyai sanksi yang tegas

 sistem-hukum3

1.2.      Tujuan Hukum

  • Untuk mewujudkan keadilan
  • Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai
  • Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat
  • Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia
  • Untuk mengadakan pembaruan masyarakat

 

1.3.      Sumber Hukum

  • Sumber Hukum material (wellborn) adalah keyakinan, perasaan, kesadaran hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum.
  • Sumber Hukum Formal (kenborn). Bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati. Ada 4 macam hukum formal yakni: Undang-Undang, Kebiasaan (Hukum tidak tertulis), Yurisprudensi, Traktat, Doktrin.
  • Undang-Undang: Undang-Undang dalam arti material (ditetapkan oleh pemerintah:) dan UU dalam arti formal dibentuk Presiden dan diakui oleh DPR.
  • Kebiasaan (hukum tak tertulis) / Konvensi.
  • Yurisprudensi: Keputusan hakim terdahulu. Dilakukan sesuai tafsiran gramatikal, historis, teleologis, otentik, dan sistematis.
  • Traktat: Perjanjin oleh dua negara atau lebih (bilateral atau multilateral).
  • Doktrin atau ajaran para ahli hukum terkemuka.sistem-hukum1

1.4.      Sistem Hukum

Agar tidak terjadi tumpang-tindih antar hukum yang dikeluarkan lembaga berbeda, maka diperlukan sebuah sistema tau aturan yang menjadi pedoman. Sesuai dengan Tap MPR No III/MPR/2003, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Ketetapan MPR – RI
  3. Undang-Undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
  5. Peraturan Pemerintah
  6. Keputusan Presiden
  7. Peraturan Daerah

II.          LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN DAN FUNGSINYA

2.1.      Penggolongan Hukum

 sistem-hukum7

Hukum digolongkan atas 6 bagian yakni:

  • Berdasarkan WUJUD: Tertulis dan Tidak Tertulis.
  • Berdasarkan RUANG: Lokal, nasional, internasional.
  • Berdasarkan WAKTU : ius constitutum (sekarang), ius constituendum (masa datang), dan Atar waktu.
  • Berdasarkan PRIBADI: (Satu golongan, semua, antargolongan).
  • Berdasarkan ISI (Publik: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Pidana, Acara; Privat: Perorangan, Keluarga, Kekayaan, Waris, dagang, adat).
  • Berdasarkan TUGAS DAN FUNGSI (Material dan Formal:

2.2.      Klasifikasi Lembaga Peradilan

Dalam UU no. 4 thn 2004, diuraikan bahwa kekuasaan dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara meredeka untuk mneyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya NKRI.sistem-hukum2

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkama Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan sebagai berikut:

  • Peradilan Sipil
  • Peradilan Umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkama Agung).
  • Peradilan Khusus (Pengadilan Agama, Pengadilan Adat, Pengadilan Tata Usaha Negara /Administrasi Negara.
  • Pengadilan Militer
  • Pengadilan Tentara
  • Pengadilan Tentara Tinggi
  • Penagdilan Tentara Agung

2.3.      Macam-Macam Lembaga Peradilan

2.3.1. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri aadalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (WN dan orang asing).

Peran dan fungsinya:

  • Memeriksa semua perkara semua penduduk (WNI dan asing).
  • Bertempat di Kabupaten / kota.
  • Terdapat juga Kejaksaan Negeri sebagai penuntut dalam sebuah perkara pidana. Dalam hal perkara perdata, tidak ada campur tangan Kejaksaaan.

2.3.2. Pengadilan Agama

Memeriksa perkara yagn timbul antara orang-orang Islam yang berkaitan dengan: nikah, rujuk, talak, nafkah, waris, dll.

2.3.3. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer. Menangani bidang pidana bagi:

  • Anggota TNI dan Polri.
  • Orang yang sesuai UU disamakan dengan TNI dan Polri.
  • Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan POLRI menurut UU.
  • Tidak termasuk kategori di atas tetapi atas persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di Pengadilan Militer.

2.3.4. Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berwewenang memutuskan semua sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara seperti: bidang sosial (penolakan izin), Ekonomi (gugatan perpajakan, agraria), Function Publique (fungsi seseorang seperti pegawai, pemecatan), HAM (penahanan yang tidak sesuai).

sistem-hukum6

2.4.      PERANAN LEMBAGA PERADILAN

2.4.1. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri). UU No 8 Tahun 2004.

Fungsinya: memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Tugas dan Wewenang

  • Menyatakan sah tidaknya suaut penangkapan, penahaman atau penghentian penyelidikan.
  • Tentang Ganti kerugian atau rehabilitasi tersangka.
  • Memberikan keterangan, nasihat, peritmbangan tentang hukum kepada instansi pemerindah di daerahnya.
  • Pengawasan atas tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris.
  • Pengawasan agar peradilan wajar dan saksama.
  • Memberikan teguran, petunjuk, peringatan dalam memeriksa perkara.
  • Mengawasi notaris di derahnya.

Ketua PN dapat menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaaannya harus didahulukan yaitu: Korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang).

2.4.2. Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi)

Fungsinya

  • Memimpin pengadilan negeri di daerahnya.
  • Mengawasi jalannya peradilan di daerahnya dan menjaga agar peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
  • Mengawasi dan meneliti perbuatna para hakim.
  • Memberikan teguran kepada Pengadilan Negeri.

Wewenang:

  • Mengadili perkara yang diputus oleh PN
  • Memerintah pengiriman berkas perka dan surat untuk diteliti.

2.4.3. Kasasi Oleh Mahkama Agung UU No 5 Tahun 2004.

Fungsinya

  • Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan.
  • Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim.
  • Memberikan peringatan dan teguran bila dipandang perlu.

Wewenang

  • Memeriksa dan memutus perkara kasasi.
  • Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili.
  • Memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali.
  • Menguji peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UU.
  • Memberi petunjuk dan teguran.sistem-hukum8

2.5.      Mahkama Konstitusi UU No 24 Tahun 2003.

Wewenang: Mengadili pada tingkat pertma dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan Pemilu dan pilkada.

Kewjiban: memberikan ptuusan atas pendapat DPR mengenai dugaan oleh presidan / wapres menurut UU.

2.6.      Sanksi Hukum

Pada setiap negara yang menerapkan supremasi hukum, setiap jenis hukum, apapun pelanggarannya akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi kepada yang melanggar hukum, merupakan bentuk nyata pelaksanaan suatu produk hukum baik tertulis maupun tidak tertulis oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa macam sanksi yaitu:

2.6.1. Hukuman Pokok

  1. Hukuman Mati
  2. Hukuman Penjara
  3. Seumur Hidup
  4. Sementara (maksimal 20 tahun dan minimal 1 tahun)
  5. Hukuman Kurungan (maksimal 1 tahun minimal 1 hari).

2.6.2. Hukuman Tambahan

  1. Pencabutan hak tertentu.
  2. Perampasan / penyitaan barang-barang tertentu.
  3. Pengumuman keputusan hakim.

III.         MENUNJUKKAN SIKAP YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

3.1.      Sikap Terbuka

Adalah keinginan dari WN untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku.  Keterbukaan dapat ditunjukkan melalui sikap:

  • Sanggung penyatakan suatu ketentuan hukum benar atau salah.
  • Mau mengatakan apa adanya, benar atau salah.
  • Berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum.
  • Berusaha untuk tidak menutup-nutupi kesalahan.sistem-hukum8

3.2.      Sikap Obyektif

Melihat sebuah permasalahan apa adanya tanpa dipengaruhi oleh unsur subyektif (keluarga, teman, kenalan).

  • Mampu menyatakan sebuah ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik.
  • Sanggu pmenyatakan ya atau tidak suatu pelaksanaan ketentuan dengan segala konsekuensinya.
  • Mampu memberikan penjelasan netral dan dapat diterima akal sehat.
  • Mampu mengakui kekurangan dan kelemahan diri sendiri.
  • Menghargai orang lain sesuai kemampuannya.

3.3.      Mengutamakan Kepentingan Umum

Rela melihat hal yang lebih penting melampaui kepentingan diri sendiri. Sesuatu bisa saja tidak bisa diterima dalam ranah personal. Tetapi ketika ditempatkan dengan kepentingan yang lebih besar maka ia harus merelakannya.

Contohnya:

  • Mengorbankan tanah atau jabatan demi sebuah kepentingan yang lebih tinggi.
  • Merelakan waktu pribadi demi kepentingan yang lebih besar.

IV.  UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
4.1.  Pengertian korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: com artinya bersama-sama dan rumpere artinya pecah dan jebol. Kata benda corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok).

 

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

korupsi2

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum,
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  • penggelapan dalam jabatan,
  • pemerasan dalam jabatan,
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

 

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Ciri-ciri korupsi:

  • Melibatkan lebih dari satu orang.
  • Dilaksanakan secara rahasia, kecuali ketika korupsi sudah merajalela sehingga orang tidak menyembunyikannya lagi.
  • Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal-balik (tidak selalu uang).
  • Berusaha menyelubungi perbuatannya di balik hukum.
  • Yang terlibat adalah mereka yang mengingingkan keputusan yang tetas dan mampu mempengaruhi keputusan tersebut.
  • Mengandung penipuan.

 

Pengertian korupsi menurut Transparency International: Behavior on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them.

4.2. Gambaran Korupsi di Indonesia

4.2.1. Lembaga Internasional

Menurut penelitian Lembaga Internasional seperti: Transpararency International (TI) dan Political and Economic Risk Consultancy (PERC), Indonesia ditempatkan sebagai negara paling korup di antara negara Asia.  Juga termasuk dalam 10 besar negara paling korup di dunia.

4.2.2.Hasil Pemeriksaan Institusi Fungsional (BPK,  Inspektorat Jendral)

Dari hasil pemeriksaan meliputi kegiatan yang melibatkan keuangan negara baik yang berada pada pada fungsi legislatif, yudikatif, legislative, maupun BUMN / BUMD, termasuk Bank – Pemerintah baik pusat maupun daerah. Fakta, terdapat kebocoran anggaran berkisar 30 – 40%.korupsi5

4.2.3. Kinerja Kejaksaan Agung RI

Hasil temuan tentang korupsi mestinya segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaaan. Dalam kenyataannya, kejanggalan itu tidak diikuti dengan kinerja maksimal dari Kejaksaan.  Persepsi masyarakat malah meragukan dan mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum terlibat dalam proses penegakan hukum berhadapan dengan kasus korupsi.

4.3. Perspeksi Masyarakat tentang Korupsi

  • Adanya kebocoran dana pembangunan baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun anggaran BUMN / BUMD.
  • Kondisi Korupsi di Indonesia. Menurut ICOR (Incrementeal Output Ratio) tertinggi di ASEAN 5%, rata-rata ASEAN 3,5% sebagai akibat dari banyaknya praktik Mark Up dan korupsi.
  • Kebocoran APBN mencapai 45%. Pungurtan
  • Pungutan tidak resmi (graff) mencapai 15-30% dari biaya resmi.
  • Utang terus bertumpuk tapi korupsi juga terus meningkat. Debt Servicde ratio 40% dari APBN.
  • Rendahnya pertumbuhan ekonomi (4,8%) dan tingginya angka kemiskinan -+17.5% (under poverty line BPS ‘06) dan pengangguran 9% -10%.
  • Kurangnya akses informasi dari Lembaga layanan publik , tranparansi dan akuntabililtas layanan publik
  • Kurang beresnya manajemen pengelolaan keuangan pemerintah.

4.4. Faktor Penyebab

  • Negara berkembang pada umumnya adalah negra yang memiliki SDA melimpah ruah.
  • Negara berkembang umumnya rendah dalam taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
  • Negara berkembang pada umumnya bekas negara jajahan sehingga memiliki mentalitas bangsa terjajah.
  • Belum memiliki sistem hukum dan penegakkan hukum yang dapat memperkecil praktik korupsi.korupsi4

Ada 4 dimensi penyebab korupsi di Indonesia

  • Dimensi Personal : sikap ketamakan yang dimiliki individu, moralitas yang rendah, tingkat pendapatan yang rendah, gaya hidup yang tidak seimbang, etos kerja yang rendah, nilai agama yang tidak dijadikan tuntutan hidup.
  • Dimensi institusional: Faktor pendorong yang berasal dari lingkungan di dalam organisasi. (kurangnya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, tidak memadainya sistem akuntabilitas, lemahnya sistem pengendalian manajemen, kecendrungan manajemen untuk menutupi tindakan korupsi.
  • Dimensi Sosial: Pengaruh lingkungan (kuirangnya kesadaran dari masyarakat bahwa mereka yang paling dirugikan dari tindakan korupsi; kurang kesadaran akan partisipasi masyarakat; nilai yang dianut masyarakat mendukugn korupsi; kurang sadar masyarakat akan keterlibatan mereka dalam korupsi.
  • Dimensi Hukum (Masih banyaknya peraturan yang monopolistik yang menguntungkan pihak yang dekat dengan kekuasaan; adanya peraturan perundang-undangan yang tidak bermutu dengan tujuan tidak jelas; kurang sosialisasi peraturan perundang-undangan ; ringannya sanksi dan sistem tebang pilih;

V. PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk pemberantasan tindak pidana korupsi,kolusi dan nepotisme di Indonesia antara lain:

5.1.      Upaya Pencegahan (Preventif)

  • Menanamkan aspirasi, semangat, dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran, serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui system pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama
  • Melakukan system penerimaan pegawai berdasarkan prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme
  • Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab social yang tinggi
  • Demi kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua
  • Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi. Jabatan dan kekuasaan, akan didistribusikan melalui norma-norma teknis kemampuan dan kelayakan
  • Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi; dibarengi system control yang efisien. Menyelenggarakan system pemungutan pajak dan bea cukai yang efektif dan ada supervise yang ketat, baik di pusat maupun di daerah.
  • Melakukan herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan “pejabat” yang mencolok. Kekayaan yang statusnya tidak jelas dan diduga merupakan hasil korupsi, akan disita oleh negara.
  • Berusaha untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan, melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya. Akan selalu ada koordinasi antar departemen yang lebih baik, disertai system control yang teratur terhadap administrasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.korupsi3

5.2.      Upaya Penindakan (Kuratif)

Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak hormat, dan dihukum pidana. Beberapa contoh penanganan kasus dan penindakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK (Sumber: Wikipedia), yaitu:

  • Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004)
  • Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian
  • Dugaan korupsi dalam proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI Jakarta (2004)
  • Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuangan negara Rp.10 Milyar lebih (2004)
  • Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement deposito dari BI kepada PT. Texmaco Group melalui Bank BNI (2004)
  • Dll.korupsi7

5.3.      Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa

  • Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan control social, terkait dengan kepentingan-kepentingan public (masyarakat luas)
  • Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru akan merugikan masyarakat itu sendiri
  • Melakukan control social pada setiap kebijakan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kecamatan, dan seterusnya sampai tingkat pusat/nasional
  • Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya
  • Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.korupsi1

5.4.      Upaya Edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

  • Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non-pemerintahan (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada public mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia.
  • Transparency International (TI), adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik

Artikel

  1. Peranan ICW dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia
  2. Peranan Jaksa dan Penasihat Hukum dalam Kasus Jessica Wongso.
  3. Pro Kontra Hukuman Mati
  4. Peranan Mahkam Konstitusi
  5. Hukuman Kebiri
  6. Hukuman pemiskinan para koruptor.
  7. Kesediaan mengaku salah para koruptor.
  8. Indonesia negara kleptokrasi?
  9. Pembuktian terbalik kekayaan pejabat.
  10. Money laundry